DPRD Bali Soroti Alih Fungsi 82 Hektare Mangrove, Gung Cok: Ini Ancaman Serius bagi Pulau Bali
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, Matakompas.com | Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, mengaku heran dan tidak habis pikir atas pengambilalihan lahan seluas 82 hektare oleh PT BTID.
Pasalnya, kawasan tersebut diketahui masuk dalam wilayah konservasi dan kawasan lindung mangrove yang memiliki fungsi vital bagi ekosistem Bali.
Menurut Gung Cok, mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng alami pulau Bali dari ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim.
Gung Cok menegaskan bahwa kerusakan kawasan mangrove berpotensi menimbulkan dampak serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Bali.
“Kita sadari dan ketahui apa Makna fungsi mangrove itu sendiri. Kalau kita biarkan ini apa kita akan membiarkan Bali ini tenggelam,” kata Gung Cok, saat diwawancarai awak media di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Jumat, 30 Januari 2026.
Gung Cok mengungkapkan, Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali sebelumnya juga telah turun langsung ke wilayah Pesanggaran yang notabene merupakan kawasan permukiman.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya meminta aparat desa hingga tingkat paling bawah untuk ikut aktif melakukan pengawasan di lapangan.
“Saya disana juga sudah bicara agar Bapak Kaling Perbekel sebagai aparatur yang terbawah ikutlah turun lapangan,” paparnya.
Lebih lanjut, Gung Cok menyatakan persetujuannya agar keberadaan 106 sertifikat tanah di kawasan tersebut dilakukan pendalaman. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya menyelamatkan Pulau Bali dari ancaman kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Gung Cok juga menyoroti potensi alih fungsi lahan yang lebih masif apabila kawasan mangrove terus diuruk dan dialihfungsikan. Dampaknya, lahan pertanian seperti sawah berisiko berubah menjadi kawasan beton, sehingga menurutnya perlu diatur secara tegas melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
“Ini kami sangat setuju untuk melakukan pendalaman terkait 82 Hektar Mangrove yang dialih fungsikan oleh PT BTID. Siapa sebenarnya yang memberikan ijin untuk ini biar kami dan masyarakat tahu, ini adalah bagian kita menyelamatkan Bali ini,” pungkasnya. (red).
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar