Aktivis Lintas Organisasi Geruduk KPK Desak Periksa dan Tangkap Pimpinan DPD RI Atas Dugaan Reses Ilegal Rugikan Keuangan Negara
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
- visibility 342
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta- jarrakpos.com | Aktivis Lintas Organisasi yang terdiri dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Pemuda Bersatu Merah Putih (PBMP) dan Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada hari Jum’at 11 April 2025 mendesak KPK segera memeriksa dan menahan Pimpinan DPD RI atas dugaan reses ilegal yang merugikan keuangan Negara.
“Keputusan Pimpinan DPD RI untuk mengadakan dua kali reses dalam periode Oktober-Desember 2024 bertentangan dengan aturan yang berlaku. Penambahan jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali pada tahun persidangan terakhir dianggap melanggar UU MD3 dan membebani APBN. Jumlah anggota DPD RI ada 152 orang, kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang 350 juta rupiah sekali reses. Jadi dikalikan saja berapa uang APBN yang terkuras untuk reses ilegal itu. Penambahan masa reses yang diduga di inisiasi oleh Pimpinan DPD RI termasuk Sultan Bachtiar Najamudin dan Tamsil Linrung adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan dan mengarah ke praktik korupsi. Kami menyatakan akan terus bergerak hingga kasus Reses Ilegal yang merugikan keuangan Negara segera di usut tuntas,” tegas Joko Priyoski Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi.
“Sejak kasus penambahan masa reses ilegal mencuat ke publik, hingga kini KPK belum juga memeriksa Pimpinan DPD RI. Kuat dugaan penambahan masa reses ilegal tersebut terjadi karena di inisiasi oleh Sultan Bachtiar Najamudin Ketua DPD RI dan Tamsil Linrung Wakil Ketua DPD RI. Aktivis tidak akan tinggal diam dan terus bergerak hingga keadilan ditegakkan sesuai prinsip hukum semua warga Negara sama di mata hukum. Keputusan penambahan masa reses adalah ilegal karena bertentangan dengan UU MD3 dan prinsip transparansi pengelolaan keuangan Negara,” imbuh Aktivis yang akrab disapa Jojo.
Aktivis Lintas Organisasi menggelar Demonstrasi di Gedung KPK dengan Aksi Teatrikal membakar poster Pimpinan DPD RI yang diduga terlibat sebagai inisiator reses ilegal. Aksi Unjuk Rasa akan terus dilakukan hingga KPK memulai pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Pimpinan DPD RI. Fiat Justitia Ruat Caelum, Hendaklah Keadilan Ditegakkan Sekalipun Langit Akan Runtuh, pungkas Pimpinan Aktivis Lintas Organisasi di Jakarta. (Hms)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar