Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kasus Tukar Guling Mangrove BTID Masih Menggantung, Publik Menanti Ketegasan Kejati Bali

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR — Penanganan kasus dugaan tukar guling lahan mangrove yang menyeret nama PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menuai sorotan tajam publik Bali. Di tengah derasnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlangsungan kawasan pesisir Bali, proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Tinggi Bali justru dinilai masih berjalan di tempat.

Kasus yang berkaitan dengan tukar guling kawasan mangrove di Serangan dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali itu kini memunculkan tanda tanya besar. Publik mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum setelah muncul informasi bahwa perkara tersebut disebut telah memasuki tahap rekomendasi, namun belum terlihat adanya langkah hukum lanjutan yang konkret.

Situasi ini memantik dugaan adanya tarik ulur kepentingan di balik proses penanganan perkara. Apalagi, polemik tukar guling mangrove bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kelestarian lingkungan Bali dan keberpihakan negara terhadap ruang hidup masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus tersebut terus bergulir di ruang publik. DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) bahkan turun langsung melakukan inspeksi lapangan ke Karangasem dan Jembrana guna memastikan keberadaan lahan pengganti yang disebut menjadi bagian dari proses tukar guling.

Dari hasil sidak itu, muncul sejumlah temuan yang dinilai janggal. Mulai dari kondisi lahan pengganti yang disebut belum siap, hingga persoalan administrasi dan sertifikat yang dinilai belum sepenuhnya terang. Temuan-temuan tersebut semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa proses tukar guling mangrove tidak sesederhana yang disampaikan ke publik.

Di sisi lain, PT BTID membantah seluruh tudingan yang mengarah pada dugaan tukar guling ilegal maupun praktik yang disebut “bodong”. Pihak perusahaan menegaskan seluruh tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan instansi terkait.

Namun bantahan itu belum mampu meredam keresahan masyarakat. Sorotan kini justru mengarah pada lambannya perkembangan penanganan perkara di Kejati Bali.

“Terkait laporan BTID ke Kejagung oleh Arukki kami belum ada data mb, kalau joint survey saya tanyakan dulu ke Pidsus,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali, I Gede Wiraguna Wiradharma, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Sementara itu, Kasi Pengendalian Operasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jayalantara, juga belum memberikan penjelasan rinci terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Kita akan sampaikan sudah ada perkembangan,” ujarnya singkat.

Bagi banyak kalangan, persoalan ini bukan semata soal investasi atau pembangunan kawasan pariwisata. Yang dipertaruhkan adalah masa depan ekosistem mangrove Bali yang selama ini menjadi benteng alami pesisir dari abrasi, penyangga kehidupan laut, sekaligus pelindung keseimbangan ekologis Bali.

Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan pesisir Bali terus menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan dan masifnya pembangunan. Jika kasus ini tidak ditangani secara terbuka dan tegas, masyarakat khawatir praktik serupa akan terus berulang dengan mengorbankan lingkungan hidup.

Desakan agar proses hukum dikawal secara transparan pun semakin menguat. Publik berharap aparat penegak hukum tidak sekadar menjadi penonton di tengah konflik kepentingan antara investasi dan kelestarian alam Bali.

Kini, mata masyarakat tertuju pada Kejati Bali: apakah kasus tukar guling mangrove BTID benar-benar akan dibuka terang benderang, atau justru kembali “mengendap” di tengah jalan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Koster Buka Seminar Nasional “Mawali Ring Uluning Kertha”

    Gubernur Koster Buka Seminar Nasional “Mawali Ring Uluning Kertha”

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Menghadapi modernisasi, digitalisasi, dan masuknya pengaruh eksternal, pemimpin dan masyarakat Bali dituntut untuk menjaga Dresta Bali (tradisi/adat) secara sistematis tanpa bersikap reaktif atau emosional. Langkah yang diambil harus meminimalkan risiko konflik horizontal agar tidak mengganggu stabilitas pariwisata dan ekonomi Bali. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka seminar nasional Mewali […]

  • Soroti Ketidakadilan, ARUN Klungkung Pertanyakan Sikap Gubernur Koster soal Lift Wisata

    Soroti Ketidakadilan, ARUN Klungkung Pertanyakan Sikap Gubernur Koster soal Lift Wisata

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    KLUNGKUNG, Matakompas.com -Sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang memerintahkan pembongkaran lift kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida mendapat kritik tajam dari Ketua DPC ARUN Klungkung, I Wayan Widiasa. Ia menilai keputusan tersebut tidak adil karena fasilitas serupa di daerah lain justru dibiarkan beroperasi. Widiasa menegaskan bahwa pembangunan lift di Pantai Kelingking sudah mengikuti proses perizinan […]

  • Pemkab Cirebon Tunjuk Rieke Diah Pitaloka Jadi Penasihat Kebijakan Pembangunan

    Pemkab Cirebon Tunjuk Rieke Diah Pitaloka Jadi Penasihat Kebijakan Pembangunan

    • calendar_month Sabtu, 19 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 266
    • 0Komentar

    CIREBON, Jarrakpos.com — Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rieke Diah Pitaloka didapuk sebagai penasihat kebijakan pembangunan. Penyerahan surat keputusan (SK) yang dikirimkan Rieke Diah Pitaloka itu diserahkan langsung Bupati Cirebon Imron di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (17/4/2025). “Penyerahan surat keputusan Bupati Cirebon tentang pengangkatan Rieke Diah Pitaloka sebagai penasihat kebijakan pembangunan Kabupaten […]

  • Dispora Bengkulu Ajak Pemuda Jadi Penggerak Inovasi, Bukan Sekadar Pengikut Zaman

    Dispora Bengkulu Ajak Pemuda Jadi Penggerak Inovasi, Bukan Sekadar Pengikut Zaman

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 139
    • 0Komentar

    BENGKULU,jarrakpos.com – Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berubah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai agen inovasi. Mereka diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga menciptakan terobosan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Indara Jaya Syam, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Bengkulu, menyoroti kebutuhan akan […]

  • Dihadiri 46 Anggota DPRD, Gubernur Koster Jelaskan Raperda Penyertaan Modal BPD Bali

    Dihadiri 46 Anggota DPRD, Gubernur Koster Jelaskan Raperda Penyertaan Modal BPD Bali

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 38
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penjelasan resmi atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Penjelasan Gubernur Koster disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor […]

  • Ingatkan Ancaman Inflasi, PEPABRI Bali Soroti BBM Langka Singgung Sistem Berubah untuk Kepentingan Oligarki

    Ingatkan Ancaman Inflasi, PEPABRI Bali Soroti BBM Langka Singgung Sistem Berubah untuk Kepentingan Oligarki

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 57
    • 0Komentar

    TABANAN, Matacompas.com – Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) Provinsi Bali menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah memasuki hari kelima dan memicu antrean kendaraan hingga 1-3 kilometer di sejumlah wilayah Bali. Hal tersebut mengemuka, dalam simakrama bersama Korem 163/Wira Satya yang dirangkai dengan arisan rutin PEPABRI di Gedung Serbaguna Nayaka Loka, Kebun Raya […]

expand_less