Mantan Ketua Kadin Bali Anak Agung Alit Wiraputra: Masyarakat Bali Mulai “Patah Hati”, Pemerintah Diminta Tata Ulang Blueprint Pariwisata dan Selamatkan Ekonomi Lokal

DENPASAR – Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali periode 2015–2020, Dr. Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., menilai perubahan karakter masyarakat Bali yang belakangan semakin keras merupakan dampak akumulasi persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, hingga kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di kantornya, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Rabu (29/7/2026). Alit Wiraputra yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Korwil Bali Nusra Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Provinsi Bali menegaskan bahwa kemajuan sektor pariwisata belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Bali justru lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal, sementara masyarakat Bali mulai mengalami tekanan ekonomi yang berdampak pada perubahan perilaku sosial.

“Karakter masyarakat Bali perlahan berubah. Dulu masyarakat dikenal santun, bijaksana, dan rendah hati. Sekarang mulai lebih keras karena tekanan ekonomi yang terus meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemacetan lalu lintas yang setiap hari terjadi di kawasan Denpasar, Badung, hingga Ubud turut memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 10 hingga 15 menit kini dapat mencapai 30 hingga 60 menit.

“Kemacetan bukan hanya persoalan transportasi, tetapi sudah menjadi persoalan psikologis masyarakat. Setiap hari menghadapi kemacetan membuat tingkat stres meningkat,” katanya.

Selain itu, Agung Alit menilai masyarakat Bali kini semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut, menurutnya, memicu meningkatnya berbagai persoalan sosial yang sebelumnya jarang terjadi di Pulau Dewata.

Ia menggambarkan perubahan kondisi sosial masyarakat Bali dengan membandingkan situasi masa lalu, ketika kendaraan yang ditinggalkan tanpa pengawasan masih relatif aman, dengan kondisi sekarang yang menurutnya jauh berbeda akibat tekanan ekonomi.

Lebih jauh, Agung Alit Wiraputra menyebut masyarakat Bali saat ini justru menjadi “penonton di rumah sendiri”. Ia menilai sebagian besar investasi yang berkembang di sektor pariwisata tidak lagi dikuasai masyarakat lokal sehingga manfaat ekonominya tidak dirasakan secara optimal.

“Pulau Bali dikenal dunia sebagai surga pariwisata, tetapi masyarakat Bali justru semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan pariwisata Bali melalui penyusunan kembali blueprint atau cetak biru pengembangan pariwisata yang berpihak kepada masyarakat lokal.

Menurutnya, pembangunan selama ini terlalu terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sehingga memicu kepadatan penduduk, kemacetan, serta tekanan terhadap lingkungan.

Ia mengusulkan agar investasi pariwisata baru diarahkan ke daerah lain seperti Karangasem, Jembrana, dan Buleleng sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

“Pemerataan pembangunan harus dilakukan. Jangan semua pembangunan hanya berpusat di Bali Selatan. Investor perlu diarahkan membangun kawasan pariwisata baru di daerah lain agar manfaat ekonomi dirasakan lebih merata,” tegasnya.

Dalam bidang transportasi, Gung Alit juga menyarankan pemerintah membatasi operasional kendaraan berat di kawasan perkotaan pada siang hari. Ia mengusulkan kendaraan dengan enam roda ke atas hanya beroperasi pada malam hari agar tidak memperparah kemacetan.

Selain pembangunan infrastruktur, ia menekankan pentingnya menjaga adat, budaya, dan sektor ekonomi kreatif masyarakat Bali. Menurutnya, keberhasilan pariwisata Bali sangat bergantung pada kekuatan budaya lokal yang harus terus dilestarikan.

Ia mendorong pemerintah mewajibkan hotel, pusat oleh-oleh, dan pelaku usaha pariwisata memasarkan produk kerajinan asli Bali sebagai bentuk perlindungan terhadap perajin lokal.

“Jangan sampai souvenir yang dijual di Bali ternyata berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, tetapi dipasarkan seolah-olah sebagai produk Bali. Ini sangat merugikan para perajin lokal,” katanya.

Agung Alit juga mengingatkan bahwa persaingan tenaga kerja di sektor pariwisata akan semakin ketat seiring terbukanya pasar kerja kawasan ASEAN. Karena itu, masyarakat Bali harus dipersiapkan agar tetap menjadi pelaku utama di daerahnya sendiri.

Menutup pernyataannya, Agung Alit Wiraputra mengajak pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat Bali.

“Peran pemerintah sangat penting dalam membangun karakter sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Mari kita duduk bersama menyusun blueprint pariwisata yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Bali, menjaga adat, budaya, dan kesejahteraan rakyat agar masyarakat Bali tidak menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya.