Breaking News
light_mode
Trending Tags

Tak Peka Terhadap Penderitaan Rakyat, DPRD Kota Serang Terima Tunjangan Ratusan Juta

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
  • visibility 170
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jarrakpos.com Serang – Matahukum menyoroti besarnya tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kota Serang yang mencapai Rp28,5 juta perbulan atau diakumulasikan selama 12 bulan sekitar 342 juta dalam setahun. Matahukum menyebut, Kebijakan tujangan untuk ketua DPRD Kota Serang dan Anggota dewan lainnya dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi.

“Tunjangan untuk ketua DPRD Kota Serang sebesar Rp28,5 juta perbulan atau 342 juta dalam setahun, ini kurang tepat dan tak ada urgensi untuk memberikan tunjangan tersebut. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang kesulitan, juga ditambah dengan gaji tenaga pendidik yang rendah,” kata Sekjen Matahukum saat ditanya awak media di Kejati Banten, Selasa (2/9/2025)

“Kalau DPRD sensitif, mereka harus berani menolak tunjangan rumah dinas itu. Ditengah kondisi masyarakat yang sulit dalam ekonomi,” tambahnya.

Dikatakan Mukhsin, jika pemerintah Kota Serang benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya kebijakan itu bisa ditunda.

“Rakyat yang menanggung itu semua di tengah situasi ekonomi yang sulit. Jika Walikota dan DPRD selalu meneriakkan keberpihakan terhadap rakyat, maka itu semua hanyalah omong kosong saja,” ujarnya.

Mukhsin menjelaskan bahwa ketika tunjuangan untuk ketua DPRD Kota Serang diberikan, mereka lupa. Banyak masyarakat-masyarakat daerah yang bahkan sampai saat ini sulit untuk mencari makan, sulit mencari pekerjaan.

“Apalagi kita menimbang dengan guru-guru yang seharusnya disejahterakan, pendidikan adalah hal yang nomor satu harus dituntaskan, sedangkan ketua DPRD Kota Serang tunjanganya mau diberikan,” tutur Mukhsin.

Mukshin berharap dengan banyaknya peristiwa teguran untuk elit-elit politik yang memicu penolakan aksi-aksi di berbagai daerah. Harusnya DPRD Kota Serang bisa belajar dan mengambil pelajaran dari beberapa kejadian yang terjadi baru-baru ini.

“Saya harap semoga wakil rakyat Kota Serang ini bisa peduli dengan penderitaan rakyat dan mau mendengarkan apa aspirasi masyarakat,” tutur Mukhsin.

Untuk diketahui, saat ini, tunjangan perumahan pimpinan DPRD Kota Serang ditetapkan sebesar Rp28,5 juta untuk ketua, Rp27,5 juta untuk wakil ketua, dan Rp25 juta bagi anggota.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audensi DPW NCW Bali Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

    Audensi DPW NCW Bali Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Bali melaksanakan audiensi resmi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai bagian dari agenda penguatan kelembagaan dan sinergitas pengawasan partisipatif. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, memaparkan pengenalan kelembagaan, visi-misi, serta program kerja DPW NCW Bali. Audiensi […]

  • Sidang Penganiayaan di PN Denpasar: Korban Ungkap Dugaan Dianiaya Anak Tiri Usai Dituduh Curi Perhiasan, Harap Keadilan dan Bebas dari Intimidasi

    Sidang Penganiayaan di PN Denpasar: Korban Ungkap Dugaan Dianiaya Anak Tiri Usai Dituduh Curi Perhiasan, Harap Keadilan dan Bebas dari Intimidasi

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 44
    • 0Komentar

    DENPASAR – Persidangan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa berinisial AAPP dan AABAW kembali bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (28/7/2026). Sidang yang digelar di Ruang Sidang Anak itu menghadirkan saksi korban, Ni Made Suardani (NMS), beserta empat saksi lainnya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menjadi pokok […]

  • Kapolresta Cirebon Pimpin Sertijab Para Kasat hingga Kapolsek Jajaran

    Kapolresta Cirebon Pimpin Sertijab Para Kasat hingga Kapolsek Jajaran

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Cirebon, jarrakpos.com – Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) para Kasat hingga Kapolsek jajaran, Jumat (14/2/2025). Upacara sertijab tersebut berlangsung di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon. Adapun sejumlah jabatan di lingkungan Polresta Cirebon yang melaksanakan sertijab diantaranya Kasat Reskrim dari KOMPOL SISWO DE CUELLAR TARIGAN, S.H., S.I.K., M.M […]

  • Bursa Ketua IMI Bali Mengerucut, Nyoman Arta Wirawan Pilih Dukung Usrox

    Bursa Ketua IMI Bali Mengerucut, Nyoman Arta Wirawan Pilih Dukung Usrox

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR – Dinamika pemilihan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Bali mulai mengerucut. Setelah tahapan pengambilan dan pendaftaran berkas calon dibuka sejak 24 Agustus 2026, sedikitnya empat kandidat tercatat ikut dalam bursa pemilihan Ketua IMI Bali. Di tengah dinamika tersebut, salah satu kandidat, I Nyoman Arta Wirawan, mengambil langkah politik organisasi dengan memilih mengalihkan dukungannya […]

  • Saipullah Sebut Pemda Bisa Memfasilitasi PETI agar Tak Langgar Hukum

    Saipullah Sebut Pemda Bisa Memfasilitasi PETI agar Tak Langgar Hukum

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 709
    • 0Komentar

    Panyabungan –JarrakPos – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mulai menyoroti persoalan aktivitas pertambang emas ilegal (PETI) yang makin marak di kabupaten ini. Saipulah menyebut pemerintah daerah (pemda) dapat memfasilitasi agar PETI tidak melanggar hukum. “Saya juga miris melihat berita itu, terutama masalah tambang ilegal,” kata Saipullah Nasution saat memberikan sambutan pada acara serah […]

  • FPM Kutuk Komentar Bupati Sumenep Soal Kasus BSPS, Tak Cerminkan Sikap Anti Korupsi

    FPM Kutuk Komentar Bupati Sumenep Soal Kasus BSPS, Tak Cerminkan Sikap Anti Korupsi

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terkesan cuci tangan terkait dugaan penyelewengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merugikan ribuan masyarakat miskin Sumenep. Fauzi menyebut bantuan rumah swadaya agar masyarakat miskin memiliki hunian layak itu merupakan program pemerintah pusat. Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama mengecam keras pernyataan Fauzi. Asip […]

expand_less