Kebijakan Moneter Pasca Perry: Celah yang Menjepit Kelas Menengah

Matacompas.com Jakarta – Mundurnya Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan Bank Indonesia membuka pertanyaan jauh lebih mendasar daripada sekadar siapa penggantinya: selama masa kepemimpinannya, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia dirancang dan bekerja?

Kelas menengah perkotaan — yang menyumbang 81% konsumsi rumah tangga dan 55% Produk Domestik Bruto, kini terjebak dalam jepitan dua arah.

Kebijakan moneter menekan mereka dari atas: setiap kenaikan BI Rate langsung melonjakkan beban cicilan kendaraan, KPR, hingga pembayaran sistem beli sekarang bayar nanti jutaan keluarga, sementara pendapatan mereka tidak bertumbuh sebanding. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang bersifat populis justru melewatkan mereka dari bawah: bantuan sosial menyasar kelompok paling miskin, sementara kelas menengah tidak cukup miskin untuk mendapatkannya, namun belum cukup kaya untuk bertahan dari lonjakan biaya hidup perkotaan.

Dampaknya sudah terlihat nyata: lebih dari 9 juta orang tergelincir keluar dari kelas menengah dalam kurun waktu 2019–2023; saldo tabungan kelompok ini turun 40% dalam lima tahun; dan porsi pengeluaran untuk pangan meningkat dari 36,6% menjadi 41,3% sebuah tanda kemiskinan yang terselubung di balik wajah stabilitas makroekonomi.

Akar persoalannya bukan pada siapa yang memimpin, melainkan pada asumsi dasar penyaluran dampak kebijakan yang keliru. Bank Indonesia pernah menyuntikkan likuiditas senilai Rp424,7 triliun melalui skema Kredit Likuiditas Mandiri dengan logika sederhana: likuiditas akan berubah menjadi kredit, kredit menggerakkan UMKM, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Namun kenyataannya, data OJK per Mei 2026 menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,60% secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 12,6%.

Kredit untuk usaha kecil justru mengalami kontraksi. Yang justru melonjak adalah penyaluran kredit kepada BUMN sebesar 30% per tahun, serta dana yang tertampung di Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) yang kini mencapai Rp957 triliun 70% dipegang oleh perbankan sendiri. Likuiditas memang ada, namun terserap habis sebelum menyentuh kehidupan kelas menengah.

Pergantian pemimpin Bank Indonesia hanya akan bermakna jika disertai perubahan mendasar pada kerangka asumsi kebijakan moneter.

Selama penggantinya masih bertahan pada paham ortodoks yang mengacu pada kerangka kerja lembaga keuangan internasional seperti penargetan inflasi, kurva Phillips, dan prioritas pasar di atas segalanya maka kelas menengah akan terus menjadi pihak yang menanggung beban kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi kepentingan mereka.

Oleh: Hizkia Yosias Polimpung Peneliti Geoekonomi InFast Bestari, Monash University Malaysia