Breaking News
light_mode
Trending Tags

Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Polemik aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayaan India di kawasan Jalan Tantular, Renon, kembali mencuat ke permukaan. Setelah lebih dari dua dekade sejak pertama kali direncanakan pada tahun 2004, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol hubungan budaya Bali dan India itu hingga kini belum menunjukkan kejelasan.

Sorotan tajam datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, yang meminta Pemerintah Provinsi Bali segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan status aset tersebut agar tidak terus menjadi lahan tidur tanpa kepastian.

Menurut Dr. Somvir, kondisi yang menggantung selama bertahun-tahun tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan daerah karena aset strategis milik pemerintah tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sudah terlalu lama statusnya mengambang. Pemerintah harus menentukan sikap, apakah melanjutkan sesuai kesepakatan awal atau menarik kembali aset tersebut menjadi aset penuh Pemprov Bali. Jangan dibiarkan terus dalam kondisi status quo,” tegas Dr. Somvir saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin (1/6/2026).

Sebagai Wakil Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Dr. Somvir menilai persoalan ini memerlukan keberanian politik dari pihak eksekutif untuk mengambil keputusan yang jelas dan terukur.

Ia mengungkapkan, sejak awal lahan tersebut diberikan dalam kerangka kerja sama dengan Pemerintah India. Namun hingga kini, proyek yang sempat diresmikan pada era Gubernur Bali Dewa Made Beratha bersama perwakilan Pemerintah India itu tak kunjung terealisasi.

Menurutnya, apabila kerja sama tersebut masih ingin dilanjutkan, maka komunikasi diplomatik antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah India harus segera diintensifkan guna mencari solusi bersama.

“Kita dorong agar Gubernur Bali membuka komunikasi langsung dengan Pemerintah India, baik melalui konsulat maupun kedutaan besar. Harus dicari tahu apa kendalanya sehingga proyek ini tidak berjalan selama puluhan tahun,” ujarnya.

Dr. Somvir menegaskan, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara elegan dan diplomatis agar tidak menimbulkan gesekan dalam hubungan baik yang selama ini terjalin antara Bali dan India.

Bahkan, ia mengusulkan konsep kerja sama yang lebih berimbang apabila lahan tersebut tetap diberikan kepada Pemerintah India. Salah satunya melalui prinsip timbal balik atau reciprocity.

Menurutnya, Pemerintah India dapat menyediakan lahan bagi Pemerintah Bali di kawasan Sungai Gangga yang selama ini menjadi tujuan utama umat Hindu Bali melakukan perjalanan suci atau tirtayatra.

“Dulu sebenarnya ada pemikiran seperti itu. Bali memberikan lahan di sini, dan India memberikan lahan untuk Bali di sana. Jadi hubungan kerja sama berjalan seimbang dan saling menguntungkan,” katanya.

Pansus TRAP Dinilai Berhasil Membongkar Persoalan

Di sisi lain, Guru Besar Arsitektur Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., menilai keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan membongkar berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang selama ini luput dari perhatian publik.

Menurut Prof. Rumawan, masyarakat tidak boleh menaruh seluruh harapan penyelesaian persoalan kepada Pansus TRAP semata. Sebab, pansus hanya memiliki fungsi pengawasan dan pengungkapan fakta, sementara kewenangan eksekusi berada di tangan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Pansus TRAP bukan super power. Mereka bisa membongkar dan mengungkap persoalan, tetapi tindak lanjutnya harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan. Kalau sudah ditemukan masalah, pemerintah dan aparat harus bergerak,” tegasnya.

Ia menilai berbagai temuan yang saat ini mencuat ke publik, termasuk persoalan aset mangkrak ICCB di Renon, harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh.

“Jangan sampai pansus bekerja sendiri. Setelah persoalan dibuka ke publik, harus ada respons nyata dari eksekutif, instansi teknis, dan aparat penegak hukum. Kalau tidak, semua hanya menjadi tontonan tanpa hasil,” pungkas Prof. Rumawan.

Kasus mangkraknya proyek ICCB Renon kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aset daerah bernilai strategis dapat terjebak dalam ketidakjelasan selama bertahun-tahun. Desakan Dr. Somvir agar Pemprov Bali segera mengambil keputusan dinilai menjadi momentum penting untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun dan memastikan aset daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bali.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dibalik Gemerlap Pariwisata Bali, Petani Menjerit: Kade Sudiana Dorong Bank Tani Berbasis Subak

    Dibalik Gemerlap Pariwisata Bali, Petani Menjerit: Kade Sudiana Dorong Bank Tani Berbasis Subak

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JEMBRANA – Dibalik gemerlap pariwisata Bali yang mendunia, terdapat perjuangan para petani yang menjaga denyut pangan sekaligus warisan budaya Subak. Mereka menjadi pilar ketahanan pangan dan penjaga sistem irigasi tradisional yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Namun, kondisi petani di lapangan menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tingginya biaya produksi, mahalnya harga pupuk, sulitnya akses […]

  • BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR — Ketidakhadiran PT Bali Turtle Island Development (BTID) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Sikap mangkir perusahaan pengembang proyek strategis di kawasan Serangan itu dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika dan penghormatan terhadap lembaga negara. Anggota […]

  • Bangun Mushola di Perbatasan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Tunjukan Keharmonisan Bersama Warga

    Bangun Mushola di Perbatasan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Tunjukan Keharmonisan Bersama Warga

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 150
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Kebersamaan dan semangat gotong royong kembali diperlihatkan oleh personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed 11 Kostrad Pos Simanggaris Lama bersama masyarakat dalam pembangunan mushola di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan. Rabu(12/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad dalam membantu masyarakat perbatasan, tidak hanya dalam […]

  • Komitmen Koster Jaga Bali Era Baru Dipuji Dr. Somvir, Dari Regulasi hingga Penataan Besakih

    Komitmen Koster Jaga Bali Era Baru Dipuji Dr. Somvir, Dari Regulasi hingga Penataan Besakih

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 53
    • 0Komentar

    DENPASAR – Bali memiliki kebudayaan yang unik karena memadukan spiritualitas Hindu, filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan Tuhan, alam, dan manusia), dan tradisi. Praktik sehari-hari masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap alam menjadi daya tarik luar biasa yang diakui dunia sehingga menjadi destinasi internasional. Komitmen Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga kelestarian adat, tradisi, seni, bahasa, dan […]

  • Wapres Gibran Tinjau Warga Terdampak Banjir

    Wapres Gibran Tinjau Warga Terdampak Banjir

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 827
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI,JARRAKPOS.COM  – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabumi Raka dalam rangka tinjauan warga terdampak banjir diKelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran langsung menuju kediaman warga sekaligus memastikan pelayanan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah hadir ditengah bencana yang dialami. Kamis(6/3/2025) Gibran mengintruksikan kepada Wali Kota […]

  • Dansatgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Hadiri Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61

    Dansatgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Hadiri Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 741
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Komandan Satgas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra turut serta dalam kegiatan bersih-bersih melalui razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan. Acara ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Aparatur Penegak Hukum di wilayah Nunukan. Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan dan pengecekan […]

expand_less