Breaking News
light_mode
Trending Tags

Fakta Prabowo – Gibran Lewati Capaian Pemerintahan Jokowi di 100 Hari Kerja

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jarrakpos.com JAKARTA- Rakyat Indonesia kini tengah menikmati periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang penuh pujian atas berbagai gebrakan programnya. Dengan tingkat kepuasan publik mencapai angka luar biasa, 80,9 persen, berdasarkan survei Litbang Kompas, Prabowo disebut-sebut sebagai pemimpin fenomenal yang peduli, jujur, dan bekerja sesuai fakta.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang berbicara dan bertindak sesuai janji. Dalam waktu kurang dari 100 hari kerja, publik telah menunjukkan kepercayaan besar kepada Prabowo. “Ini jauh melampaui pencapaian Jokowi pada 2014 yang hanya memperoleh tingkat kepuasan 65,1 persen,” ujar Jerry dalam Webinar P3S bertajuk Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).

Prabowo disebut berhasil memukau publik dengan beberapa program inovatifnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun, makan bergizi gratis, pemutihan utang untuk UMKM, nelayan, dan petani, serta penghentian impor komoditas seperti jagung, garam, gula, dan beras. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah rakyat dan subsidi 50 persen biaya listrik menjadi sorotan utama.

Jerry juga mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, bersama pendahulunya Amran Sulaiman dan Abdul Karding, dapat dikatakan menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam 100 hari pertama mereka. Lalu Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon juga demikian.

Sementara Pakar politik Reza Haryadi menilai, respons positif ini mencerminkan keberhasilan program-program yang dianggap pro-rakyat. Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa kebijakan strategis di masa lalu, seperti proyek strategis nasional (PSN) dan proyek pagar laut yang kontroversial, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

“Hari ini saya kira menimbulkan berbagai macam apa namanya sentimen publik semisal tentang kebijakan PSN misalkan ya Yang dikaitkan dengan munculnya pagar laut yang katanya misterius jadi memang agak aneh,” ucapnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Pakar ekonomi Fitra Faisal mengungkapkan, masalah struktural seperti penurunan kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang sejak 2019 menjadi pekerjaan rumah besar. Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana konsumsi belum mampu melampaui angka 5 persen.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, memperingatkan potensi krisis fiskal jika pemerintah tidak mengelola rasio utang dan penerimaan pajak dengan cermat. Dengan rasio pajak hanya sekitar 9 persen, Anthony menyebut ada risiko kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat.

“Saya kira hasil penerimaan pajak ini di tahun 2005 ini akan turun dengan tingkat belanja sama makan mau tidak mau harus tambahan pinjaman yang lebih mengkhawatirkan bunga pinjaman mencapai 24% dari perpajakan dari kemampuan fisikal sangat rentan,” tuturnya.

Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai bahwa Prabowo perlu menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah harapan publik akan pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, yang hingga kini belum terwujud.

“Terkait bagaimana sikap Pak Pak Prabowo terkait dengan anggapan masyarakat bahwa beliau itu sampai saat ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki sikap yang jelas,” pungkasnya.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakernas IWO III Resmi Dibuka, Teuku Yudhistira: Wartawan Online Harus Jadi Penjaga Akal Sehat Publik

    Rakernas IWO III Resmi Dibuka, Teuku Yudhistira: Wartawan Online Harus Jadi Penjaga Akal Sehat Publik

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) resmi dibuka pada Senin, 28 Oktober 2025, di Aula PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Rakernas kali ini mengusung tema “Peran IWO dalam Elaborasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” yang mencerminkan semangat organisasi untuk mengambil bagian dalam […]

  • Gubernur Koster Buka ITMW 2026 Minta Pusat Kucurkan Dana Infrastruktur Bali

    Gubernur Koster Buka ITMW 2026 Minta Pusat Kucurkan Dana Infrastruktur Bali

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih proporsional bagi Bali. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing pariwisata, mengatasi persoalan infrastruktur, serta menjaga kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional. Gubernur Koster menyampaikan hal tersebut, saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom […]

  • Pemkab Cirebon Fokus Tingkatkan Pengawasan Internal Melalui MCP 2025

    Pemkab Cirebon Fokus Tingkatkan Pengawasan Internal Melalui MCP 2025

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 790
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan internal, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dihadiri secara virtual oleh Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah (Sekda) Hilmy Riva’i, serta […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Tutup BTID, Soroti Peran Mantan Kadis dan Dugaan Pelanggaran Mekanisme

    Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Tutup BTID, Soroti Peran Mantan Kadis dan Dugaan Pelanggaran Mekanisme

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com — Polemik tukar guling lahan mangrove di Bali kian memuncak. Setelah sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT BTID pada 2 Februari 2026, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali turun langsung ke lokasi yang disebut sebagai lahan pengganti di Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Rabu […]

  • Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayaan India di kawasan Jalan Tantular, Renon, kembali mencuat ke permukaan. Setelah lebih dari dua dekade sejak pertama kali direncanakan pada tahun 2004, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol hubungan budaya Bali dan India itu hingga […]

  • 10 Hari, Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 12 WNA: 8 Overstay, 4 Langgar Aturan Keimigrasian

    10 Hari, Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 12 WNA: 8 Overstay, 4 Langgar Aturan Keimigrasian

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali mempertegas komitmennya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Bali. Dalam kurun waktu 10 hari, tepatnya sejak 26 Agustus hingga 4 September 2026, sebanyak 12 WNA dideportasi dari wilayah Indonesia. Tindakan tersebut merupakan hasil dari kegiatan patroli dan […]

expand_less