Bali Butuh UMP Tertinggi, ARUN: “Harga Kamar Sama, Upah Jangan Jomplang”

DENPASAR, Matakompas.com | Sekretaris ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST., menegaskan bahwa Bali sebagai daerah pariwisata berbasis budaya membuat kebutuhan hidup masyarakat jauh lebih tinggi dibanding daerah lain. Ia menyebut, banyak kebutuhan pokok upacara dan adat justru bergantung pada pasokan luar daerah.

Menurutnya, barang-barang di pasaran kini banyak mengikuti harga internasional. “Mulai dari buah dan daging import termasuk janur yang datang dari luar Bali, “ujarnya.

Berkurangnya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi hotel, villa, dan restoran membuat bahan upacara adat semakin terbatas dan mahal.

Harga bahan baku yang semakin tinggi tersebut, kata Agung Aryawan, tidak diimbangi dengan upah layak untuk masyarakat Bali, terutama para pekerja hotel dan sektor pariwisata. Kondisi ini bahkan disebut berdampak pada meningkatnya angka bunuh diri akibat tekanan ekonomi.

Ia menilai kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota seharusnya lebih memihak masyarakat kecil, khususnya buruh sektor pariwisata. Ia memberikan contoh hotel di Singapura yang mampu membayar upah minimal Rp 65 juta per bulan, sementara hotel yang sama membuka cabang di Bali dengan harga kamar serupa namun memberi upah jauh lebih rendah.

“Lucu dan tidak masuk akal jika harga kamar Hotel Singapura dan Bali yang sama, tapi membayar upah karyawan jauh jomplang,” tegasnya.

ARUN Bali juga menilai bahwa jika pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat, maka UMP Bali semestinya menjadi yang tertinggi di Indonesia. Ia merujuk laporan pemerintah daerah yang sering menonjolkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan operasi pasar untuk menekan inflasi, yang menurutnya tidak efektif.

Bantuan-bantuan sementara seperti uang hari raya Rp 2 juta dari Badung juga dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. “Slogan Badung sebagai Gumi Sugih/Kaya harusnya masyarakat mendapat Upah tertinggi Se Indonesia di Angka Rp 5,6 Juta Per Bulan bukan malahan hanya Rp 3,5 juta perbulan,” jelasnya. Ia bahkan menyebut Bogor sudah mencapai Rp 5,1 juta per bulan padahal sama-sama kawasan wisata.

Agung Aryawan menegaskan bahwa yang paling mendesak saat ini adalah menaikkan UMP atau UMK Bali dengan batas atas, berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tertinggi. Menurutnya, himbauan pemerintah terkait beban biaya ajegkan adat dan budaya justru tidak diiringi dengan penyesuaian upah yang realistis untuk menutupi kebutuhan sebenarnya.

Ia menegaskan berbagai pengeluaran wajib seperti biaya les tari, pakaian endek, hingga program-program budaya seperti wana kerthi dan danu kerthi harus masuk dalam perhitungan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali. (red).