Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ratusan Warga Ditanggung BPJS ketenagakerjaan, Kontribusi hingga Rp 600 Juta per Tahun, LPD Desa Adat Batuan Perkuat Perlindungan Sosial

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • visibility 56
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

GIANYAR, Matakompas.com – Pemucuk LPD Desa Adat Batuan, I Wayan Patra, mengungkap kiprah nyata lembaga keuangan adat ini dalam memberikan perlindungan sosial dan kontribusi langsung bagi masyarakat. Melalui berbagai program strategis, LPD Batuan kini tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pilar kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa.

Awal Program: Perlindungan untuk Para Pemangku

I Wayan Patra bercerita bahwa gagasan awal program perlindungan sosial ini muncul dari perhatian terhadap para pemangku yang memiliki tanggung jawab adat dan spiritual.

“Pemangku itu kalau meninggal dunia harus di Aben . Jadi saya berpikir, kenapa tidak kita bantu lewat BPJS? Karena mereka ini rentan,” ujarnya.

LPD kemudian mendaftarkan seluruh pemangku ke program BPJS Ketenagakerjaan (IPJS). Mereka memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dan kematian, dengan manfaat santunan minimal Rp 42 juta bagi ahli waris jika pemangku meninggal dunia.

Total pemangku yang ditanggung pada tahap awal mencapai 66 orang.

Perluasan Perlindungan: Satgas Adat hingga Tukang Lampu

Setelah pemangku, LPD Batuan memperluas perlindungan kepada kelompok-kelompok adat dan profesi rentan lainnya, di antaranya:

* Perjuru

* Pecalang

* Pengayah

* Tukang listrik

* Tukang lampu

* Penabuh gamelan

* Pelaku seni dan upacara lainnya

“Pokoknya semua yang rentan dan punya kontribusi dalam adat, kita tanggung dari LPD,” jelas Wayan Patra.

Program ini sudah berjalan selama lima tahun, dengan klaim yang sudah berkali-kali dicairkan untuk warga yang membutuhkan.

Menyasar Warga Lanjut Usia: Mulai dari Usia 60 Tahun

Program besar lainnya adalah perlindungan untuk warga lanjut usia.

Semua warga Desa Adat Batuan yang berusia 60 tahun ke atas otomatis didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya ditanggung penuh oleh LPD.

“Sekarang sudah sekitar 300-an orang yang kita bayari. Bukan per KK, tetapi per orang,” jelasnya.

Proses pendaftaran warga dilakukan setelah menerima data KTP dan KK dari masing-masing banjar.

Kontribusi Adat: Subsidi Upacara dan Dana Kekrama

Kontribusi LPD Batuan tidak berhenti pada perlindungan sosial. LPD juga memberikan dukungan rutin kepada kegiatan adat dan keagamaan.

Beberapa kontribusi tersebut antara lain:

* Subsidi upacara /di pura Banjar sebesar Rp2,5 juta setiap ada karya nadi

* Bantuan Rp200 ribu per KK untuk setiap odalan, sehingga bila ada 100 KK, total bantuan mencapai Rp20 juta.

* Dana tambahan untuk kegiatan adat di luar kewajiban 20% dana pembangunan desa.

Total kontribusi LPD untuk kebutuhan adat dan kemasyarakatan mencapai Rp 600–700 juta per tahun, belum termasuk kewajiban 20% kepada desa adat.

“Kalau digabung dengan 20 persen, jumlahnya bisa jauh lebih besar,” tambahnya.

Kinerja Keuangan LPD Batuan: Sehat dan Meningkat

LPD Desa Adat Batuan menunjukkan performa yang stabil sepanjang tahun 2025.

* Aset: Rp110 miliar

* Laba sementara: Rp1,7 miliar

* Target laba: Rp1,8 miliar

* Semua program kerja diproyeksikan tercapai penuh hingga akhir tahun.

