Peringati HKN ke-61, Rekan Indonesia Geruduk DPRD Sumsel: Stop Komersialisasi Kesehatan, Hapus Denda BPJS!

PALEMBANG, Matakompas.com — Suasana Kantor DPRD Sumatera Selatan, Selasa (12/11/2025), mendadak bergemuruh. Puluhan massa dari Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Sumsel datang membawa amarah rakyat. Mereka menggugat sistem kesehatan yang dinilai semakin berubah menjadi mesin bisnis, bukan lagi alat pelayanan publik.

Poster dan spanduk membentang di udara: “Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas!”, “Hapus Denda BPJS, Rakyat Bukan Objek Bisnis!”, hingga “Pak Menkes, Ngopi Yuk Biar Gak Bikin Susah Rakyat!”

Semua meneriakkan satu pesan: kesehatan bukan barang dagangan!

Koordinator aksi, Miftahul Firdaus, menyebut peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) bukan ajang seremonial basa-basi, melainkan momentum untuk menagih janji negara terhadap konstitusi.

“BPJS bukan lagi gotong royong, tapi sudah berubah jadi alat pemerasan rakyat. Bayar iuran salah, nunggak dihukum, butuh layanan malah ditolak! Di mana letak keadilan sosialnya?” ujarnya lantang.

Menurutnya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini melenceng jauh dari semangat solidaritas sosial. Ia menuding pemerintah menyeret sistem kesehatan ke dalam logika pasar bebas yang hanya menguntungkan korporasi dan pejabat, sementara rakyat kecil terus dikejar tunggakan.

“Negara seolah lupa: sehat adalah hak dasar, bukan privilese bagi yang mampu membayar. Hari ini rakyat miskin dikejar denda, tapi pejabat tenang berbelanja alat kesehatan miliaran rupiah,” tegas Miftahul.

Dalam tuntutannya, Rekan Indonesia meminta pemerintah mencabut sejumlah regulasi yang dianggap menindas rakyat kecil, di antaranya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Denda BPJS, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN, serta Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Mereka juga menuntut penghapusan tunggakan BPJS tanpa syarat, pembatasan iuran maksimal hanya tiga bulan, serta kewajiban agar alat kesehatan canggih turut dicover BPJS.

Koordinator lapangan, Krisna Dwi Pratama menilai Kementerian Kesehatan lebih sibuk berbelanja alat mahal ketimbang memperkuat puskesmas dan posyandu di daerah tertinggal.

“Rakyat antre di puskesmas bocor, tapi Menkes sibuk belanja alat jutaan dolar. Ini bukan kebijakan kesehatan, tapi bisnis kesehatan,” ujarnya

Dalam aksi itu, sindiran pedas juga dialamatkan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sebuah spanduk karikatur terpampang jelas dengan tulisan mencolok: “Menkes BGS = Budi Gemar Shopping.”

“Pak Menkes, ngopi yuk! Tapi jangan sambil bikin kebijakan yang nyusahin rakyat,” teriak salah satu orator, disambut gelak dan tepuk tangan peserta aksi.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Rekan Indonesia menuding Kemenkes terlalu sibuk berbelanja alat canggih bernilai jutaan dolar, sementara puskesmas dan posyandu di daerah tertinggal masih bocor dan kekurangan obat.

“Rakyat antre di puskesmas reyot, tapi Menkes sibuk pamer belanja alat mahal. Ini bukan visi kesehatan, ini parade kemewahan di atas penderitaan rakyat,” sindir Miftahul.

Dalam orasi penutupnya, para demonstran menegaskan kembali bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, bukan ladang bisnis.

“Negara seolah buta terhadap penderitaan rakyat miskin, pekerja informal, masyarakat adat, dan difabel yang terus dipinggirkan. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi,” kata Krisna.

Bagi mereka, Hari Kesehatan Nasional bukan hari pesta, tapi hari peringatan atas ketimpangan.

Mereka menyebut pemerintah sedang berjalan mundur mengganti semangat gotong royong menjadi “gotong untung”.

Menurut Miftahul, HKN bukan hari perayaan, melainkan hari peringatan atas ketimpangan sistem kesehatan nasional.

“Kalau negara terus bungkam, kami akan turun lagi. Lebih banyak, lebih keras, dan lebih siap,” ujarnya.

Aksi berjalan tertib dan diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada pimpinan DPRD Sumsel.

Para pendemo di terima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H.M. Ilyas Panji Alam. SE,.SH,.MM.,MH didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, S.E., M.M dan perwakilan komisi V DPRD Sumsel.

Wakil Ketua DPRD Sumsel H.M. Ilyas Panji Alam yang menerima massa aksi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami memahami keresahan rakyat. Aspirasi ini akan dibahas di tingkat komisi dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan,” ujar Ilyas Panji Alam, didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani. (Red)