Di Balik Label Evaluasi: Agenda Eksklusif Padel di Bali Seret Sorotan di Tengah Krisis BBM

DENPASAR , Matakompas.com — Instruksi efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya tak sepenuhnya dijalankan di tubuh PT Pertamina Patra Niaga. Hasil investigasi media di lapangan menemukan adanya kegiatan berskala eksklusif yang digelar di Bali, di tengah situasi distribusi BBM yang masih bermasalah di sejumlah daerah.

Pantauan media dilapangan mendapati bahwa pada Sabtu, 11 April 2026, sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipesan penuh (full booking) sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pejabat internal serta mitra kerja perusahaan.

Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak sehari sebelumnya. Pada Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan diketahui diterbangkan ke Bali dan mengikuti jamuan di sebuah restoran kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.

Fakta ini diperkuat oleh dokumen internal yang diperoleh media dari seorang whistle blower, yang membocorkan undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan.” Dokumen tersebut menguatkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan di Bali diduga dibiayai dan diselenggarakan oleh pertamina patra niaga.

Namun, hasil penelusuran di lokasi menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan. Alih-alih berfokus pada evaluasi kinerja, agenda justru didominasi aktivitas non-formal, termasuk olahraga padel dan jamuan eksklusif.

Investigasi juga mencatat kehadiran salah satu pejabat strategis perusahaan, Oos Kosasih selaku VP Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga. Kehadiran tersebut mempertegas bahwa kegiatan ini bukan sekadar aktivitas informal, melainkan bagian dari agenda yang melibatkan struktur internal perusahaan.

Kondisi tersebut kontras dengan situasi di berbagai daerah, di mana masyarakat masih menghadapi antrean panjang BBM dan keterbatasan pasokan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan efisiensi anggaran secara ketat kepada seluruh BUMN, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial.

Investigasi ini juga mencatat bahwa kegiatan di Bali berlangsung dalam format eksklusif dengan skema pembiayaan penuh untuk fasilitas dan peserta, yang memunculkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran perusahaan.

Temuan di lapangan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah dan implementasi di level operasional perusahaan.

Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi sorotan serius. Bukan hanya soal tata kelola anggaran, tetapi juga menyangkut sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak. (Vn)