Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » HIPPI Bali Dorong Eksistensi Pengusaha Lokal Perkuat UMKM Lewat Digitalisasi

HIPPI Bali Dorong Eksistensi Pengusaha Lokal Perkuat UMKM Lewat Digitalisasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
  • visibility 5
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi memberi semangat kepada pengusaha lokal serta mendorong keberpihakan pemerintah terhadap pengembang para pengusaha lokal.

 

Hal tersebut sesuai visi dan misi HIPPI untuk mengangkat para pengusaha lokal agar supaya bisa go internasional global.

 

Oleh karenanya, HIPPI membuat berbagai macam program, agar pengusaha lokal bisa bersaing di kancah internasional.

 

Demikian disampaikan Ketua Bidang OKK DPP HIPPI, Agus Yudha Perma, menjelang berlangsungnya Musyawarah Cabang (Muscab) DPD HIPPI Bali di Mertasari Meeting Room di Hotel Abisha Sanur, Denpasar.

 

Muscab tersebut mengawali Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPPI Bali yang diketuai oleh Gung Tini Gorda yang akan berlangsung besok, Minggu, 26 Oktober 2025.

 

Menurutnya, kegiatan ini

mengambil tema “Mewujudkan Bali Sebagai Pusat Ekonomi Hijau”, dengan melibatkan pengusaha pribumi yang mayoritas bergerak di sektor UMKM dan sektor lainnya, seperti kontraktor.

 

Yudha Perma menyebutkan

Musda ini bertujuan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dan memilih pengurus baru, serta memperkuat UMKM melalui digitalisasi, terutama pasca pandemi.

 

 

 

Meski HIPPI terdiri dari para pengusaha lokal, namun pihaknya menyanggah jika dikatakan mengarah ke arah rasis. Meski demikian, HIPPI berperan mendorong eksistensi pengusaha lokal dan penggunaan berbagai produk lokal dalam negeri.

 

“Hingga saat ini, telah terbentuk 20 DPD dan rencana tahun ini ada perwakilan 22 DPD dan targetnya pada tahun 2025 mendatang akan terbentuk 30 DPD dari seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bertempat di PUSPA Siliwangi, DPD PKS Kuningan Gelar Lomba Hadroh

    Bertempat di PUSPA Siliwangi, DPD PKS Kuningan Gelar Lomba Hadroh

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 762
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang berkah dan penuh dengan pengampunan. Dalam bulan suci Ramadhan tahun ini berbagai kegiatan dilaksanakan oleh DPD PKS Kuningan Jawabarat. Kami Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan menggelar Festival Ramadhan Kareem 1446 dengan tema “Ayo Saling Berbagi dan Peduli” Yang dilaksanakan selama dua […]

  • KAHMI Luncurkan Buku Terbaru Transformasi Birokrasi

    KAHMI Luncurkan Buku Terbaru Transformasi Birokrasi

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap. Peluncuran buku ini dirangkai dengan diskusi publik yang digelar pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, […]

  • DR Diah Srikandi Jadi Narasumber FGD Kementerian PPPA Bahas Kesehatan Reproduksi Berketahanan Iklim

    DR Diah Srikandi Jadi Narasumber FGD Kementerian PPPA Bahas Kesehatan Reproduksi Berketahanan Iklim

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 6
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang terdiri dari 5 area prioritas dan 7 sektor stragegis. RAN GPI disusun untuk memberikan panduan aksi bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam menguatkan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim dengan mengintegrasikan perspektif […]

  • Gubernur Koster dan Pusat Matangkan Percepatan PSEL Denpasar, Rencana Groundbreaking Juni

    Gubernur Koster dan Pusat Matangkan Percepatan PSEL Denpasar, Rencana Groundbreaking Juni

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mematangkan percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Hal tersebut dibahas saat menerima perwakilan pemerintah pusat, Danantara, serta investor asal Tiongkok, Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd, yang ditunjuk untuk menggarap proyek Waste-to-Energy (WtE) di Denpasar […]

  • Ditemukan Manyat Dipinggir Kali Macanan Tegalrejo

    Ditemukan Manyat Dipinggir Kali Macanan Tegalrejo

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 752
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Diwilayah Dusun Macanan, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Sabtu 15 Maret 2025 sekira pukul 10.45.Wib ditemukan sesosok mayat di pinggir aliran sungai oleh warga yang sedang melintas di daerah Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) tersebut Jasimun ( 58 ) tahun, seorang warga yang beralamatkan di Dusun Dlimas Rt 03 / Rw […]

  • IPW Minta Panglima Menertibkan  Aparat TNI Yang “Intervensi” Terhadap Kewenangan Penegakan Hukum

    IPW Minta Panglima Menertibkan Aparat TNI Yang “Intervensi” Terhadap Kewenangan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 988
    • 0Komentar

    *Mengingat TNI Bukan Subjek Hukum Praperadilan Jika Terjadi Salah Tangkap Jakarta, (JarrakPos) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan yang bukan tupoksi TNI yaitu penegakan hukum di Kabupaten Solok dan Medan. Pasalnya, munculnya TNI dalam proses penertiban hukum ini akan mengganggu […]

expand_less