Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ditarget Tuntas 2 Bulan, Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Bahas Raperda Inisiatif Pelestarian Seni dan Budaya.

  • account_circle Redaksi Bali
  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG, Matakompas.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) penyerapan Aspirasi dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif Dewan tentang Pelestarian Seni dan Budaya di Ruang Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 20 Agustus 2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Sekretaris Pansus I Made Suwardana dan Anggota Pansus I Made Retha serta Nyoman Sudana.

Hadir pula, Prof. Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH., selaku Ketua Tim Naskah Akademik (NA) dari LPM Universitas Udayana, Ketua Desa Wisata Kabupaten Badung Putu Suada, Keterwakilan Desa Wisata se-Kabupaten Badung I Wayan Danu Kumara sekaligus Ketua Desa Wisata Desa Mengwi, perwakilan Listibya Kabupaten Badung, PHRI Kabupaten Badung, para Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Badung serta perwakilan seniman se-Kabupaten Badung.

Ketua Pansus DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menyatakan Pansus DPRD Badung membahas penyerapan aspirasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Perlindungan Seni dan Budaya.

Graha Wicaksana menyatakan penyerapan aspirasi menjadi bagian penting dalam penyusunan Raperda agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi para pelaku seni dan budaya di Badung.

Menurutnya, peran pemerintah dalam Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, pembinaan serta pelayanan bagi para pelaku seni dan seniman.

Kegiatan penyerapan aspirasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti perwakilan sanggar seni, pelaku pariwisata, pengelola desa wisata dan seniman setempat.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam rapat membahas kesejahteraan seniman, termasuk persoalan honor pementasan dan dukungan ketika seniman mendapat undangan tampil ke luar daerah.

“Atensi tadi secara garis besar apa yang menjadi usulan, kendala-kendala selama ini, bagaimana pelaku-pelaku seniman itu ketika pementasan yang ada di hotel itu dibayar dibawah harga dan juga bagaimana ketika mereka mendapatkan undangan ke luar daerah, mereka tidak mempunyai biaya. Nah, di sinilah Perda ini secara tegas, pemerintah harus terlibat disana,” kata Graha Wicaksana.

Selain perlindungan, Pemerintah juga berperan sebagai pembina untuk memastikan seni dan budaya tetap berkembang tanpa kehilangan nilai dan karakter lokal.

Dalam rancangan tersebut, Graha Wicaksana berharap pembentukan Majelis Kebudayaan Bali menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam mengembangkan, membina, melindungi serta menjaga keberlangsungan seni dan budaya.

“Jadi begini, melalui Majelis Kebudayaan Bali yang akan hadir disinilah menjadi media nanti dan menjadi tempat dimana apa yang menjadi kendala-kendala yang selama ini terjadi bisa diselesaikan melalui Majelis Kebudayaan Bali. Kita khan tidak bisa mengintervensi, tetapi secara langsung kita akan memberikan sosialisasi bagaimana agar seni ini tidak terlalu mudah dikomersialisasikan,” kata Graha Wicaksana.

Pansus DPRD Badung juga menyoroti pentingnya sinergi antara pelaku seni dan sektor pariwisata. Kehadiran perwakilan perhotelan dalam penyerapan aspirasi diharapkan dapat membuka ruang koordinasi, sehingga kerja sama yang terbangun memberikan manfaat bagi kedua pihak sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Terkait ketentuan sanksi, Graha Wicaksana menegaskan regulasi tersebut bukan berarti bermaksud untuk membatasi kebebasan ekspresi, karena yang menjadi landasan mencantumkan sanksi terkait dengan terjadinya penyalahgunaan atau pementasan di luar etika, moral dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah.

Graha Wicaksana mencontohkan adanya joget porno atau cabul dan juga ada penggunaan seni atau keagamaan serta kesakralan yang tidak pada tempatnya.

“Disinilah kami tidak langsung melakukan sanksi yang keras. Kami memberikan teguran, memberikan peringatan, dan seterusnya. Sampai kalau itu masih dilakukan pelanggaran, maka kami terakhir ini baru rekomendasi pencabutan izin. Seperti itu dan disini tidak ada kami istilahnya membatasi kreativitas dari masyarakat. Tapi kita berusaha supaya tidak disalahgunakan atau tidak terlalu dikomersilkan,” paparnya.

Setelah rapat menyerap aspirasi, pihaknya bakal melaksanakan rapat internal melibatkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.

