BaraNusa Tantang KSP Dudung Ungkap Dalang Pendana Demo Pro-Pemerintah
- account_circle Admin Jakarta
- calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
- visibility 35
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral Pur Dudung Abdurahman, Sabtu (27/6/2026)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Matacompas.com Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, mendesak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman untuk membuka kepada publik data pihak-pihak yang disebut mendanai aksi demonstrasi berbayar.
Menurut Adi, apabila pemerintah menyatakan memiliki informasi mengenai pihak yang membiayai aksi demonstrasi, maka informasi tersebut seharusnya disampaikan secara transparan dan tidak diterapkan secara tebang pilih.
“Kami mendesak KSP Dudung untuk membuka kepada publik siapa saja pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi, termasuk aksi-aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di berbagai daerah. Jangan hanya berbicara soal demo bayaran secara umum, tetapi data itu harus dibuka agar masyarakat memperoleh kejelasan,” kata Adi Kurniawan, Jumat.
Adi menilai, sebelumnya juga muncul berbagai aksi yang mendukung keberlanjutan Program MBG di sejumlah wilayah. Menurutnya, bila pemerintah memiliki komitmen mengusut dugaan pendanaan aksi demonstrasi, maka seluruh dugaan tersebut harus diperlakukan secara setara tanpa membedakan isi tuntutan aksi.
“Kalau memang ada dugaan demonstrasi yang dibiayai, jangan hanya fokus pada kelompok yang mengkritik pemerintah. Dugaan adanya pendanaan terhadap aksi yang mendukung kebijakan pemerintah, termasuk aksi dukungan MBG di berbagai daerah, juga harus diusut secara terbuka apabila terdapat bukti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi menyatakan BaraNusa siap menempuh langkah hukum apabila terdapat informasi atau bukti yang menunjukkan adanya penggunaan dana yang melanggar hukum untuk menggerakkan aksi massa.
“Kami siap menempuh langkah hukum dan meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pendanaan aksi demonstrasi, termasuk apabila menggunakan anggaran negara, dana publik, atau sumber dana lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut Adi, transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa penegakan hukum dilakukan secara selektif. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum dan pembuktian yang objektif.
“BaraNusa mendukung penegakan hukum yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan alat bukti yang sah, bukan karena keberpihakan politik,” tutupnya.
- Penulis: Admin Jakarta
Saat ini belum ada komentar