Made Supartha: Investasi di Bali Jangan Sampai Mengorbankan Alam dan Rakyat

DENPASAR — Di tengah derasnya arus pembangunan dan investasi yang terus masuk ke Pulau Dewata, suara kritis kembali datang dari Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha S.H., M.H. Ia menegaskan bahwa investasi di Bali tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi wajib menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kelestarian alam, budaya, dan kepentingan sosial masyarakat Bali.

Menurut Made Supartha, Bali bukan sekadar ruang bisnis dan destinasi wisata dunia. Bali adalah ruang hidup masyarakat adat, wilayah budaya, sekaligus benteng ekologis yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu, setiap investasi yang masuk wajib tunduk pada aturan tata ruang, perlindungan lingkungan, serta nilai-nilai kearifan lokal Bali.

“Pembangunan tidak boleh merusak alam Bali. Investasi harus hadir memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengorbankan lingkungan dan ruang hidup rakyat,” tegasnya.

Ia menyoroti semakin maraknya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan mangrove, hingga pembangunan yang dinilai mengabaikan kesucian kawasan adat dan lingkungan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius bagi masa depan Bali jika tidak dikendalikan secara tegas dan terukur.

Sebagai Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Made Supartha menegaskan bahwa pengawasan terhadap investasi bukan bertujuan menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, pengawasan dilakukan agar investasi yang masuk benar-benar berkualitas, taat hukum, dan tidak meninggalkan persoalan lingkungan maupun sosial di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan konservasi seperti mangrove Tahura Ngurah Rai memiliki fungsi vital bagi keberlangsungan ekosistem Bali. Mangrove bukan hanya benteng pesisir, tetapi juga penyangga kehidupan masyarakat dan perlindungan alami terhadap ancaman abrasi maupun perubahan iklim.

“Kalau lingkungan rusak, yang paling terdampak adalah masyarakat Bali sendiri. Jangan sampai atas nama investasi, kita kehilangan alam, budaya, bahkan identitas Bali,” ujarnya.

Pernyataan Made Supartha tersebut sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap masifnya pembangunan yang dinilai mulai menggeser keseimbangan alam Bali. Di berbagai ruang diskusi publik, isu keberlanjutan pembangunan, perlindungan kawasan hijau, dan pengendalian investasi kini menjadi perhatian serius masyarakat.

Made Supartha menegaskan, Bali membutuhkan investasi yang beretika dan berorientasi jangka panjang. Investasi yang menghormati budaya lokal, melibatkan masyarakat, menjaga lingkungan, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Bali.

“Bali harus dibangun dengan hati nurani. Jangan sampai generasi mendatang mewarisi kerusakan karena kita gagal menjaga keseimbangan hari ini,” pungkasnya.