Breaking News
light_mode
Trending Tags

Akses Pura dalam Kawasan BTID Jadi Perhatian PHDI Bali, Hak Beribadah Tak Boleh Terhalang

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Polemik akses umat Hindu menuju sejumlah pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan kembali menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Dalam Paruman yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali di Aula PHDI Bali, Kamis (25/6/2026), berbagai pandangan dan masukan disampaikan guna mencari solusi yang berkeadilan bagi umat.

Paruman tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait akses bersembahyang menuju pura-pura yang berada di dalam kawasan BTID, termasuk persoalan pelaba pura dan keberlangsungan hak-hak keagamaan umat Hindu.

Dalam forum tersebut, Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.IP., M.Sc. menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa menegaskan pentingnya kejelasan mengenai akses menuju pura-pura yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan yang telah dikelola melalui hak guna bangunan (HGB).

Menurutnya, terdapat sejumlah pura yang berada di lokasi berbeda, termasuk pura yang berada di kawasan hutan maupun wilayah yang untuk mencapainya harus melewati lahan yang saat ini masuk dalam kawasan pengelolaan BTID. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penjelasan yang tegas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

“Persoalan akses ini harus dijelaskan secara terang. Karena akses menuju tempat suci merupakan hak umat dan bagian dari kepentingan publik yang harus dihormati,” ujarnya dalam forum.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat untuk melaksanakan ibadah tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif maupun penguasaan lahan. Bahkan, akses menuju pura dan kawasan pantai yang selama ini menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat harus tetap dijamin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah peserta forum juga menyoroti status HGB yang berada di kawasan tersebut. Mereka berpandangan bahwa apabila terdapat kebijakan atau praktik yang menghambat hak publik dan hak beragama masyarakat, maka hal itu perlu dikaji secara hukum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Putu Sastra menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme yang benar agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara maksimal. Ia mengingatkan bahwa tindakan-tindakan di luar koridor hukum justru berpotensi merugikan masyarakat sendiri.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan dasar hukum yang jelas sehingga hak-hak masyarakat dan umat tidak terganggu. Semua pihak harus mengedepankan mekanisme yang benar,” katanya.

Forum juga mendapat dukungan dari unsur bantuan hukum yang menyatakan kesiapan memberikan pendampingan apabila masyarakat membutuhkan perlindungan hukum terkait akses menuju pura maupun persoalan lain yang berkaitan dengan hak-hak keagamaan.

Paruman yang berlangsung selama beberapa jam tersebut menjadi ruang dialog antara tokoh agama, pengurus PHDI, akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan masyarakat. Berbagai masukan yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan rekomendasi dalam upaya mencari solusi terbaik terkait keberadaan pura-pura dan akses umat di kawasan BTID Serangan.

Melalui forum tersebut, PHDI Bali berharap tercipta titik temu yang dapat menjamin kelancaran umat Hindu dalam melaksanakan ibadah sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak keagamaan, penyelesaian persoalan akses pura di kawasan BTID diharapkan dapat berlangsung secara damai, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dharma yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Livin’ Fest 2025 Resmi Hadir di Bali, Bank Mandiri Angkat Potensi UMKM dan Industri Kreatif

    Livin’ Fest 2025 Resmi Hadir di Bali, Bank Mandiri Angkat Potensi UMKM dan Industri Kreatif

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Bank Mandiri kembali melanjutkan rangkaian festival inovatif Livin’ Fest 2025, kali ini hadir di Denpasar untuk menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dan gaya hidup digital masyarakat Bali. Gelaran yang berlangsung pada 4 – 7 Desember 2025 di Icon Bali ini menawarkan pengalaman terpadu yang menggabungkan layanan finansial modern, hiburan, pameran UMKM, hingga showcase […]

  • Pansus TRAP Desak Penegak Hukum Usut “Lift Kaca Bodong” di Kelingking, Supartha: Ada Balikkan Fakta

    Pansus TRAP Desak Penegak Hukum Usut “Lift Kaca Bodong” di Kelingking, Supartha: Ada Balikkan Fakta

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Setelah Gubernur Bali Wayan Koster resmi meminta pembongkaran bangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, sejumlah pihak disebut mencoba membangun opini yang membalikkan fakta. Isu seolah bangunan tersebut telah mengantongi izin lengkap dinilai sebagai manuver untuk menutupi pelanggaran berat yang terjadi. Ketua Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset, dan Perizinan) DPRD Bali […]

  • Kapolres Madina Pimpin Sertijab Kasat Lantas

    Kapolres Madina Pimpin Sertijab Kasat Lantas

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MADINA – JarrakPos- Kasat Lantas Polres Mandailing Natal (Madina) Iptu Famda Egga Prasnanda dimutasi sebagai Pama Polda Jawa Timur. Mutasi ini berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto Nomor: ST/03/I/KEP/2025 tanggal 2 Januari 2025. Serah Terima Jabatan (Sertijab) juga sudah dilakukan di aula Pesat Gatra Markas Polres Madina, Senin (13/1/2025) dipimpin […]

  • Kapolresta Magelang Hadiri Milad Ponpes Al Iman dan Kajian Kebangsaan

    Kapolresta Magelang Hadiri Milad Ponpes Al Iman dan Kajian Kebangsaan

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 849
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM –  Kapolresta Magelang Polda Jateng Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, S.I.K., S.H. menghadiri acara Tasyakuran Milad ke-38 Pondok Pesantren (Ponpes) Al Iman, sekaligus Kajian Kebangsaan. Kedua acara berlangsung di Ponpes Islam Al Iman Dusun Patosan Desa Sedayu Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Senin (10/03/2025) sore. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MPR RI H. Ahmad […]

  • Konflik PT Jimbaran Hijau Tutup Akses Pura di Jimbaran, Made Wijaya Soroti Investor Harus Menghormati Hak Adat

    Konflik PT Jimbaran Hijau Tutup Akses Pura di Jimbaran, Made Wijaya Soroti Investor Harus Menghormati Hak Adat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung Made Wijaya angkat bicara atas berlarut-larutnya konflik Desa Adat Jimbaran dengan investor PT. Jimbaran Hijau (JH). Desa Adat Jimbaran menuntut pembukaan akses tempat suci atau Pura dan pengembalian Hak Adat, sementara PT. Jimbaran Hijau bertahan pada klaim kepemilikan HGB. Made Wijaya menyatakan investor yang sekarang bernama […]

  • Dilarang Beroperasi Selama Masa Mudik, Ratusan Penarik Becak di Cirebon Terima Kompensasi Rp3 Juta

    Dilarang Beroperasi Selama Masa Mudik, Ratusan Penarik Becak di Cirebon Terima Kompensasi Rp3 Juta

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 868
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Sebagai bentuk kompensasi atas larangan beroperasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, ratusan penarik becak di Kabupaten Cirebon menerima bantuan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Penyerahan dana kompensasi berlangsung di Kantor Polsek Gempol, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa bantuan diberikan sebagai […]

expand_less