Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI Jakarta » Bupati Kabupaten Bandung Diduga Tipu Ratusan Miliar Kreditur PT BDS, Ko Bisa

Bupati Kabupaten Bandung Diduga Tipu Ratusan Miliar Kreditur PT BDS, Ko Bisa

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jarrakpos.com Jakarta – Teaser dokumenter Skandal Penipuan Besar yang diluncurkan oleh NBW Media menggambarkan bagaimana pengusaha di wilayah Kabupaten Bandung diduga menjadi korban dari relasi kuasa yang tak seimbang. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas.

Sebuah acara podcast terjadwal diduga membahas pola penipuan yang dirasakan oleh para kreditur PT BDS melalui sttuktural Bupati Bandung, dan tayang hari ini jam 08:00 Wib.

“Dibalik Proyek Jutaan, Ada Jebakan Batman”

Dalam kelanjutan investigasi soal PT BDS, muncul pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi utang perusahaan. Tawaran tersebut, menurutnya, datang lewat Inspektorat Daerah, yang diduga mewakili kepentingan pejabat daerah.

“Bu, bagaimana kalau Ibu bikin konsorsium dengan vendor lain, supaya dikasih proyek sama Pak Bupati?” ujar seorang anggota Inspektorat, seperti dituturkan Bu Vita kepada Bambang Widjojanto dikutif dari NBW Media, Selasa (28/7/2025)

Permintaan tersebut dinilai janggal dan tak masuk akal. Dalam perhitungan sederhana, jika pemerintah memberikan proyek senilai Rp100 miliar, maka untuk dapat margin keuntungan 10%, nilai proyek yang diperlukan harus mencapai Rp1 triliun. Artinya, kreditur justru “menggali kuburan sendiri” demi mendapat kembali dana yang semestinya menjadi hak mereka.

“Ini konyol. Kenapa saya harus keluarin uang segitu besar hanya untuk dapatkan uang saya sendiri? Itu jebakan,” tegas Bu Vita.

Lebih lanjut, skema cicilan juga ditawarkan sebagai solusi, namun Bu Vita menolak. Ia menilai skema itu berisiko, tidak menjamin hak kreditur, dan berpotensi mengalihkan kasus pidana menjadi perkara perdata. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai “jebakan Batman”.

Pernyataan Bu Vita menimbulkan pertanyaan serius soal independensi Inspektorat Daerah. Dalam konteks ini, mereka terlihat seolah mewakili kepentingan Bupati atas urusan BUMD, memperkuat dugaan adanya intervensi kekuasaan.

“Pengaduan saya ke kejaksaan bahkan ditawarkan untuk diselesaikan lewat ‘perdamaian’. Saya tolak. Saya tak bisa kompromi dengan sistem yang penuh jebakan,” ucap Bu Vita.

“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka orang baik pun akan terperangkap dalam pola korupsi,” ujar Bambang Widjojanto dalam sesi diskusi pasca peluncuran teaser, Senin pagi.

Poster teaser yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi pemicu gelombang baru diskusi publik. Warganet mulai mengangkat cerita serupa dari daerah lain, menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah kasus terisolasi.

Kutipan video teaser yang tersebar di media sosial 27 Juli 2025, diduga berisi pola penipuan struktural pemda Bandung dipandu oleh mantan ketua KPK Bangbang wijayanto

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RDP Bareng Menteri ATR/BPN, Dede Yusuf Bocorkan Keterlibatan Kepala Desa Kohod di Pagar Laut Tangerang

    RDP Bareng Menteri ATR/BPN, Dede Yusuf Bocorkan Keterlibatan Kepala Desa Kohod di Pagar Laut Tangerang

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menginggung soal Kepala Desa Kohod Nasrin saat Rapat Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid membahas soal polemik pagar laut Tangerang. Pertanyaan tersebut dilontarkan Dede Yusuf saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (30/1/2025). “Saya masih bingung Pak Nusron, kenapa […]

  • HAMI Inisiasi Aksi dan Diskusi Publik Nasional untuk Evaluasi 26 Tahun Reformasi

    HAMI Inisiasi Aksi dan Diskusi Publik Nasional untuk Evaluasi 26 Tahun Reformasi

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 441
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) akan menggelar serangkaian aksi damai dan diskusi publik dalam rangka memperingati 26 tahun Hari Reformasi. Kegiatan ini direncanakan berlangsung di sejumlah kota besar di Indonesia sebagai bagian dari upaya refleksi kritis terhadap capaian dan tantangan reformasi. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, mengatakan bahwa momen 21 Mei harus […]

  • Legalitas Medan Cheer Up Run 2025 Dipertanyakan

    Legalitas Medan Cheer Up Run 2025 Dipertanyakan

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 857
    • 0Komentar

    Medan – Legalitas Medan Cheer Up Run 2025 yang berlangsung di Medan, Minggu (19/1) dipertanyakan. Pasalnya, sampai jelang gelaran disinyalir event tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari induk olahraga nya. “Informasi yang beredar menyebutkan begitu. Ini sangat disayangkan. Terlebih lagi momen tersebut untuk memberikan wadah bagi talenta-talenta muda yang menyukai cabang olahraga lari “,salah seorang pemerhati […]

  • Jaksa Masuk Pesantren, Komitmen Kajari Kabupaten Cirebon Untuk Santri dan Masyarakat.

    Jaksa Masuk Pesantren, Komitmen Kajari Kabupaten Cirebon Untuk Santri dan Masyarakat.

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 309
    • 0Komentar

    CIREBON JarrakPos.Com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon menggelar program “Jaksa Bakti Pesantren” di Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon, Jumat (14/2/2025). Kegiatan perdana ini merupakan wujud kepedulian Kejaksaan terhadap pesantren. Sekaligus bentuk nyata pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya para santri. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menegaskan bahwa program ini bertujuan mempererat hubungan antara Kejaksaan dengan komunitas […]

  • Diduga Beroperasi Tanpa Ijin Lengkap, LSM Jarrak Jembrana Laporkan PT BMS ke DPRD Jembrana

    Diduga Beroperasi Tanpa Ijin Lengkap, LSM Jarrak Jembrana Laporkan PT BMS ke DPRD Jembrana

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 6
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matakompas.com ! Diduga perijinan belum lengkap, DPC LSM Jarrak Jembrana melaporkan keberadaan PT. Balindo Marino Services (BMS) ke DPRD Jembrana. Surat laporan resmi ke DPRD Jembrana tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM Jarrak Jembrana Dian Risdianto bersama Sekretaris I Putu Sumadi Erlangga,SE, Kamis 4 Desember 2025 lalu, diterima oleh sekretariat DPRD Jembrana. Ditemui usai […]

  • Transformasi Layanan Publik: Imigrasi Bali Hadirkan Aplikasi SIMPUL BALI

    Transformasi Layanan Publik: Imigrasi Bali Hadirkan Aplikasi SIMPUL BALI

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 4
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali resmi meluncurkan aplikasi SIMPUL BALI (Strategi Komunikasi Publik Berbasis Literasi Media) yang menjadi sarana penyebarluasan informasi keimigrasian serta layanan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di seluruh UPT Imigrasi se-Bali, Rabu, 3 Desember 2025. Sosialisasi peluncuran dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dipimpin […]

expand_less