Breaking News
light_mode
Trending Tags

Disel Astawa dan Komang Nova Kawal SPMB 2026, DPRD Bali Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Kehilangan Hak Pendidikan

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali I Wayan Disel Astawa, SE bersama Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali Komang Nova Sewi Putra, SE., M.Com memimpin rapat evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Jumat (10/7/2026).

Rapat yang dihadiri Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia beserta jajaran tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB sekaligus memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, I Wayan Disel Astawa menegaskan bahwa DPRD Bali berkomitmen mengawal proses SPMB agar seluruh calon murid memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada peserta didik yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan teknis maupun administratif.

“Prinsipnya, seluruh calon murid harus dapat terakomodasi sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi,” tegas Disel.

Senada dengan itu, Komang Nova Sewi Putra menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan SPMB. Ia mengingatkan agar seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara bersih, transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.

Menurut Komang Nova, kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru hanya dapat terbangun apabila seluruh proses dilakukan secara terbuka dan mengedepankan aturan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

Melalui rapat evaluasi tersebut, DPRD Bali juga meminta Disdikpora segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Seluruh masukan yang berkembang di lapangan diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 dapat berjalan lebih optimal.

DPRD Provinsi Bali menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memastikan setiap anak di Bali memperoleh hak pendidikan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di KM 40 Nabire Ada Ekskavator Aparat, Peter Worabay: Penertiban Harus Sama untuk Semua

    Di KM 40 Nabire Ada Ekskavator Aparat, Peter Worabay: Penertiban Harus Sama untuk Semua

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Matacompas.com Papua – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR Papua Tengah, Peter Worabay, meminta penertiban aktivitas pertambangan dilakukan secara konsisten secara tebang pilih dan mengkritik pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menurut Peter Worabay DPR Papua Tengah pada prinsipnya mendukung langkah Satgas PKH dalam menertibkan […]

  • Pendopo Kuningan Gelar Open House di Hari Raya Idul Fitri 1446 H

    Pendopo Kuningan Gelar Open House di Hari Raya Idul Fitri 1446 H

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 856
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Warga antusias datang ke Pendopo Kabupaten Kuningan bersama keluarga untuk open house dengan Bupati dan Wabup, usai Salat Idulfitri di Masjid Syiarul Islam, Senin (31/3/2025). Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menyambut hangat setiap warga dari berbagai unsur untuk muhasafah. “Melalui momen Idulfitri ini, dapat menjadi ruang untuk mempererat tali […]

  • Audensi DPW NCW Bali Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

    Audensi DPW NCW Bali Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Bali melaksanakan audiensi resmi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai bagian dari agenda penguatan kelembagaan dan sinergitas pengawasan partisipatif. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, memaparkan pengenalan kelembagaan, visi-misi, serta program kerja DPW NCW Bali. Audiensi […]

  • 72% Dana Bumdes di Indramayu Raib Entah Kemana Inpektorat harus Periksa Ulang Secara Menyeluruh.

    72% Dana Bumdes di Indramayu Raib Entah Kemana Inpektorat harus Periksa Ulang Secara Menyeluruh.

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 370
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos .Com- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, seperti pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, agrobisnis, dan desa wisata. BUMDes *Tujuan Meningkatkan pendapatan asli desa, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian masyarakat desa *Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 […]

  • Ada Dugaan Pergantian Pelaku Tambang, Haris Azhar Soroti Penanganan Satgas PKH di Nabire

    Ada Dugaan Pergantian Pelaku Tambang, Haris Azhar Soroti Penanganan Satgas PKH di Nabire

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Haris Azhar Law Office mempertanyakan rezim hukumnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menimpa kliennya PT KEL. Menurut Haris Azhar pihaknya mempertanyakan analisis sistem hukumnya Satgas PKH seperti apa. “Satgas PKH ini rezim hukumnya rezim hukum apa?,” ucap Haris Azhar dikonfirmasi wartawan Jumat (9/10/2026) di Jakarta. Ia mempertanyakan sebaga klien […]

  • Ziarah Sekalian Wisata Kuliner: De Renjana Nawasena Hadirkan Konsep Modern Nusantara di Kaki Merapi

    Ziarah Sekalian Wisata Kuliner: De Renjana Nawasena Hadirkan Konsep Modern Nusantara di Kaki Merapi

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, Matakompas.com –  Alternatif tujuan kuliner di DIY kembali bertambah dengan hadirnya De Renjana Nawasena Resto, yang Soft Opening restoran berlangsung, Sabtu, 6 Desember 2025. De Renjana Nawasena Resto merupakan sebuah destinasi makan yang mengusung nuansa Modern Nusantara dan berada di lokasi yang cukup tidak biasa: kaki Gunung Merapi, tepat di Jalan Makam Ki Ageng […]

expand_less