DPRD dan Pemkab Badung Resmi Sepakati KUA-PPAS 2027, Belanja Daerah Diproyeksikan Tembus Rp14,2 Triliun

BADUNG – DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung resmi menandatangani Nota Kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (6/8/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 sekaligus menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mengawal arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Badung.

Dari unsur pemerintah daerah hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Daerah Ida Bagus Surya Suamba, jajaran kepala perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil pembahasan bersama yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, nilai APBD Badung diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari Rp14 triliun.

Meski mengapresiasi besarnya kapasitas fiskal Kabupaten Badung, Anom Gumanti mengingatkan agar besarnya anggaran tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting bukan semata-mata angka APBD yang besar, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memiliki asas manfaat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia juga berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, Anom Gumanti mengingatkan bahwa hampir seluruh kekuatan fiskal Badung bertumpu pada sektor pariwisata sehingga seluruh elemen masyarakat perlu menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan, dan iklim investasi.

“Pariwisata sangat sensitif terhadap berbagai isu dan risiko. Karena itu mari bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga dan perekonomian Badung terus tumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027.

Ia mengungkapkan, total Belanja Daerah dalam rancangan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp14,2 triliun, termasuk dukungan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah untuk mendukung sejumlah program strategis.

Di sisi lain, Pendapatan Daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp11,6 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp10,9 triliun. Besarnya kontribusi PAD tersebut kembali menunjukkan tingginya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Badung dibandingkan banyak daerah lainnya.

Adi Arnawa optimistis target-target yang telah dituangkan dalam KUA-PPAS dapat direalisasikan secara maksimal melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

“Kami berharap seluruh target yang telah dirancang dalam KUA-PPAS ini dapat tercapai secara optimal sehingga menjadi dasar penganggaran Tahun 2027 untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung,” kata Adi Arnawa.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan APBD yang tidak hanya kuat dari sisi fiskal, tetapi juga efektif dalam menjawab tantangan pembangunan, memperkuat sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Badung secara berkelanjutan.