Breaking News
light_mode
Trending Tags

325 Hektare yang Menguap: Surat Sakti BPN 1997 Jadi Kunci Bongkar Dugaan Korupsi Kebun Sawit di Pasangkayu

  • account_circle Admin Jakarta
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Matacompas.id Mamuju — Proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 267,8 hektare atas nama PT Letawa di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, kini menghadapi sorotan hukum serius. Kantor hukum Hasri Jack & Partners (HJ&P) Law Office resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan HGU tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Rabu (30/9/2026).

Laporan bernomor 039/LAP-DU/HJ&P/IX/2026 itu diserahkan langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sulbar, dilengkapi 16 berkas dokumen sebagai bukti permulaan.

Satu Pertanyaan yang Menggantung 16 Tahun

Inti laporan ini bukan soal sah atau tidaknya sertipikat HGU PT Letawa hari ini, melainkan soal jejak hukum yang hilang di baliknya.

Berdasarkan dokumen resmi negara yang dihimpun HJ&P, pada tahun 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju melalui Surat Keterangan Nomor 460/327/53-14/1997 secara tegas menyatakan areal kebun kelapa sawit PT Letawa seluas sekitar 325 hektare di Dusun Siparappe, Desa Tikke, berada di luar HGU PT Letawa dan justru masuk dalam areal milik perusahaan lain, PT Grahalestari Pakarmandiri (PT GLPM).

Namun 16 tahun berselang, pada 2013, Kepala BPN RI menerbitkan Keputusan Nomor 84/HGU/BPN RI/2013 yang memberikan HGU 267,8 hektare kepada PT Letawa, dengan tetap merujuk pada SK pelepasan kawasan hutan tahun 1996 sebagai riwayat asal tanahnya.

Pertanyaan pokok laporan ini bukanlah apakah PT Letawa saat ini memiliki HGU, melainkan atas dasar peristiwa hukum apa objek yang pada 1997 dinyatakan negara berada di luar HGU dan masuk areal pihak lain kemudian menjadi objek HGU pada 2013, dan siapa penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas proses tersebut, tulis HJ&P dalam laporannya.

Disebut Serempet Kawasan Hutan Lindung

Tak hanya soal tumpang tindih lahan, laporan ini turut mengungkap indikasi lain yang tak kalah serius: sekitar 42 hektare areal perkebunan PT Letawa di Afdeling Mike diduga masih berstatus kawasan hutan lindung, merujuk pada data dan peta yang menjadi lampiran HGU Nomor 014 dan 015 Tahun 2013.

Temuan ini, menurut laporan, berpotensi menjadi salah satu sumber kerugian keuangan negara, bersama sejumlah komponen lain seperti dugaan tidak dibayarkannya kewajiban negara atas pemanfaatan kawasan sebelum izin resmi terbit.

Bukan Sengketa Tanah, Tegas Dijalur Pidana Korupsi

HJ&P menegaskan laporan ini sama sekali bukan sengketa perdata soal batas kepemilikan tanah antarwarga, melainkan murni dugaan tindak pidana korupsi yang menyasar penyelenggara negara dan korporasi. Dasar hukum yang diajukan meliputi Pasal 2, 3, 9, 20, dan 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen administrasi, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam petitumnya, HJ&P meminta Kejati Sulbar segera meregistrasi laporan, mengamankan belasan dokumen krusial mulai warkah HGU 1997 dan 2013, arsip asli Surat Keterangan 1997, hingga dokumen internal perusahaan seperti buku panen dan tiket timbang buah, serta memeriksa sejumlah mantan dan pejabat aktif di lingkungan BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, hingga jajaran direksi PT Letawa.

Ditembuskan ke Jaksa Agung hingga KPK

Untuk mengawal laporan ini, HJ&P turut mengirim tembusan ke sejumlah lembaga tinggi negara: Jaksa Agung RI, Jampidsus Kejagung, Jamwas Kejagung, KPK dalam rangka koordinasi-supervisi, BPK RI, BPKP Perwakilan Sulbar, Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN.

Kami memohon agar laporan ini tidak dihentikan semata-mata karena telah terbitnya Sertipikat HGU. Sertipikat merupakan hasil akhir dari suatu proses administrasi, dan justru keabsahan prosesnya itulah yang kami mohonkan untuk diperiksa, demikian bunyi penutup laporan yang ditandatangani Sulpandi Adriawan, S.H., Wakil Direktur HJ&P Law Office.

  • Penulis: Admin Jakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengurus Baru Dikukuhkan, Koster Tekankan Ideologi dan Integritas Kader PDI Perjuangan Jembrana 

    Pengurus Baru Dikukuhkan, Koster Tekankan Ideologi dan Integritas Kader PDI Perjuangan Jembrana 

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matakompas.com | Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, resmi mengukuhkan pengurus PAC, ranting, dan anak ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Jembrana masa bakti 2025-2030 di Gedung Kesenian Dr Ir Soekarno, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 24 Maret 2026. Dalam sambutannya, Wayan Koster menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian […]

  • Akses Pura dalam Kawasan BTID Jadi Perhatian PHDI Bali, Hak Beribadah Tak Boleh Terhalang

    Akses Pura dalam Kawasan BTID Jadi Perhatian PHDI Bali, Hak Beribadah Tak Boleh Terhalang

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik akses umat Hindu menuju sejumlah pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan kembali menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Dalam Paruman yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali di Aula PHDI Bali, Kamis (25/6/2026), berbagai pandangan dan masukan disampaikan guna mencari solusi yang berkeadilan bagi […]

  • Perse Ende Lengkapi Delapan Besar ETMC XXXIV Ende 2025, Perempat Final Siap Sajikan Duel Panas

    Perse Ende Lengkapi Delapan Besar ETMC XXXIV Ende 2025, Perempat Final Siap Sajikan Duel Panas

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 36
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Perse Ende memastikan langkah ke babak 8 besar ETMC XXXIV Ende 2025 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3–0 atas Persematim Manggarai Timur pada laga pamungkas babak 16 besar di Stadion Marilonga, Ende, Kamis (27/11/2025). Kemenangan tersebut sekaligus menutup rangkaian pertandingan fase 16 besar dan melengkapi daftar delapan tim terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan menuju […]

  • Matahukum Dorong Penetapan Febrie Ardiansyah

    Matahukum Dorong Penetapan Febrie Ardiansyah

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum kembali berada di titik nadir. Kasus penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, telah menyeret nama besar di jajaran Kejaksaan Agung yaitu Jampidsus Febrie Adriansyah. Penggeledahan tersebut bukan sekadar prosedur hukum biasa. Di dalam […]

  • Bambang Widjojanto Pantau Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Kuasa Hukum Soroti Pasal Kedaluwarsa

    Bambang Widjojanto Pantau Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Kuasa Hukum Soroti Pasal Kedaluwarsa

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Sidang praperadilan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging A. PTNH., S.H., kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat, 30 Januari 2026. Perkara ini menjadi sorotan publik karena dinilai menyentuh isu krusial kepastian hukum dalam penanganan sengketa pertanahan. Perhatian terhadap persidangan semakin besar dengan kehadiran […]

  • Pansus TRAP Bali Komitmen Lindungi Kawasan WBD Subak Jatiluwih dan Perkuat Kesejahteraan Petani

    Pansus TRAP Bali Komitmen Lindungi Kawasan WBD Subak Jatiluwih dan Perkuat Kesejahteraan Petani

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga dan melindungi Kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Subak Jatiluwih dari pelanggaran tata ruang serta aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan sistem irigasi tradisional Subak. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) sebagai […]

expand_less