Breaking News
light_mode
Trending Tags

Sri Mulyani Soroti Beban Pensiun Rp2.800 Triliun, Reformasi Skema Jadi Prioritas

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 4 Apr 2025
  • visibility 1.014
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Menteri Keuangan “Sri Mulyani Indrawati” menegaskan perlunya reformasi skema pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, TNI, dan Polri, guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya, skema pensiun saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius.

Dalam paparannya di sebuah forum diskusi, Sri Mulyani memaparkan bahwa beban pensiun terdiri dari Rp900 triliun untuk pensiunan ASN di pemerintah pusat dan Rp1.900 triliun untuk pensiunan di pemerintah daerah. Sistem yang digunakan saat ini, yakni “pay as you go”, dinilai tidak lagi efisien karena seluruh pembayaran pensiun masih bergantung pada APBN.

Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun. Tanpa reformasi, anggaran negara akan semakin terbebani,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah tengah mempertimbangkan
skema “fully funded”, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya, sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara.

Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi ini memerlukan dukungan politik dan regulasi yang kuat, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk landasan hukum bagi sistem baru tersebut. Juma’t(4/4/2025).

Reformasi skema pensiun kini menjadi isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pensiunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Akankah skema baru ini segera terwujud? Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola fiskal agar tetap berkelanjutan.

 

 

 

Editor: Feri

Sumber: Kemenkeu

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jejak Tukar Guling Era Ida Bagus Oka Disorot, Ketegangan Warnai Sidak Pansus TRAP di Kura-Kura Bali

    Jejak Tukar Guling Era Ida Bagus Oka Disorot, Ketegangan Warnai Sidak Pansus TRAP di Kura-Kura Bali

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Penelusuran dugaan tukar guling lahan mangrove yang berakar sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka kembali mencuat ke permukaan. Ketegangan pun tak terhindarkan saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Kamis (23/4/2026).   Suasana memanas terjadi dalam dialog […]

  • Pemkab Cirebon Siapkan Tahapan Pelaksanaan Program MBG

    Pemkab Cirebon Siapkan Tahapan Pelaksanaan Program MBG

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 516
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon mempersiapkan tahapan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), agar dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Saat ini, pemerintah daerah tengah fokus pada verifikasi lokasi, kesiapan dapur, serta kecukupan bahan baku. Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, program ini membutuhkan sekitar 130 dapur untuk mencakup seluruh […]

  • BULOG Kancab Lebak Dua Kali Capai Target Pengadaan, Stok Beras Aman

    BULOG Kancab Lebak Dua Kali Capai Target Pengadaan, Stok Beras Aman

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Lebak – Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Lebak Agung Trisakti menyatakan bahwa realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri di wilayahnya telah dua kali mencapai target 100 presen yakni pada akhir bulan April dan pertengahan bulan Mei. Kata Agung, Meskipun telah mencapai target, BULOG Kancab Lebak tetap terus melakukan penyerapan gabah dan beras. Hal […]

  • Alih Fungsi Lahan Ancam Status UNESCO Jatiluwih, DPW FBN RI Bali Angkat Suara

    Alih Fungsi Lahan Ancam Status UNESCO Jatiluwih, DPW FBN RI Bali Angkat Suara

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com |  Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara (DPW FBN) Republik Indonesia Provinsi Bali menyuarakan sikap tegas terhadap maraknya pelanggaran alih fungsi lahan, tata ruang, serta pembangunan masif di kawasan Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Kawasan ini diketahui telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO sejak tahun 2012. Sejatinya, masyarakat Bali, khususnya di […]

  • PMI Manufaktur Sentuh 46,9, Infast Bestari Dorong Percepatan Kebijakan Pemulihan ​

    PMI Manufaktur Sentuh 46,9, Infast Bestari Dorong Percepatan Kebijakan Pemulihan ​

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Indeks Pembelian Manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia merosot tajam ke level 46,9 pada Juni 2026, menjadi penurunan paling signifikan dalam setahun terakhir, menurut data S&P Global yang dirilis 1 Juli lalu. Menanggapi hal ini, Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha menilai kemerosotan ini menjadi sinyal kuat bagi Kementerian […]

  • Koster Tegas Panggil BTID, Mangrove Bali Tak Bisa Ditawar

    Koster Tegas Panggil BTID, Mangrove Bali Tak Bisa Ditawar

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 9
    • 0Komentar

    DENPASAR — Polemik dugaan kerusakan mangrove di kawasan Serangan, yang berkaitan dengan proyek pengembangan KEK Kura-Kura Bali, kian memanas. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan sikap tegas dengan memastikan akan memanggil PT Bali Turtle Island Development (BTID) untuk dimintai klarifikasi. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan pembabatan mangrove serta kewajiban penggantian lahan yang dinilai belum sepenuhnya […]

expand_less