Kemudian, Pansus DPRD Badung menargetkan Raperda Inisiatif Dewan tentang Perlindungan Seni dan Budaya tersebut dapat dirampungkan hingga disahkan melalui Sidang Paripurna dalam waktu sekitar dua bulan.

“Setelah itu, apa yang menjadi masukan pada hari ini kita coba rangkum. Sejauh ini sih bagus-bagus sekali, para peserta rapat ini semua menyetujui apa yang menjadi Rancangan Perda yang kami buat pada hari ini,” pungkasnya. (Red).

​

  • Penulis: Redaksi Bali

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Residivis Narkoba di Tangkap di Magelang Edarkan Sabu Baru Setahun Bebas Bersyarat Jual Narkoba Lagi

    Residivis Narkoba di Tangkap di Magelang Edarkan Sabu Baru Setahun Bebas Bersyarat Jual Narkoba Lagi

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 326
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Polresta Magelang gelar konferensi pers. Seorang warga Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditangkap lagi oleh polisi lantaran mengedarkan sabu. Padahal, dia baru menjalani bebas bersyarat selama satu tahun atas kasus yang sama. Residivis perkara narkotika itu adalah SP, laki-laki berusia 46 tahun. Dia sudah menjalani hukuman penjara 7 tahun dari putusan 10 […]

  • Penutupan Festival Ramadhan Pegadaian 2025 Tingkat Kabupaten Indramayu.

    Penutupan Festival Ramadhan Pegadaian 2025 Tingkat Kabupaten Indramayu.

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 848
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Festival Ramadhan Pegadaian 2025 tingkat Nasional di kabupaten Indramayu yang bertempat di alun-alun Indramayu Jum’at (14/03/25) telah resmi ditutup oleh Bupati Indramayu yang di wakili oleh Asda 2 bidang perekonomian Suwenda. Hadir pada acara tersebut Asda 2 Indramayu Suwenda, Deputi Bisnis Pegadaian area Cirebon Sunarwati, kepala Cabang Pegadain Indramayu, kepala Cabang Pegadaian Syariah, […]

  • Aliansi Minta Kapolri Tegas Tangani Kasus Kapolres Pasangkayu

    Aliansi Minta Kapolri Tegas Tangani Kasus Kapolres Pasangkayu

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Matacompas.com Mamuju– Desakan publik agar penanganan kasus dugaan kekerasan yang melibatkan Kepala Polres Pasangkayu, AKBP Joko Kusumadinata, terus menguat. Aliansi Pemuda dan Aktivis Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa lantang di depan Markas Polda Sulawesi Barat, Senin (7/7/2026). Mereka membawa tuntutan tegas agar institusi Polri bertindak profesional dan tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Koordinator […]

  • Made Supartha: Laut Bali Bukan untuk Diprivatisasi, Daerah Harus Diberi Kewenangan Melindungi Pesisir

    Made Supartha: Laut Bali Bukan untuk Diprivatisasi, Daerah Harus Diberi Kewenangan Melindungi Pesisir

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    DENPASAR – Upaya memperkuat perlindungan ruang laut berbasis masyarakat adat kembali mengemuka dalam kegiatan Inisiasi Pengembangan Model Marine Spatial Planning (MSP) Berbasis Masyarakat Desa Adat Intaran yang digelar di BRON The Resto, Renon, Denpasar, Rabu (24/6/2026). Forum ini menjadi langkah awal penyusunan model pengelolaan ruang laut kolaboratif yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam […]

  • Bupati Sanjaya Buka Marga Fest II 2026, Perkuat Pelestarian Budaya dan Potensi Lokal Tabanan

    Bupati Sanjaya Buka Marga Fest II 2026, Perkuat Pelestarian Budaya dan Potensi Lokal Tabanan

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

    TABANAN – Semangat pelestarian seni budaya dan penguatan potensi lokal kembali digaungkan melalui penyelenggaraan Marga Fest II Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Festival yang digelar di Kecamatan Marga ini menjadi wadah strategis untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, serta berbagai potensi unggulan desa yang menjadi identitas daerah. […]

  • Dewa Rai Desak APBD Bali 2027 Prioritaskan Lima Sektor: Budaya, Pendidikan, Rumah Rakyat hingga Infrastruktur

    Dewa Rai Desak APBD Bali 2027 Prioritaskan Lima Sektor: Budaya, Pendidikan, Rumah Rakyat hingga Infrastruktur

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Pembahasan rancangan anggaran Tahun 2027 di lingkungan DPRD Provinsi Bali mulai diarahkan pada sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat. Lima sektor strategis, yakni kebudayaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi perhatian serius agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I […]

expand_less