Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pemkab Cirebon Perjuangkan Kejelasan Status 1.737 PPPK

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
  • visibility 780
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIREBON, JARRAKPOS COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan status pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Upaya ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Komisi II DPR RI guna membahas aspirasi tenaga non-ASN yang telah lulus seleksi.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi aspirasi tenaga PPPK.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menilai, mereka telah berjuang melewati proses seleksi dan memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah.

“Kami sebagai pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat, termasuk tenaga PPPK yang telah berjuang dalam seleksi ini,” ujar Jigus.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan Senin depan sudah dijadwalkan pertemuan terkait hal ini,” ujarnya usai audiensi dengan Perkumpulan Non-ASN Lulus PPPK Tahun 2024 Kabupaten Cirebon di Ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (13/3/2025).

Jigus menekankan keberadaan tenaga P3K sangat penting dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kepastian terkait status mereka harus segera diperjelas, agar mereka dapat bekerja secara optimal dalam mendukung pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i menambahkan, bahwa kalau pihaknya memahami keresahan para tenaga PPPK yang telah melalui proses seleksi ketat.

Dari ribuan pelamar, sebanyak 1.737 orang dinyatakan lulus, namun mereka masih menunggu kejelasan terkait penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Proses seleksi yang mereka lalui tidak mudah. Mereka bersaing dengan ribuan peserta dari berbagai daerah, sehingga wajar jika mereka berharap segera mendapatkan kejelasan. Kami memahami harapan mereka untuk segera menerima hak-haknya sebagai tenaga PPPK,” ujar Hilmy.

Lebih lanjut, Hilmy menjelaskan, Pemkab Cirebon sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar untuk pembayaran gaji tenaga PPPK.

Namun, adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat menyebabkan pengunduran jadwal pengangkatan mereka.

Meskipun demikian, Hilmy optimistis keputusan final dari KemenPAN-RB belum ditetapkan. Oleh karena itu, masih ada peluang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan percepatan pengangkatan tenaga PPPK di Kabupaten Cirebon.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap tenaga PPPK ini. Dari sisi finansial, kami sudah siap,” ungkapnya.

“Yang kami lakukan sekarang adalah memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tetap berpihak pada mereka,” katanya.

Pemkab Cirebon bersama perwakilan tenaga PPPK akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan DPR RI guna mencari solusi terbaik.

Upaya ini dilakukan agar aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti.

Hilmy meyakini, perjuangan ini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi bersifat holistik dan komprehensif. Pemkab Cirebon akan memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan yang jelas. Mudah-mudahan perjuangan yang dilakukan bersama ini dapat membuahkan hasil yang baik bagi tenaga PPPK di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (Hadi Supangat)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pamer Sitaan Rp Triliunan, Rakyat Tetap Tercekik, Mukhsin Nasir Soroti Dua Ukuran Hukum

    Pamer Sitaan Rp Triliunan, Rakyat Tetap Tercekik, Mukhsin Nasir Soroti Dua Ukuran Hukum

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta — Penegakan hukum korupsi yang kerap menampilkan tumpukan uang ratusan miliar bahkan triliunan rupiah di gedung Kejaksaan Agung dinilai belum menjamin keadilan bagi rakyat. Sebaliknya, di saat panggung kemenangan itu dipajang, harga kebutuhan pokok terus naik, daya beli rakyat merosot, dan kesenjangan kian melebar. Pandangan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, dalam […]

  • Kementerian ATR/BPN Sambut Baik Program Jaksa Peduli Sertifikat Rumah Ibadah

    Kementerian ATR/BPN Sambut Baik Program Jaksa Peduli Sertifikat Rumah Ibadah

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 848
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Karo Humas ATR/BPN) melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis menyambut baik kepedulian Kejaksaan dalam melakukan Penyertifikatan tanah-tanah untuk rumah ibadah. Kata Harison, hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi Kementerian ATR-BPN. “Kalau ada inisiasi-inisiasi atau dukungan-dukungan yang dilakukan oleh para stakeholder baik dari pihak […]

  • Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 696
    • 0Komentar

    BANJARSARI,JARRAKPOS.COM – Joko Widodo buka suara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023 yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Jokowi menyinggung pentingnya manajemen kontrol direksi dan komisaris. “Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang […]

  • Kepala Desa Dan Sekertaris Desa Wanasaba Kidul Diduga Palsukan Tanda Tangan Ketua BPD

    Kepala Desa Dan Sekertaris Desa Wanasaba Kidul Diduga Palsukan Tanda Tangan Ketua BPD

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 361
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com – Berawal dari senin tanggal 10 pebruari 2025 sejumlah wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) melakukan klarifikasi kepada Ketua BPD Desa Wanasaba kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Klarifikaai tersebut terkait adanya tanda tangan Ketua BPD yang tercantum di dalam berita acara perjanjian pemanfaatan lahan tanah titisara (Tanah Kas Desa) yang […]

  • Ny. Putri Koster Terima Kunjungan Istri Wamen Transmigrasi, Perkuat Dukungan untuk PKB dan UMKM Bali

    Ny. Putri Koster Terima Kunjungan Istri Wamen Transmigrasi, Perkuat Dukungan untuk PKB dan UMKM Bali

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menerima kunjungan Istri Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Ny. Nita Viva Yoga Mauladi, pada Senin sore (22/6) di Ruang VIP Art Center, Denpasar. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat […]

  • Gubernur Koster Dukung Gateball Bali Naik Kelas, Targetkan Turnamen Internasional Lewat Gubernur Cup

    Gubernur Koster Dukung Gateball Bali Naik Kelas, Targetkan Turnamen Internasional Lewat Gubernur Cup

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Turnamen Terbuka Gateball Gubernur Cup 2026 yang direncanakan menjadi agenda rutin tahunan di Bali. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Bali di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (18/5). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menilai gateball memiliki […]

expand_less