Audensi DPW NCW Bali Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, Matakompas.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Bali melaksanakan audiensi resmi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai bagian dari agenda penguatan kelembagaan dan sinergitas pengawasan partisipatif.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, memaparkan pengenalan kelembagaan, visi-misi, serta program kerja DPW NCW Bali. Audiensi ini juga menjadi momentum silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pimpinan baru di lingkungan Imigrasi Ngurah Rai.
“Audiensi ini bukan hanya sebatas perkenalan, tetapi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas antara masyarakat sipil dan institusi keimigrasian, khususnya dalam mendukung pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Donnox Wong dalam penyampaiannya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
Pertemuan tersebut turut menitikberatkan pada pertukaran pandangan terkait pengawasan partisipatif yang tetap menghormati mekanisme dan prosedur internal institusi. DPW NCW Bali menekankan bahwa peran masyarakat sipil harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kode etik dan mekanisme internal yang berlaku di lingkungan keimigrasian.
Ketua DPW NCW Bali juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Bapak Bugie Kurniawan, M.Si, atas sambutan hangat dan keterbukaan dalam membangun komunikasi kelembagaan.
“Kami sangat menghormati kode etik serta mekanisme internal di lingkungan keimigrasian. Sinergitas ini penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan keimigrasian yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat,” pungkas Donnox Wong.
DPW NCW Bali berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. (Rls)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar