Komisi I DPRD Bali Desak Transparansi Barang Sitaan Bea Cukai, Budiutama: Libatkan Kami dalam Proses Pemusnahan

DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Bea Cukai, Rabu (2/9/2026), sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Bea Cukai. Dalam rapat tersebut, Komisi I menegaskan pentingnya pengawasan bersama, transparansi, serta pelibatan DPRD dalam proses pengelolaan hingga pemusnahan barang hasil penindakan.

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, mengatakan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata internasional sekaligus memiliki aktivitas penerbangan yang tinggi membutuhkan sistem pengawasan yang kuat terhadap berbagai potensi pelanggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat koordinasi antara Bea Cukai, DPRD, pemerintah daerah dan lembaga terkait menjadi penting agar setiap proses penindakan maupun pengelolaan barang hasil penindakan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Bali sebagai daerah penerbangan, tentunya masalah seperti ini pasti sering terjadi. Karena itu, pengawasan harus dilakukan bersama,” ujar Budiutama dalam rapat tersebut.

Budiutama menekankan, Komisi I DPRD Bali tidak ingin proses pengelolaan maupun pemusnahan barang hasil penindakan menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Karena itu, pihaknya meminta agar DPRD diberikan ruang untuk mengetahui dan mengawasi proses tersebut.

Ia menyebut pelibatan tersebut penting bukan untuk mencampuri kewenangan Bea Cukai, melainkan memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mohon dalam proses dan pemusnahan itu, kami dilibatkan kembali. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan, baik dari kami maupun dari masyarakat,” tegasnya.

DPRD Minta Pengawasan Diperkuat

Menurut Budiutama, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD Bali.

Ia berharap mekanisme koordinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika terdapat proses pengambilan, pemindahan, pengelolaan ataupun pemusnahan barang hasil penindakan yang menjadi kewenangan instansi terkait.

“Mohon nantinya kami diikutkan dalam proses itu. Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya,” katanya.

Budiutama juga menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang telah dibangun antara Komisi I DPRD Bali dengan Bea Cukai. Menurutnya, keterbukaan informasi dari masing-masing lembaga akan membantu mencegah munculnya kesalahpahaman.

Ia menegaskan, pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Dorong Koordinasi Lintas Lembaga

Selain Bea Cukai, Budiutama juga membuka ruang koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pengawasan di Bali.

Menurutnya, kompleksitas persoalan di daerah pariwisata seperti Bali tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Dibutuhkan sinergi agar setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal dan penanganannya memiliki prosedur yang jelas.

“Ke depan, lembaga-lembaga lain juga perlu kita libatkan. Ini menjadi bagian dari upaya menciptakan koordinasi dan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya.

Budiutama berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk komunikasi dan pengawasan yang lebih konkret.

Ia menegaskan Komisi I DPRD Bali siap menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional, sekaligus menjaga hubungan kelembagaan dengan seluruh instansi terkait.

“Kalau dalam perjalanan ada hal yang kurang berkenan, kami dari Komisi I menyampaikan permohonan maaf. Yang terpenting, kita bersama-sama membangun koordinasi yang baik,” pungkasnya.