Pemprov NTT Terus Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
- visibility 253
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
NTT, Jarrakpos.com- Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena hadir langsung dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan serta koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI di Bali pada Selasa (15/4 2025).
Acara yang berlangsung di Audotorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali ini dihadiri oleh anggota BPK IV BPK RI, Fathan; Sekretaris Jendral Kementerian Pendidkkan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bambang Wibawarta; Sekretaris Utama BPOM, Jayadi; dan Direktur Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara VI, La Ode Nusriadi.
Turut hadir pula, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Cosmas D. Lana dan Plt Dirut Bank NTT, Yohanes Landu Praing.
Entry meeting ini merupakan forum komunikasi awal yang sangat penting antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang akan diaudit.
Tujuan entry meeting ini untuk membangun pemahaman yang sama terkait dengan proses dan pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
Memastikan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan entry meeting LKPD merupakan pertemuan awal antara BPK RI sebagai tim pemeriksa dengan pemerintah daerah.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses audit,” ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa LKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 sudah diserahkan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT pada Selasa, 25 Maret 2025 lalu.
Melki berharap akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami berharap dalam pemeriksaan nanti Pemprov NTT dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024,”
“Pemprov NTT juga terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkas Gubernur NTT***
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar