Dharma Uluwatu Diterpa Badai Dugaan: Dari Polemik Simbol Suci hingga Isu PHK Sepihak dan Intimidasi Karyawan

BADUNG, Matakompas.com – Sorotan terhadap Restaurant Dharma Uluwatu kian meluas dan tidak lagi terbatas pada kontroversi penempatan simbol keagamaan. Kasus ini berkembang menjadi rangkaian dugaan persoalan serius yang menyentuh aspek ketenagakerjaan, etika manajemen, hingga transparansi pengelolaan usaha.

Perhatian publik bermula dari laporan masyarakat terkait penempatan simbol Dewa-Dewi di area toilet yang dinilai tidak pantas. Meski belakangan beredar informasi bahwa simbol tersebut telah diganti setelah kunjungan media, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen. Ketiadaan penjelasan terbuka memunculkan kesan bahwa perubahan dilakukan tanpa pertanggungjawaban kepada publik.

Di balik polemik tersebut, muncul dugaan lain terkait struktur kendali usaha. Informasi internal sebelumnya menyebut kepemilikan berada pada WNI bernama Yuliana. Namun, sejumlah sumber mengungkap bahwa operasional harian diduga justru dikendalikan oleh seorang WNA asal Australia berinisial J.M. Perbedaan informasi ini memicu pertanyaan serius mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Situasi semakin memanas setelah mencuat dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara verbal terhadap lima karyawan pada 26 Februari 2026. Karyawan berinisial RA, E, DS, VN, dan A disebut terdampak dalam proses yang dilakukan secara bertahap. PHK tersebut diduga melibatkan langsung sosok WNA berinisial J.M., meskipun secara administratif perusahaan masih menggunakan tanda tangan direktur lokal. Praktik ini dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar prosedur ketenagakerjaan yang seharusnya dilakukan secara formal dan tertulis.

Lebih lanjut, salah satu PHK bahkan disebut terjadi saat hari libur karyawan dan di luar area properti restoran. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya pengambilan keputusan yang tidak hanya sepihak, tetapi juga mengabaikan etika serta standar perlindungan tenaga kerja.

Dari enam karyawan yang terdampak, hanya satu orang yang disebut telah menerima haknya, itupun diduga setelah melakukan tuntutan secara langsung. Sementara lima lainnya hingga kini belum memperoleh pesangon maupun hak normatif lainnya. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa pemenuhan hak pekerja tidak berjalan sebagai kewajiban perusahaan, melainkan bergantung pada keberanian individu.

Tak hanya itu, dugaan kebijakan internal yang merugikan juga turut mencuat. Salah satu eks karyawan mengungkap adanya penghapusan uang makan tanpa penjelasan yang jelas. Kebijakan tersebut disebut memicu ketidakpuasan hingga mendorong sejumlah karyawan memilih mengundurkan diri.

Sorotan semakin tajam dengan munculnya dugaan sikap intimidatif dari pihak internal, termasuk HRD berinisial F.R. Ia disebut merespons keluhan karyawan dengan nada menantang, bahkan mempersilakan untuk melapor ke instansi ketenagakerjaan dengan kesan meremehkan. Jika benar, hal ini dinilai mencerminkan lemahnya peran HRD sebagai jembatan antara manajemen dan pekerja.

Kesaksian lain yang tak kalah serius datang dari peristiwa kecelakaan kerja yang dialami salah satu karyawan. Dalam kondisi darurat tersebut, penanganan awal justru dilakukan oleh rekan kerja, termasuk dalam hal pembayaran deposit rumah sakit. Peran internal perusahaan dinilai tidak hadir secara maksimal, sehingga memunculkan dugaan lemahnya tanggung jawab terhadap keselamatan karyawan.

Selain itu, mantan karyawan berinisial RA juga mengaku mengalami dugaan intimidasi melalui media sosial pribadinya. Hal ini semakin memperpanjang daftar persoalan yang kini menyeret nama Restaurant Dharma Uluwatu ke ruang publik.

Upaya konfirmasi kepada pihak HRD berinisial F.R. telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan yang diberikan. Di tengah sorotan yang terus berkembang, publik kini menanti apakah pihak manajemen akan memberikan klarifikasi terbuka atau membiarkan polemik ini terus bergulir tanpa kepastian. (Red)