Breaking News
light_mode
Trending Tags

Langgar Tata Ruang, Queen’s Tandoor Seminyak Terancam Dibongkar

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG, Matakompas.com | Penegakan aturan tata ruang di Bali kembali menjadi sorotan publik.

Restoran Queen’s Tandoor yang berlokasi di Jalan Raya Seminyak No. 1, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, masih beroperasi, meskipun telah diperintahkan menghentikan kegiatan usaha dan dipasangi garis penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

Pantauan di lokasi pada Senin malam, 2 Februari 2026, menunjukkan aktivitas restoran berjalan seperti biasa. Lantai satu memang tampak tertutup, namun area bar tetap melayani pengunjung. Sementara itu, lantai dua justru beroperasi penuh dan dipadati tamu. Kepadatan kendaraan di area parkir memperkuat indikasi bahwa operasional restoran tidak dihentikan meski telah ada perintah resmi dari Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, PT Queen’s Tandoor Restaurant telah diberikan toleransi waktu selama dua minggu untuk melengkapi dokumen perizinan serta menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan.

Namun hingga batas waktu tersebut berakhir, kewajiban itu tidak dipenuhi oleh manajemen.

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 21 Tahun 2025 hasil pemeriksaan Tim Penyidik Satpol PP Provinsi Bali tertanggal 8 Desember 2025, pihak restoran tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan secara lengkap.

Kondisi ini menempatkan Queen’s Tandoor dalam dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali 2023–2043 serta Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Secara hukum, pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban dan penindakan administratif.

Ketidakpatuhan terhadap perintah penghentian kegiatan berpotensi dikenai sanksi berlapis, mulai dari peringatan tertulis, penutupan usaha, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan.

Selain sanksi administratif, Perda Bali Nomor 5 Tahun 2023 juga membuka ruang penerapan sanksi pidana ringan (tipiring) berupa kurungan atau denda jika pelanggaran tetap dilakukan setelah peringatan resmi diberikan.

Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan peraturan daerah tanpa pandang bulu.

“Kami siap menindak tegas setiap pelanggar Perda demi menjaga kewibawaan Bali. Proses penindakan dilakukan bertahap dan sesuai ketentuan SOP,” tegas Dewa Rai Dharmadi saat dikonfirmasi, Selasa, 3 Pebruari 2026.

Ia menjelaskan, penanganan kasus Queen’s Tandoor saat ini masih berada pada tahap Surat Peringatan (SP) 1 sebagai tindak lanjut administratif dari surat penghentian kegiatan yang telah disampaikan sebelumnya.

“SP 1 baru jatuh tempo dan akan dilayangkan pada Rabu, 4 Februari 2026. Setelah itu, apabila tetap tidak ada kepatuhan, tentu akan kami lanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai prosedur,” paparnya.

Permasalahan Queen’s Tandoor juga menjadi perhatian DPRD Provinsi Bali.

Pemilik restoran yang tercatat atas nama Mr. Lavesh, Mr. Ramesh, dan Mr. Puneet Malhotra disebut telah tiga kali tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Sikap tersebut dinilai memperumit fungsi pengawasan dan menunjukkan pengabaian terhadap otoritas daerah.

Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang dan Pertanahan (Pansus TRAP) DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menyebut ketidakpatuhan manajemen restoran sebagai pelanggaran serius terhadap rekomendasi DPRD dan perintah Pemerintah Daerah.

“Jika peringatan tidak diindahkan dan kegiatan tetap berjalan, maka pembongkaran bangunan merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan,” kata Dewa Rai, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali.

Dalam surat peringatan resmi Satpol PP Provinsi Bali, manajemen Queen’s Tandoor diminta segera menghentikan seluruh kegiatan usaha, melengkapi dokumen perizinan, serta menyesuaikan bangunan dengan IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah. Surat tersebut juga menegaskan bahwa penindakan hukum lanjutan akan dilakukan apabila peringatan tidak dipatuhi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Queen’s Tandoor belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan lapangan, dasar hukum penertiban, maupun tahapan sanksi yang disiapkan pemerintah daerah. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puspa Negara: PSEL Bali Bukti Keseriusan Presiden Prabowo Atasi Darurat Sampah

    Puspa Negara: PSEL Bali Bukti Keseriusan Presiden Prabowo Atasi Darurat Sampah

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    BADUNG | Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali resmi dimulai, Rabu, 8 Juli 2026.   Proyek senilai Rp3 triliun yang dikerjakan Danantara Indonesia bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani kawasan Denpasar Raya.   Ketua Fraksi Gerindra DPRD […]

  • AKRS HUT ke-81 RI di Tabanan, Made Supartha: Teladani Pahlawan, Rawat Persatuan dan Isi Kemerdekaan dengan Pengabdian

    AKRS HUT ke-81 RI di Tabanan, Made Supartha: Teladani Pahlawan, Rawat Persatuan dan Isi Kemerdekaan dengan Pengabdian

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    TABANAN – Suasana khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta, Tabanan, saat Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 digelar pada Minggu (Redite Kliwon, Medangkungan), 16 Agustus 2026, tepat pukul 24.00 Wita. AKRS menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan […]

  • Kapolres Kuningan Pimpin Sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba

    Kapolres Kuningan Pimpin Sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 212
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Polres Kuningan menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba, yang di gelar di Aula Wira Satya Pradana Mapolres Kuningan, Rabu (19/2/2025). Upacara Sertijab tersebut dipimpin langsung, Kapolres Kuningan, AKBP Willy Andrian, diikuti seluruh jajaran pejabat utama, para perwira, serta personel Polres Kuningan. Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP I […]

  • AA Ayu Priniti Apresiasi Program MBG di Denpasar, Dinilai Tepat Sasaran dan Bawa Manfaat Nyata bagi Siswa

    AA Ayu Priniti Apresiasi Program MBG di Denpasar, Dinilai Tepat Sasaran dan Bawa Manfaat Nyata bagi Siswa

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Gerindra, AA Ayu Priniti, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi kesehatan dan semangat belajar anak-anak sekolah. Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Denpasar sejauh ini berjalan […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Tutup 18-24 Maret 2026, Layanan Dibuka Kembali 25 Maret

    Imigrasi Ngurah Rai Tutup 18-24 Maret 2026, Layanan Dibuka Kembali 25 Maret

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com |  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengumumkan penutupan sementara layanan keimigrasian dalam rangka Hari Suci Nyepi Çaka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Penutupan ini berlaku selama beberapa hari untuk menyesuaikan dengan rangkaian hari libur keagamaan tersebut. Melalui pemberitahuan resmi, layanan di Kantor Imigrasi tidak akan beroperasi mulai […]

  • Melalui Bimtek dan Pendampingan Perizinan Berusaha, Pemkab Bangli Dorong UMKM Naik Kelas

    Melalui Bimtek dan Pendampingan Perizinan Berusaha, Pemkab Bangli Dorong UMKM Naik Kelas

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 16
    • 0Komentar

    BANGLI, Matacompas.com – Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan pelayanan perizinan berusaha. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Susut yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli. Kegiatan tersebut […]

expand_less