Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Ketua KPK : Penangguhan Penahanan Hasto, Kewenangan Penyidik

Ketua KPK : Penangguhan Penahanan Hasto, Kewenangan Penyidik

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
  • visibility 1.007
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Tim pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hal itu menjadi hak Hasto sebagai tersangka.

“Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Pimpinan KPK saat ini belum memberikan keputusan terkait pengajuan penangguhan penahanan yang dilakukan Hasto. Setyo menyebut hal itu menjadi wewenang dari penyidik.

“Tapi soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasarkan pertimbangan,” jelas Setyo.

Lebih lanjut Setyo juga menjelaskan mekanisme penangguhan penahanan dalam penanganan kasus di KPK. Dia mengatakan selama ini belum pernah ada tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh tim penyidik.

“Sepertinya sebelumnya belum pernah ada juga tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan,” katanya.

Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, sebelumnya mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan Hasto. Permohonan itu diajukan setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku.

“Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan,” ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK pekan depan.

“Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya,” jelas Maqdir.

 

 

Editor : Feri

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SBS dan HMS Dorong Revolusi Pertanian Malaka: Tanah Dipacul, Bibit Unggul Disiapkan, Rakyat Tersenyum

    SBS dan HMS Dorong Revolusi Pertanian Malaka: Tanah Dipacul, Bibit Unggul Disiapkan, Rakyat Tersenyum

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 1
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran (SBS), bersama Wakil Bupati Malaka, Bapak Henri Melki Simu (HMS) terus menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pertanian. Di masa kepemimpinannya, perhatian terhadap pengolahan lahan dan penyediaan bibit unggul menjadi prioritas penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. SBS menegaskan bahwa dukungan terhadap para operator […]

  • Ketua Fraksi Demokrat – NasDem DPRD Bali Dr. Somvir Sampaikan Ucapan Rahina Kuningan: Momentum Menjaga Cahaya Dharma dan Memuliakan Leluhur

    Ketua Fraksi Demokrat – NasDem DPRD Bali Dr. Somvir Sampaikan Ucapan Rahina Kuningan: Momentum Menjaga Cahaya Dharma dan Memuliakan Leluhur

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Menyambut perayaan Rahina Kuningan, Ketua Fraksi NasDem–Demokrat DPRD Bali, Dr. Somvir, menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada seluruh umat Hindu di Bali. Dalam pesannya, ia menekankan bahwa Hari Kuningan bukan hanya rangkaian penutup dari perayaan Galungan, tetapi juga simbol keheningan batin dan penghormatan mendalam kepada leluhur. Dengan gaya tutur yang lembut dan […]

  • Sidang Perdana Praperadilan Kasus Kericuhan DPRD Sumsel, Polisi Absen

    Sidang Perdana Praperadilan Kasus Kericuhan DPRD Sumsel, Polisi Absen

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    PALEMBANG, Matakompas.com – Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang menggelar sidang perdana praperadilan nomor 26/Pid.Pra/2025/PN Plg yang diajukan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB). Sidang ini terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap delapan warga yang diduga terlibat kericuhan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya beberapa bulan lalu. Sidang perdana […]

  • Langgar Tata Ruang, Queen’s Tandoor Seminyak Terancam Dibongkar

    Langgar Tata Ruang, Queen’s Tandoor Seminyak Terancam Dibongkar

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Penegakan aturan tata ruang di Bali kembali menjadi sorotan publik. Restoran Queen’s Tandoor yang berlokasi di Jalan Raya Seminyak No. 1, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, masih beroperasi, meskipun telah diperintahkan menghentikan kegiatan usaha dan dipasangi garis penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Pantauan di lokasi pada Senin malam, […]

  • RDP Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Reklamasi dan Izin Dermaga PT Pasir Toya Anyar di Karangasem

    RDP Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Reklamasi dan Izin Dermaga PT Pasir Toya Anyar di Karangasem

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendalami dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan PT Pasir Toya Anyar Kubu, Karangasem. Pendalaman dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Bali bersama PT Pasir Toya Anyar Kubu, Karangasem di Ruang Rapat Banmus Kantor DPRD Bali, […]

  • PT gunung api mulia ( GAM ) di sorot tidak mengindahkan aturan 70 / 30

    PT gunung api mulia ( GAM ) di sorot tidak mengindahkan aturan 70 / 30

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Matakompas. Com Dumai- Dugaan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek Turn Around (TA) di lingkungan Pertamina Dumai kembali menjadi sorotan. PT Gunung Api Mulia (GAM) disebut lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibanding pemuda tempatan Kota Dumai.6/5/26 Padahal, penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek TA sebelumnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Dumai melalui Disnaker […]

expand_less