Breaking News
light_mode
Trending Tags

Wagub Giri Prasta Dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM, Matakompas.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Senin (Soma Pon, Sinta), 6 April 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang berpusat di Kabupaten Karangasem ini memiliki nilai kontrak Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN TA 2025–2026. Proyek ini diharapkan dapat dikerjakan dengan kualitas bangunan yang kuat. “Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” pesan Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Muhammad Qodari meminta pelaksana proyek agar pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dapat tercapai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum.

“Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil, hingga tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat ke depannya—apakah berada di Kementerian Sosial atau Kementerian Dalam Negeri—serta informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali mengenai tantangan program berasrama bagi siswa, di mana anak-anak cenderung enggan diasramakan dan orang tua ingin tetap bersama anak-anaknya, maka kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” jelasnya di hadapan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menilai lokasi Sekolah Rakyat ini sangat baik karena berdekatan dengan jalan raya dan berada di lingkungan yang berkembang. Ia berharap Sekolah Rakyat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali, sekaligus membuka harapan bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di Sekolah Rakyat,” ujarnya, seraya meminta bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali hingga bupati/wali kota se-Bali untuk mendata siswa yang memenuhi syarat program afirmasi pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial, yaitu desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), agar dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Bali. Oleh karena itu, program ini harus benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin dan sangat miskin di Pulau Bali, terutama di Kabupaten Karangasem.

“Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Terkait aspirasi Kepala Dusun di Desa Tulamben, Nyoman Suastika, yang mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi warga untuk bekerja di Sekolah Rakyat, baik sebagai guru, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, maupun tenaga perkebunan, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi permintaan masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 (30 Maret 2026–5 April 2026), progres realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem baru mencapai 19,41 persen.

Secara lingkup, pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem meliputi pekerjaan persiapan dan SMKK; pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA; kantin SD dan SMP-SMA; asrama putri dan putra masing-masing 4 gedung; rumah susun guru (2 gedung); gedung ibadah; pura; gedung serbaguna; gudang dan dapur; gudang perawatan; guest house; rumah pompa; tempat sampah; pos keamanan (2 gedung); serta lapangan dan kawasan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ribuan WNA Tertahan di Bali, Imigrasi Terbitkan 682 Izin Tinggal Darurat

    Ribuan WNA Tertahan di Bali, Imigrasi Terbitkan 682 Izin Tinggal Darurat

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan khusus bagi warga negara asing (WNA) yang terdampak perang Timur Tengah. Kebijakan tersebut berupa pembebasan biaya overstay dan penerbitan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) bagi WNA yang tertahan di Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna mengungkapkan jumlah penumpang yang tertunda keberangkatannya […]

  • Dispora Ucapkan Selamat dan Sukses Pelantikan PJ Sekdaprov Bengkulu

    Dispora Ucapkan Selamat dan Sukses Pelantikan PJ Sekdaprov Bengkulu

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 81
    • 0Komentar
  • Koster Tegaskan Pemprov Bali Banding Putusan PTUN soal Lift Kaca Pantai Kelingking

    Koster Tegaskan Pemprov Bali Banding Putusan PTUN soal Lift Kaca Pantai Kelingking

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali memastikan tidak akan menerima begitu saja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar yang mengabulkan gugatan perusahaan pengembang proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemprov Bali akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan PTUN Denpasar tersebut. Tim hukum Pemprov Bali kini […]

  • Prajuru Desa Adat Serangan Polisikan Mantan Bandesa Atas Dugaan Penggelapan Dana 4,5 M

    Prajuru Desa Adat Serangan Polisikan Mantan Bandesa Atas Dugaan Penggelapan Dana 4,5 M

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Prajuru (Perangkat) Desa Adat Serangan melaporkan Mantan Bandesa Adat Serangan berinisial IMS, ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali terkait dugaan penggelapan dana desa adat senilai (-+) Rp 4,5 M, pada Selasa, 13 Januari 2026. Ditemui seusai pelaporan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali, Bandesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariartha mengatakan, […]

  • Pengurus NCPI Bali Resmi Dilantik, BEIF 2026 Menjadi Ruang Koordinasi Strategis Investasi Berkelanjutan

    Pengurus NCPI Bali Resmi Dilantik, BEIF 2026 Menjadi Ruang Koordinasi Strategis Investasi Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) resmi melantik pengurus NCPI Provinsi Bali masa bakti 2026-2031 di Bali International Hospital, kawasan KEK Sanur, Rabu, 18 Pebruari 2026. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 yang mengusung tema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas […]

  • Terlibat Narkoba 29 Anggota Sudah Diberhentikan dengan tidak Hormat

    Terlibat Narkoba 29 Anggota Sudah Diberhentikan dengan tidak Hormat

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2.662
    • 0Komentar

    PEKANBARU,JARRAKPOS.COM – Sebanyak 429 anggota Polda Riau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama 5 tahun belakangan. Dari jumlah tersebut, 29 anggota telah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Ke depannya, jumlah polisi yang akan dipecat bisa lebih banyak. Sebab, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengelvarkan peraturan baru, yakni ketika polisi positif narkoba usai tes urine, maka langsung […]

expand_less