Breaking News
light_mode
Trending Tags

BAKTA Tegaskan Perlakuan Tidak Adil Hambat Upaya Pelestarian Subak di Jatiluwih

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
  • visibility 10
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN, Matakompas.com | Ketua Bakti Tabanan (BAKTA), Doktor I Nyoman Sender, yang juga warga Penebel dan pemerhati DTW Jatiluwih, menyoroti minimnya keberpihakan terhadap petani yang menjadi aktor utama dalam sistem subak. Ia menegaskan bahwa upaya mewariskan nilai-nilai subak akan sulit berhasil jika petani masih merasakan perlakuan yang tidak adil.

Sender menilai situasi petani kini kian berat. Di satu sisi mereka diminta mempertahankan subak, namun di sisi lain alih fungsi lahan sawah terus berlangsung. Kesejahteraan petani juga masih jauh tertinggal dibanding sektor pariwisata, sementara tekanan hidup keluarga petani semakin meningkat.

“Tidak ada perlakuan keberpihakan kepada petani macam subsidi harga saprotan, tiadanya jaminan harga pasca panen yang menguntungkan, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan insentif bagi petani,” terangnya.

Menurutnya, selama perlakuan tidak adil ini terus berlangsung, petani akan sulit diajak menjadi garda depan dalam mempertahankan sistem subak. Ia juga menyoroti kecenderungan rendahnya minat generasi milenial untuk menjadi petani, sehingga diperlukan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka.

“Tolong tekankan bahwa nasib Petani jangan dijadikan obyek persaingan bisnis atau kepentingan. Petani itu kelompok masyarakat yang paling lugu, sibuk bekerja untuk mengisi perut keluarganya, jangan dibenturkan dan diseret keranah konflik kepentingan pihak pengusaha,” paparnya.

Sender menilai seharusnya petani sebagai faktor sentral dalam sistem subak diperjuangkan nasibnya, termasuk penyediaan saprotan, bibit, pupuk, hingga pestisida, yang harus tersedia tepat waktu dengan harga terjangkau, serta adanya jaminan pasar dengan harga yang menguntungkan.

“Kalau mau membebaskan pajak PBB atas lahan sawahnya itu lebih baik. Tanpa itu semua, janganlah gembar gembor bilang kebijakan pemerintah akan mensejahterakan kehidupan petani,” bebernya.

Ia menutup dengan sorotan terhadap disparitas manfaat ekonomi antara pelaku bisnis pariwisata dan petani yang menjaga kelestarian subak Jatiluwih.

“Pebisnis pariwisata mungkin menangguk untung dari tersohornya DTW Jatiluwih, tapi bagaimana nasibnya PETANI,” pungkasnya. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Brandon Toa Juara di Taiwan

    Brandon Toa Juara di Taiwan

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 778
    • 0Komentar

    Medan – Atlet muda berkuda Indonesia, asal Sumut, Brandon Toa, sukses menjuarai kejuaraan berkuda Asian Equestrian Federation (AEF) Cup CSICh-B Taichung 2025 di Taichung, Taiwan, Rabu ( 12/3). “Senang sekali rasanya bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia, apalagi ini pertama kalinya Saya bertanding dan mewakili Indonesia di kejuaraan tingkat Asia,” kata Brandon dalam keterangan pada […]

  • Kasus Penguasaan Rumah SHM di Denpasar Utara, Kuasa Hukum Pertanyakan Kehadiran Negara

    Kasus Penguasaan Rumah SHM di Denpasar Utara, Kuasa Hukum Pertanyakan Kehadiran Negara

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 5
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com |  Kasus dugaan penguasaan tanpa hak atas rumah bersertifikat di Denpasar Utara memicu perhatian publik. Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut sengketa kepemilikan, tetapi juga mempertanyakan kepastian perlindungan hukum bagi pemilik sah. Kasus bermula, ketika Hariyanto membeli sebidang tanah dan bangunan dalam kondisi kosong melalui transaksi jual beli yang sah menurut hukum. Kepemilikan […]

  • Dari Danau Beratan hingga Kuta Selatan, Pansus TRAP Usulkan Moratorium dan Skema Tinggi Bangunan Berbasis Nilai

    Dari Danau Beratan hingga Kuta Selatan, Pansus TRAP Usulkan Moratorium dan Skema Tinggi Bangunan Berbasis Nilai

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi strategis yang menyoroti pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan hutan, hingga sempadan Danau Beratan di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Bali, Senin (6/4/2026), dan diteruskan kepada Gubernur Bali Wayan Koster, untuk ditindaklanjuti […]

  • Dion Bria Seran: PS Malaka Siap Tempur di ETMC Ende, Target Kami Juara!

    Dion Bria Seran: PS Malaka Siap Tempur di ETMC Ende, Target Kami Juara!

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 7
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Pelatih muda penuh semangat, dr. Dion Bria Seran, memastikan seluruh pemain PS Malaka dalam kondisi prima dan siap berlaga di ajang bergengsi El Tari Memorial Cup (ETMC) yang digelar di Kabupaten Ende. “Semua pemain fit, tidak ada yang cedera, dan kondisi mereka saat ini adalah yang terbaik. Kami sudah melakukan persiapan matang di […]

  • Pemkab Cirebon Adakan Program GPM di Kecamatan Mundu Bantu Tekan Inflasi

    Pemkab Cirebon Adakan Program GPM di Kecamatan Mundu Bantu Tekan Inflasi

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com –  Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Mundu, Kamis (24/4/2025), sebagai upaya konkret pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan strategis sekaligus mengendalikan laju inflasi di daerah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) itu menghadirkan sembilan pelaku usaha pangan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di […]

  • IPW Minta Panglima Menertibkan  Aparat TNI Yang “Intervensi” Terhadap Kewenangan Penegakan Hukum

    IPW Minta Panglima Menertibkan Aparat TNI Yang “Intervensi” Terhadap Kewenangan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 993
    • 0Komentar

    *Mengingat TNI Bukan Subjek Hukum Praperadilan Jika Terjadi Salah Tangkap Jakarta, (JarrakPos) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan yang bukan tupoksi TNI yaitu penegakan hukum di Kabupaten Solok dan Medan. Pasalnya, munculnya TNI dalam proses penertiban hukum ini akan mengganggu […]

expand_less