Investasi Bali Jomplang! Ajus Linggih Dorong Moratorium Sarbagita, Saatnya Bali Utara dan Timur Dilirik Investor

DENPASAR | Ketimpangan realisasi investasi antardaerah di Bali semakin menjadi sorotan. Dominasi kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang menyerap hingga 92 persen investasi menjadi alarm serius bagi pemerataan pembangunan ekonomi Pulau Dewata.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan moratorium pembangunan di kawasan Sarbagita.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan konsentrasi pembangunan di Bali Selatan sekaligus membuka ruang bagi daerah lain, khususnya Bali Utara, Timur, dan Barat, agar mendapatkan kesempatan lebih besar dalam menarik investasi.

“Harus ada pemerataan melalui moratorium pembangunan,” ungkap Ajus Linggih, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, investasi Bali tidak boleh terus bertumpu pada kawasan yang selama ini sudah berkembang pesat. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar arus penanaman modal dapat bergeser ke kabupaten yang memiliki potensi ekonomi, tetapi belum mendapatkan porsi investasi secara proporsional.

Namun, kebijakan pemerataan investasi tersebut harus dibarengi pembangunan infrastruktur yang memadai. Ajus menekankan pentingnya percepatan pembangunan transportasi massal yang menghubungkan antarkabupaten di Bali.

Konektivitas menjadi faktor penting untuk membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan daya tarik daerah di luar Sarbagita bagi para investor.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali menunjukkan, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 mencapai Rp30,80 triliun atau sekitar 64 persen dari target tahunan sebesar Rp47,93 triliun.

Namun, capaian tersebut menyimpan persoalan serius dari sisi pemerataan. Sebanyak 92 persen investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, sedangkan tujuh kabupaten lainnya hanya memperoleh sekitar 8 persen.

Secara terperinci, Kabupaten Badung mencatat realisasi investasi terbesar mencapai Rp18,2 triliun, disusul Denpasar Rp4,6 triliun, Gianyar Rp4,2 triliun, dan Tabanan Rp1,2 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi di luar Sarbagita masih relatif kecil. Klungkung mencatat Rp759 miliar, Buleleng Rp741 miliar, Karangasem Rp665 miliar, Jembrana Rp186 miliar, dan Bangli sekitar Rp49,7 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar. Badung sendiri menyerap investasi jauh lebih besar dibandingkan akumulasi sejumlah kabupaten di luar Sarbagita.

Dominasi Pariwisata, Sektor Pertanian Masih Minim

Ketimpangan investasi Bali tidak hanya terjadi secara kewilayahan, tetapi juga berdasarkan sektor usaha.

Struktur investasi masih didominasi sektor tersier dengan kontribusi mencapai 98,1 persen. Sebaliknya, sektor primer, termasuk pertanian, hanya menyerap sekitar 0,2 persen, sedangkan sektor sekunder yang mencakup industri kecil dan menengah berkontribusi sekitar 1,8 persen.

Berdasarkan asal modal, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp18,12 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12,68 triliun.

Dari sisi bidang usaha, hotel dan restoran mendominasi dengan nilai investasi Rp12,3 triliun. Berikutnya perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp9,3 triliun, jasa lainnya Rp4,2 triliun, perdagangan dan reparasi Rp1,9 triliun, serta transportasi, pergudangan dan telekomunikasi Rp1,4 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Padahal, Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Klungkung Mulai Tunjukkan Potensi Investasi

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong pemerataan investasi, terutama ke kabupaten di luar kawasan Sarbagita.

Menurutnya, masing-masing kabupaten telah menyusun peta potensi investasi daerah sebagai bahan promosi kepada calon investor. Pemerintah kabupaten juga mulai aktif mengikuti berbagai pameran untuk memperkenalkan peluang investasi di wilayah masing-masing.

Klungkung menjadi salah satu daerah yang mulai memperlihatkan perkembangan menjanjikan. Pertumbuhan pariwisata Nusa Penida dinilai turut meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal.

Selain potensi pariwisata, pembangunan infrastruktur penunjang, khususnya konektivitas penyeberangan Sanur-Bias Munjul-Sampalan atau Pelabuhan Segitiga, ikut memperkuat daya tarik investasi di kawasan tersebut.

Kemudahan akses menuju Nusa Penida menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru di Kabupaten Klungkung.

Meski demikian, Sukra Negara mengakui konsentrasi investasi di Sarbagita masih dipengaruhi struktur ekonomi yang lebih dahulu berkembang di Denpasar dan Badung. Ketersediaan infrastruktur, sarana, serta prasarana pendukung kegiatan usaha menjadi faktor yang membuat kawasan tersebut lebih menarik bagi investor.

Dorong Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Di tengah dominasi sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali mulai mendorong pergeseran investasi menuju sektor primer dan sekunder.

Sukra Negara menyebut langkah tersebut sejalan dengan konsep transformasi ekonomi melalui Ekonomi Kerthi Bali yang didorong Gubernur Bali Wayan Koster.

Pemerintah berharap investasi tidak hanya mengalir ke sektor hotel, restoran, properti, dan jasa, tetapi juga masuk ke sektor pertanian, perikanan, serta industri pengolahan.

“Harapan kita, investor tidak hanya bergerak di sektor tersier. Pak Gubernur mendorong pengembangan sektor primer, seperti pertanian dan perikanan dalam arti luas, serta sektor sekunder, terutama industri,” ujarnya.

Transformasi tersebut dinilai penting agar perekonomian Bali memiliki fondasi yang lebih kuat, beragam, dan tidak terlalu bergantung pada pariwisata.

Target Investasi Rp47,93 Triliun Dikejar

Terkait pencapaian target investasi 2026 sebesar Rp47,93 triliun, Sukra Negara tetap optimistis target tersebut dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

Meski begitu, ia mengakui terdapat sedikit perlambatan akibat kebijakan pembatasan sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pembatasan tersebut terutama menyasar kegiatan usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, termasuk sektor real estat serta pembangunan vila dan hotel berbintang dengan luas bangunan di bawah 60 are.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpengaruh terhadap realisasi investasi karena sektor real estat selama ini menjadi salah satu bidang usaha yang diminati investor asing di Bali.

Kendati demikian, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian target investasi secara keseluruhan.

Persoalan ketimpangan investasi kini menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah. Dorongan moratorium pembangunan di Sarbagita yang disampaikan Komisi II DPRD Bali menjadi salah satu gagasan yang patut diperhitungkan dalam merumuskan arah pembangunan Bali ke depan.

Sebab, keberhasilan pembangunan Bali tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa merata manfaat ekonomi tersebut dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten.

Bali bukan hanya Denpasar dan Badung. Bali Utara, Timur, Barat, dan seluruh wilayah lainnya juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.