“Kita optimis target rencana kerja 2025 bisa terpenuhi,” tegas Wayan Patra.

Rencana Ke Depan: Perlindungan Lebih Luas, Mulai Usia 50 Tahun

Dengan meningkatnya kemampuan LPD, Wayan Patra berharap cakupan perlindungan sosial dapat diperluas.

“Kalau pendapatan LPD terus meningkat, ke depan kita ingin bantu warga mulai usia 50 tahun, bukan 60 lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan harapannya agar LPD semakin dipercaya masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.

“LPD ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepercayaan itu harus dibalas dengan pelayanan dan kontribusi yang maksimal,” tutupnya.

LPD Desa Adat Batuan kini menjadi contoh bagaimana lembaga adat mampu bertransformasi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat bukan hanya dalam ekonomi, tetapi juga perlindungan, solidaritas, dan keberlanjutan budaya. (Tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PN Jakpus Gelar Bukber dan Beri Santunan kepada Anak Yatim

    PN Jakpus Gelar Bukber dan Beri Santunan kepada Anak Yatim

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 895
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar buka puasa bersama dan memberikan santunan anak yatim di bulan Suci Ramadhan sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial antara sesama. Acara tersebut diiringi dengan lantunan ayat suci Al- Quran oleh ustad Kholis dan tausiah ustad Dr Panji Adam Agus Putra, S, […]

  • Sugi Lanus: Pemimpin Bali Modern Gagal Jaga Warisan Terbesar Bali 

    Sugi Lanus: Pemimpin Bali Modern Gagal Jaga Warisan Terbesar Bali 

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Peneliti manuskrip lontar Bali dan Jawa Kuno, Sugi Lanus, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan modern di Bali yang dinilai gagal menjaga warisan terbesar daerah, yakni sistem pertanian sawah dan Subak. Menurutnya, pertanian di Bali bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, melainkan bagian dari kebijakan politik yang telah diwariskan sejak masa kerajaan Bali kuno. […]

  • Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.332
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Laporan polisi Petronela Tilis LP/43/XII/2024/SPKT/Polsek Noemuti/Polres TTU/Polda NTT, tanggal 24 Desember 2024 yang kini semakin viral diberitakan sejumlah media, sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum represif. Penjelasan dan penegasan tersebut disampaikan Gabriel Suku Kotan, S.H.M.Si kepada media ini, Selasa (25/02/2025), setelah mengikuti dan mengetahui secara persis proses non litigasi atau pendekatan perdamaian antara Terlapor […]

  • Polres Rokan Hulu Intensif Rawat Jagung Hibrida di Musim Kemarau, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Rokan Hulu Intensif Rawat Jagung Hibrida di Musim Kemarau, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 25
    • 0Komentar

    ROKAN HULU,MATAKOMPAS.COM — Polres Rokan Hulu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni perawatan intensif tanaman jagung pipil hibrida dengan kegiatan penyiraman di lahan belakang Mapolres Rokan Hulu pada Minggu (7/6/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin Kabag […]

  • Gung Cok Apresiasi Langkah Gubernur Koster Resmi Diberlakukan Perda Lahan dan Nominee

    Gung Cok Apresiasi Langkah Gubernur Koster Resmi Diberlakukan Perda Lahan dan Nominee

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee per 24 Februari 2026. Kebijakan ini langsung mendapat apresiasi dari Koordinator Pansus Pembahasan Raperda tersebut, Agung Bagus Tri Candra Arka S.E. Menurut pria yang akrab disapa Gung Cok ini, disahkannya […]

  • Sinergi DPR, Pemerintah, dan Daerah Kunci Percepatan Infrastruktur Bali

    Sinergi DPR, Pemerintah, dan Daerah Kunci Percepatan Infrastruktur Bali

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com – Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama percepatan pembangunan Bali. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (8/4/2026). Dipimpin Lasarus, rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Wayan Koster bersama jajaran […]

expand_less