Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gubernur Koster Warning! Keamanan Digital Jadi Taruhan Citra Pariwisata Bali

  • account_circle Redaksi Bali
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 10
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat keamanan ruang digital untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat membuka Webinar Literasi Digital bertema “Bali Aman Digital” melalui kerja sama Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali secara hibrida di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026).

Gubernur Koster menegaskan, keamanan digital menjadi isu strategis seiring pesatnya perkembangan teknologi yang membawa manfaat sekaligus risiko bagi masyarakat. Ancaman seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan berbagai bentuk kejahatan siber perlu diantisipasi secara bersama-sama.

“Ketika saya kuliah pada tahun 1981, persoalan seperti ini belum menjadi isu yang kita hadapi. Namun, sekarang kita berada pada tahun 2026, ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Manfaat positifnya kita rasakan, tetapi dampak negatifnya juga harus kita hadapi. Karena itu, seminar seperti ini sangat penting agar kita semakin memahami bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” kata Gubernur Koster.

Menurutnya, keamanan ruang digital berkaitan erat dengan keberlanjutan pariwisata Bali. Sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia, Bali tidak hanya dituntut menjaga keamanan di dunia nyata, tetapi juga harus memastikan ruang digital tetap kondusif agar kepercayaan wisatawan dan pelaku usaha tetap terjaga.

Gubernur Koster memaparkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 pada 2019. Pencapaian tersebut perlu dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai teknologi digital memiliki peran penting dalam mempromosikan destinasi wisata, kebudayaan, aktivitas masyarakat, serta kebijakan pembangunan Bali ke tingkat internasional. Namun, penyebaran informasi yang tidak benar dan berbagai konten negatif dapat memicu keresahan, merugikan pelaku usaha, hingga memengaruhi persepsi wisatawan.

Koster mencontohkan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian luas.

Menurutnya, persoalan yang berdampak atas masyarakat harus ditangani secara cepat dan cermat, disertai penyampaian informasi yang tepat agar tidak menimbulkan keresahan.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa persoalan tersebut, astungkara, dapat diatasi. Bahkan, penanganannya memperoleh apresiasi dari sejumlah duta besar yang berkunjung ke Bali.

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengungkapkan telah memberikan arahan kepada para kepala daerah di Bali agar selalu siap dan waspada menghadapi perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara matang dan bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat serta risiko yang mungkin muncul.

“Bali harus tetap kondusif, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi, sekaligus mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu citra pariwisata Bali,” tegasnya.

Polda Bali Catat 1.583 Pengaduan Kejahatan Siber

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., yang hadir sebagai pembicara utama, memaparkan transformasi digital dalam ekosistem pariwisata Bali beserta berbagai ancaman kejahatan siber yang perlu diwaspadai.

Menurut Pasma Royce, teknologi digital kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas pariwisata, mulai dari promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, penggunaan aplikasi transportasi, hingga transaksi pembayaran elektronik.

Namun, kemudahan tersebut juga membuka celah terjadinya berbagai kejahatan, seperti penipuan melalui tautan dan penawaran palsu, pencurian data pribadi wisatawan, pembajakan akun pribadi maupun usaha, pemalsuan reservasi hotel dan vila, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan penipuan.

Direktorat Reserse Siber Polda Bali mencatat sebanyak 1.583 pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan siber pada 2026. Penipuan daring menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.

Data tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mencegah dan menangani kejahatan siber.

Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan menjelaskan, webinar “Bali Aman Digital” sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Menurut Aszhari, kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, memperkuat koordinasi antara pemerintah, TNI, dan Polri, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan ruang digital Bali.

