Breaking News
light_mode
Trending Tags

Sekjen KPI I Dewa Nyoman Budiasa Tegaskan ABK Asing di Kapal Gamsunoro Sesuai Aturan Internasional

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • visibility 37
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Viralitas kapal Gamsunoro milik Pertamina memicu beragam persepsi di tengah publik, terutama terkait penggunaan awak kapal (ABK) asing. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), I Dewa Nyoman Budiasa, menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam industri pelayaran internasional.

Budiasa menjelaskan, kapal Gamsunoro yang dikelola Pertamina International Shipping (PIS) sejak awal telah diregistrasi dengan bendera Panama. Dalam praktik global, hal ini dikenal sebagai flag of convenience (FOC) atau bendera kemudahan, di mana hukum yang berlaku di atas kapal mengikuti negara tempat kapal tersebut terdaftar.

“Dalam industri pelayaran, aturan yang berlaku mengikuti bendera kapal. Karena itu, penggunaan awak kapal dari berbagai negara adalah hal yang biasa,” ujarnya di Denpasar, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penentuan awak kapal juga sangat dipengaruhi oleh skema penyewaan kapal (charter). Dalam praktik pelayaran internasional, terdapat dua skema utama, yakni bareboat charter dan time charter.

Pada skema bareboat charter, penyewa kapal memiliki kendali penuh atas operasional, termasuk penentuan awak kapal. Sementara pada time charter, kapal disewa lengkap dengan awaknya sehingga pemilik kapal masih memiliki peran dalam operasional.

“Gamsunoro saat ini menggunakan skema bareboat charter. Artinya, seluruh operasional, termasuk penentuan ABK, sepenuhnya menjadi kewenangan penyewa,” jelasnya.

—

Tidak Melanggar Regulasi Nasional

Budiasa memastikan bahwa penggunaan ABK asing pada kapal berbendera asing tidak melanggar aturan di Indonesia. Ia menegaskan, kebijakan asas cabotage hanya berlaku bagi kapal berbendera Indonesia, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005.

“Ini tidak melanggar aturan. Yang perlu dipahami adalah perbedaan antara kapal berbendera nasional dan kapal berbendera asing,” tegasnya.

—

PIS Dinilai Jadi Contoh Perlindungan Pelaut

Lebih lanjut, Budiasa menilai Pertamina International Shipping sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan standar perlindungan pelaut yang baik. Hal ini tercermin dari penerapan Perjanjian Kerja Bersama (Collective Bargaining Agreement/CBA) bersama KPI di seluruh armadanya.

“PIS bisa menjadi benchmark dalam perlindungan hak pelaut, baik di kapal berbendera Indonesia maupun asing,” ujarnya.

—

Peluang Pelaut Indonesia Tetap Terbuka

Menanggapi kekhawatiran soal berkurangnya peluang kerja bagi pelaut Indonesia, Budiasa menegaskan bahwa peluang di pasar global masih sangat besar. Indonesia bahkan secara konsisten masuk dalam lima besar negara pemasok pelaut dunia.

“Banyak pelaut Indonesia bekerja di kapal asing, termasuk di Korea Selatan dan Belanda. Ini praktik yang sama,” katanya.

Ia mengingatkan, jika aturan dibuat terlalu ketat tanpa memahami dinamika industri global, justru dapat merugikan pelaut Indonesia sendiri.

—

Dua Kapal Tertahan di Selat Hormuz

Dalam kesempatan tersebut, Budiasa juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua kapal terkait Pertamina yang tertahan akibat konflik di kawasan Selat Hormuz, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride.

Gamsunoro diketahui diawaki kru asal India, sementara Pertamina Pride menggunakan awak multinasional, termasuk empat pelaut Indonesia dari total 22 ABK.

“Proses pelepasan kapal sepenuhnya bergantung pada dinamika geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Tidak ada yang bisa memastikan kapan selesai,” jelasnya.

