“Kenapa Tidak Gunung Sampah Saja yang Ditukar Guling?” — Somvir Sentil BTID di Tengah Polemik Mangrove Bali

DENPASAR, Matakompas.com – Polemik tukar guling lahan mangrove yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Senin (11/5).

Namun di tengah pembahasan serius soal kawasan lindung, satu pernyataan tajam dari Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr Somvir, langsung menyita perhatian forum.

“Kalau memang peduli Bali, kenapa tidak gunung sampah saja yang ditukar gulingkan?” sentilnya keras di hadapan jajaran BTID dan peserta rapat.

Pernyataan itu muncul saat Somvir menyoroti masifnya pembangunan kawasan BTID yang dinilai mulai menggerus fungsi ekologis mangrove dan ruang hidup masyarakat pesisir Pulau Serangan.

Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan marina, hotel, dan kawasan komersial, sementara persoalan mendasar Bali seperti sampah justru terus dibiarkan menjadi beban masyarakat.

“Jangan hanya bangun kawasan mewah. Bali ini juga sedang menghadapi ancaman gunung sampah. Kalau BTID benar-benar peduli Bali, tunjukkan tanggung jawab sosialnya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Somvir secara terbuka mengkritik ekspansi kawasan yang disebut sudah mendekati 500 hektare. Ia mempertanyakan alasan pengembangan sebesar itu jika pada akhirnya menimbulkan keresahan sosial dan dugaan kerusakan kawasan lindung.

Ia bahkan mengingatkan agar Bali tidak berubah menjadi “lautan beton” akibat pembangunan yang terlalu agresif.

“Jangan sampai air jadi daratan, daratan jadi air. Mangrove itu benteng alami Bali,” tegasnya.

Menurut Somvir, kawasan yang belum dibangun seharusnya dikembalikan menjadi ruang hijau dan hutan mangrove. Ia menilai keseimbangan alam jauh lebih penting dibanding ambisi ekspansi tanpa batas.

Ia juga menyinggung ancaman abrasi dan tsunami jika kawasan pesisir terus direklamasi dan dibebani pembangunan besar-besaran.

“Kalau tsunami datang, kawasan yang dibangun terlalu dekat laut bisa habis. Alam Bali harus dijaga,” katanya.

Tak hanya soal lingkungan, Somvir juga mengangkat persoalan keadilan bagi masyarakat Karangasem dan Jembrana yang lahannya masuk dalam skema tukar guling. Ia meminta adanya kompensasi khusus karena nilai ekonomi kawasan di Serangan kini melonjak sangat tinggi.

Selain itu, ia meminta BTID segera menyelesaikan persoalan warga yang disebut belum menerima pembayaran lahan secara tuntas.

“Kalau masih ada warga belum dibayar, duduk bersama dan selesaikan sekarang. Jangan tunggu konflik membesar,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Somvir mengajak seluruh pihak menghentikan ego sektoral dan mulai mencari solusi bersama demi kepentingan Bali secara menyeluruh.

Ia menegaskan Bali membutuhkan investasi, namun investasi yang tetap menghormati lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal.

“Cari win-win solution. Bali harus maju, tapi jangan sampai rakyatnya kehilangan tanah, laut, dan ruang hidupnya sendiri,” tutupnya.