Webinar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M.; Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan; Chairman CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha; serta Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Putu Sundika, S.T., M.T. Diskusi dipandu moderator Dr. Agus Made Yoga Iswara.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku pariwisata, komunitas digital, dan masyarakat diharapkan semakin bersinergi membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari perlindungan masyarakat dan wisatawan serta menjaga kepercayaan publik terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Reporter : Putu Ivan
Editor      : Agus Jaya
Sumber   : Rilis Pemprov Bali

  • Penulis: Redaksi Bali

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konflik PT Jimbaran Hijau Tutup Akses Pura di Jimbaran, Made Wijaya Soroti Investor Harus Menghormati Hak Adat

    Konflik PT Jimbaran Hijau Tutup Akses Pura di Jimbaran, Made Wijaya Soroti Investor Harus Menghormati Hak Adat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung Made Wijaya angkat bicara atas berlarut-larutnya konflik Desa Adat Jimbaran dengan investor PT. Jimbaran Hijau (JH). Desa Adat Jimbaran menuntut pembukaan akses tempat suci atau Pura dan pengembalian Hak Adat, sementara PT. Jimbaran Hijau bertahan pada klaim kepemilikan HGB. Made Wijaya menyatakan investor yang sekarang bernama […]

  • Jejak Tukar Guling Era Ida Bagus Oka Disorot, Ketegangan Warnai Sidak Pansus TRAP di Kura-Kura Bali

    Jejak Tukar Guling Era Ida Bagus Oka Disorot, Ketegangan Warnai Sidak Pansus TRAP di Kura-Kura Bali

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Penelusuran dugaan tukar guling lahan mangrove yang berakar sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka kembali mencuat ke permukaan. Ketegangan pun tak terhindarkan saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Kamis (23/4/2026).   Suasana memanas terjadi dalam dialog […]

  • Prof Rumawan Salain: Pansus TRAP DPRD Bali Bukan “Super Power”, Temuan Harus Ditindaklanjuti Eksekutif dan APH

    Prof Rumawan Salain: Pansus TRAP DPRD Bali Bukan “Super Power”, Temuan Harus Ditindaklanjuti Eksekutif dan APH

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR – Keberadaan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola pembangunan di Pulau Dewata. Namun, keberhasilan penanganan berbagai persoalan tata ruang tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pansus TRAP, melainkan membutuhkan dukungan dan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. […]

  • GM Pelindo Dumai Berkomitmen Untuk Perbaikan Giat Bongkar Muat Kedepannya,Koordinasi Dengan Seluruh Stoke Holder

    GM Pelindo Dumai Berkomitmen Untuk Perbaikan Giat Bongkar Muat Kedepannya,Koordinasi Dengan Seluruh Stoke Holder

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Matakompas.com Dumai – Menyikapi adanya rencana aksi demonstrasi mengatasnamakan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) yang merupakan gabungan organisasi dan LSM di Dumai ke PT Pelindo Regional Cabang Dumai yang mengangkat isu pencemaran udara akibat pengapalan bungkil oleh perusahaan di kawasan Pelindo Dumai GM Pelindo Dumai Jonathan Ginting saat di temui di ruang kerjanya dengan tegas […]

  • Gubernur Akmil Serahkan Kendaraan maung untuk Batalyon Taruna

    Gubernur Akmil Serahkan Kendaraan maung untuk Batalyon Taruna

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 949
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Gubernur Akademi Militer, Mayor Jenderal TNI Arnold A.P. Ritiauw, menyerahkan empat unit kendaraan taktis Maung kepada para Wakil Komandan Batalyon Taruna Akademi Militer. Penyerahan ini diberikan kepada Wadanyontar Tingkat IV/Wreda, Tingkat III/Madya, Tingkat II/Dewasa, dan Tingkat I/Remaja. Acara berlangsung di Markas Peralatan Akademi Militer (Mako Pal Akmil). Penyerahan kendaraan ini bertujuan untuk meningkatkan […]

  • Ketum HIPPI Erik Hidayat: Pengusaha Lokal Bali Terpinggirkan, Pemerintah Harus Berpihak

    Ketum HIPPI Erik Hidayat: Pengusaha Lokal Bali Terpinggirkan, Pemerintah Harus Berpihak

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    KUTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Erik Hidayat, mendorong pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pengusaha lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Hal tersebut disampaikan Erik Hidayat saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI […]

expand_less