—

Dorongan Tingkatkan Literasi Maritim

Budiasa menilai polemik yang berkembang saat ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman terhadap industri pelayaran, khususnya terkait peran charterer dan sistem hukum kapal berbendera asing.

Ia menekankan bahwa dalam skema bareboat charter, penyewa kapal memiliki otoritas penuh, termasuk menentukan komposisi awak kapal sesuai kebutuhan bisnis global.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa hukum di atas kapal mengikuti negara bendera (flag state), bukan lokasi operasionalnya.

“Kita sering keliru membedakan kapal berbendera Indonesia dengan kapal berbendera asing yang beroperasi di perairan Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, DPR, hingga pelaku industri—untuk meningkatkan literasi maritim agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi merugikan.

“Pahami charterer, pahami industri pelayaran, baru ambil sikap,” tegasnya.

Budiasa menegaskan, klarifikasi ini tidak hanya untuk meluruskan isu viral, tetapi juga sebagai dorongan agar pemahaman teknis terhadap industri pelayaran di Indonesia semakin kuat.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hanya Butuh Secarik Surat Tugas Dari Bupati, PT. TSM Siap Mendukung Program MBG

    Hanya Butuh Secarik Surat Tugas Dari Bupati, PT. TSM Siap Mendukung Program MBG

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.177
    • 0Komentar

    Tapsel, (JarrakPos)- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kedua program ini, yaitu GovTech dan MBG, merupakan prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di […]

  • Kepala Perwakilan BI Bali Berganti, Gubernur Koster Harapkan Dukungan Percepatan Transformasi Ekonomi

    Kepala Perwakilan BI Bali Berganti, Gubernur Koster Harapkan Dukungan Percepatan Transformasi Ekonomi

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster berharap dukungan Bank Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi Bali menuju ekonomi yang hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Harapan tersebut tertuang dalam sambutan tertulis Gubernur Bali yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, […]

  • Pengiriman CPMI Ilegal di Perbatasan RI- Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

    Pengiriman CPMI Ilegal di Perbatasan RI- Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 207
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Di sekitar patok perbatasan RI-Malaysia Nomor A643, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah dilakukan penggagalan pengiriman tiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal oleh personel Pos Gabungan Bersama (Gabma) Simanggaris, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad. Operasi ini bermula saat Letda Arm Toffano Adita Bangun, Komandan Pos Gabma Simanggaris, […]

  • Pola Makan Sehat Kunci Sukses Pemuda, Pesan Kadispora Bengkulu di Hari Gizi Nasional

    Pola Makan Sehat Kunci Sukses Pemuda, Pesan Kadispora Bengkulu di Hari Gizi Nasional

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 110
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, S.E., M.M., menegaskan pentingnya pola makan sehat sebagai faktor utama dalam menunjang kesuksesan generasi muda. Hal ini disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, sebagai ajakan bagi pemuda untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan asupan nutrisi. “Pemuda yang sehat dan bergizi […]

  • Golkar Soroti Tata Kelola Pariwisata Bali, Gung Cok Dorong Moratorium Hotel dan Transparansi Pajak Wisatawan

    Golkar Soroti Tata Kelola Pariwisata Bali, Gung Cok Dorong Moratorium Hotel dan Transparansi Pajak Wisatawan

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan strategis terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas, yakni tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), […]

  • Salurkan Bantuan Rp1,26 Miliar Korban Banjir di Banjar, Gubernur Koster: Belum Final dan Pendataan Masih Berlanjut

    Salurkan Bantuan Rp1,26 Miliar Korban Banjir di Banjar, Gubernur Koster: Belum Final dan Pendataan Masih Berlanjut

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BULELENG, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan penanganan dampak banjir bandang di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, masih terus dilakukan setelah ia turun langsung ke lokasi, Minggu, 15 Maret 2026. Meski bantuan dari APBD Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah disalurkan sebesar Rp1,263 miliar, namun pendataan korban terdampak masih berlanjut. Gubernur Bali […]

expand_less