Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pemkab Cirebon Persiapkan Verifikasi ODF oleh Tim Provinsi Jawa Barat

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
  • visibility 187
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Sosialisasi Verifikasi Open Defecation Free (ODF) secara hybrid di Ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (21/2/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah persiapan sebelum Verifikasi ODF oleh tim dari Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan berlangsung pada tanggal 24-26 Februari 2025.

Dalam Berbagai Bupati Cirebon Imron, yang dibacakan oleh Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mochamad Syafrudin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sanitasi sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam persiapan verifikasi ODF ini,” katanya.

Ia menjelaskan, kesehatan adalah hak asasi setiap warga masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Oleh karena itu, Pemkab Cirebon harus berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Ia menambahkan, bahwa berhasilnya verifikasi ODF, merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Sanitasi yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas hidup. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi sumber utama penyebaran penyakit, seperti diare, kolera, dan kecacingan,” ujarnya.

Dengan adanya verifikasi ini, kata dia, yakin bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon benar-benar terbebas dari kebiasaan tersebut.

“Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk bersama-sama memastikan bahwa fasilitas sanitasi di setiap wilayah terus terjaga dan berfungsi dengan baik,” sambungnya.

“Mari kita menunjukkan kepedulian kita, dengan turut serta dalam menyediakan kebutuhan sanitasi berupa jamban sehat bagi masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon, Edi Susanto, menjelaskan bahwa deklarasi ODF Kabupaten Cirebon telah dilakukan pada 27 Desember 2024 lalu.

Deklarasi ini merupakan pernyataan kepala daerah, bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon telah terbebas dari perilaku BABS.

“Kini, kami bersiap untuk proses verifikasi oleh Tim Verifikator ODF Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Verifikasi ODF akan berlangsung dalam tiga tahap. Pada tanggal 24 Februari 2025, dilakukan verifikasi dokumen secara berani yang melibatkan kepala daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, serta kepala desa/kelurahan.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2025, tim akan turun ke lapangan untuk meninjau kondisi di 12 kecamatan dan desa/kelurahan yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria.

Seperti, desa pertama dan terakhir yang mendeklarasikan ODF, desa rawan BABS, serta desa dengan akses jamban tertinggi dan terendah.

Terakhir, pada tanggal 26 Februari 2025, hasil verifikasi akan diplenokan dan dipresentasikan kepada pemerintah daerah.

Edi menyampaikan, berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi, termasuk koordinasi dengan 60 petugas kesehatan lingkungan puskesmas pada 18 Februari 2025 dan diskusi lintas sektor dengan Bagian Kesra, perangkat daerah terkait, serta BAZNAS pada 19 Februari 2025.

“Kami berharap dengan adanya verifikasi ini, Kabupaten Cirebon benar-benar bisa mendapatkan pengakuan sebagai daerah bebas BABS,” ungkapnya.

“Selain itu, status ODF ini juga menjadi pintu masuk untuk verifikasi Kabupaten/Kota Sehat tahun 2025,” tutupnya. (HD)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Erupsi Gunung Anak Krakatau Berdampak ke Penerbangan, Imigrasi Ngurah Rai Tetap Siaga

    Erupsi Gunung Anak Krakatau Berdampak ke Penerbangan, Imigrasi Ngurah Rai Tetap Siaga

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    BADUNG — Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung mulai berimbas terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut sejauh ini belum mengganggu pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hingga Minggu (6/9/2026) siang, aktivitas pemeriksaan keimigrasian di Terminal Kedatangan maupun Terminal Keberangkatan Internasional […]

  • Ketum IPSI Indramayu H.Fajar Ismadi Resmi membentuk 23 Atlit Pencak Silat Ikut dalam Seleksi BK Porda 2025 .

    Ketum IPSI Indramayu H.Fajar Ismadi Resmi membentuk 23 Atlit Pencak Silat Ikut dalam Seleksi BK Porda 2025 .

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 438
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com-Pengkab IPSI Indramayu dibawah ketua Umum H.Fajar Ismadi beserta jajarannya sangat serius baik itu dalam pembinaan atlit usia dini, PraRemaja, Remaja dan dewasa untuk terus meraih prestasi baik di tingkat wilayah III, Provinsi maupun Nasional. Hal ini bertujuan agar regenasi atlit terus tumbuh dan pada akhir dapat membawa nama baik daerah Indramayu, Jawa Barat […]

  • Jampidsus dan JPU Dilaporkan ke Jamwas Kejagung Terkait Surat Dakwaan  Zarof Ricar

    Jampidsus dan JPU Dilaporkan ke Jamwas Kejagung Terkait Surat Dakwaan  Zarof Ricar

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 422
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, bersama dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Indonesia Police Watch (IPW), dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat) menyampaikan pengaduan masyarakat atas dugaan unprofessional conduct dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau merintangi penyidikan (obstruction of justice), yang diduga dilakukan oleh Jampidsus, Febrie Adriansyah dan JPU M. Nurachman Adikusumo dalam kebijakan pembuatan […]

  • Komisi I DPRD Bali Desak Transparansi Barang Sitaan Bea Cukai, Budiutama: Libatkan Kami dalam Proses Pemusnahan

    Komisi I DPRD Bali Desak Transparansi Barang Sitaan Bea Cukai, Budiutama: Libatkan Kami dalam Proses Pemusnahan

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Bea Cukai, Rabu (2/9/2026), sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Bea Cukai. Dalam rapat tersebut, Komisi I menegaskan pentingnya pengawasan bersama, transparansi, serta pelibatan DPRD dalam proses pengelolaan hingga pemusnahan barang hasil penindakan. Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, mengatakan […]

  • Daftar 12 Program Prioritas 100 Hari Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon

    Daftar 12 Program Prioritas 100 Hari Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.115
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Agus Kurniawan Budiman telah mencanangkan 12 program prioritas di 100 hari kerja. Imron dan Agus Kurniawan Budiman alias Jigus bakal menggeber pelaksanaan program kerja dari mulai bidang pelayanan, penanggulangan banjir, hingga peningkatan literasi di Kabupaten Cirebon. Jigus telah menggelar rapat pimpinan (rapim) bersama pejabat di […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi BTID ke Pimpinan DPRD, Desak Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum

    Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi BTID ke Pimpinan DPRD, Desak Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR, Bali – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan terhadap indikasi ketidakjelasan pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Pimpinan DPRD Bali, Selasa (2/6/2026). Penyerahan rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD […]

expand_less