Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Wagub Giri Prasta Dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem

Wagub Giri Prasta Dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM, Matakompas.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Senin (Soma Pon, Sinta), 6 April 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang berpusat di Kabupaten Karangasem ini memiliki nilai kontrak Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN TA 2025–2026. Proyek ini diharapkan dapat dikerjakan dengan kualitas bangunan yang kuat. “Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” pesan Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Muhammad Qodari meminta pelaksana proyek agar pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dapat tercapai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum.

“Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil, hingga tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat ke depannya—apakah berada di Kementerian Sosial atau Kementerian Dalam Negeri—serta informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali mengenai tantangan program berasrama bagi siswa, di mana anak-anak cenderung enggan diasramakan dan orang tua ingin tetap bersama anak-anaknya, maka kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” jelasnya di hadapan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menilai lokasi Sekolah Rakyat ini sangat baik karena berdekatan dengan jalan raya dan berada di lingkungan yang berkembang. Ia berharap Sekolah Rakyat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali, sekaligus membuka harapan bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di Sekolah Rakyat,” ujarnya, seraya meminta bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali hingga bupati/wali kota se-Bali untuk mendata siswa yang memenuhi syarat program afirmasi pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial, yaitu desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), agar dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Bali. Oleh karena itu, program ini harus benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin dan sangat miskin di Pulau Bali, terutama di Kabupaten Karangasem.

“Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Terkait aspirasi Kepala Dusun di Desa Tulamben, Nyoman Suastika, yang mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi warga untuk bekerja di Sekolah Rakyat, baik sebagai guru, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, maupun tenaga perkebunan, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi permintaan masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 (30 Maret 2026–5 April 2026), progres realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem baru mencapai 19,41 persen.

Secara lingkup, pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem meliputi pekerjaan persiapan dan SMKK; pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA; kantin SD dan SMP-SMA; asrama putri dan putra masing-masing 4 gedung; rumah susun guru (2 gedung); gedung ibadah; pura; gedung serbaguna; gudang dan dapur; gudang perawatan; guest house; rumah pompa; tempat sampah; pos keamanan (2 gedung); serta lapangan dan kawasan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus TRAP Desak Penegak Hukum Usut “Lift Kaca Bodong” di Kelingking, Supartha: Ada Balikkan Fakta

    Pansus TRAP Desak Penegak Hukum Usut “Lift Kaca Bodong” di Kelingking, Supartha: Ada Balikkan Fakta

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Setelah Gubernur Bali Wayan Koster resmi meminta pembongkaran bangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, sejumlah pihak disebut mencoba membangun opini yang membalikkan fakta. Isu seolah bangunan tersebut telah mengantongi izin lengkap dinilai sebagai manuver untuk menutupi pelanggaran berat yang terjadi. Ketua Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset, dan Perizinan) DPRD Bali […]

  • Bulan Bung Karno 2026, Made Supartha Bangun Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual

    Bulan Bung Karno 2026, Made Supartha Bangun Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Dalam rangka memperingati HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Bulan Bung Karno Tahun 2026, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menggelar kegiatan “Sosialisasi Sertifikasi Kekayaan Intelektual” di Gedung Ksiramawa, Art Center Denpasar, Minggu (24/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen partai dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan karya, inovasi, kreativitas, serta produk […]

  • MK Kabulkan Gugatan H. Budi Antoni dan Henny, PSU Empat  Lawang Digelar Dua Paslon

    MK Kabulkan Gugatan H. Budi Antoni dan Henny, PSU Empat Lawang Digelar Dua Paslon

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.554
    • 0Komentar

    EMPAT LAWANG, jarrakpos – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pasangan H. Budi Antoni dan Henny terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Empat Lawang. Putusan dengan nomor perkara 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini menyatakan bahwa pemungutan suara sebelumnya tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dalam pertimbangannya, MK menilai adanya perbedaan penafsiran terkait periodeisasi […]

  • Warga Desa Wanasaba Datangi Tipidkor Polresta Cirebon Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Laporan Warga

    Warga Desa Wanasaba Datangi Tipidkor Polresta Cirebon Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Laporan Warga

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com – Polemik dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa Wana Saba Kidul yang di duga di lakukan oleh Oknum Kuwu (Kepala Desa) dan oknum Sekertaris Desa telah di laporkan ke Unit Tipidkor Polresta Cirebon beberapa bulan lalu. Perwakilan Warga Wanasaba Kidul Endi beserta rekanya di dampingi oleh Kordinator aliansi Cirebon Bergerak Kusmin dan Juru […]

  • RDP Bareng Menteri ATR/BPN, Dede Yusuf Bocorkan Keterlibatan Kepala Desa Kohod di Pagar Laut Tangerang

    RDP Bareng Menteri ATR/BPN, Dede Yusuf Bocorkan Keterlibatan Kepala Desa Kohod di Pagar Laut Tangerang

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menginggung soal Kepala Desa Kohod Nasrin saat Rapat Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid membahas soal polemik pagar laut Tangerang. Pertanyaan tersebut dilontarkan Dede Yusuf saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (30/1/2025). “Saya masih bingung Pak Nusron, kenapa […]

  • Nakes Natuna Berharap Kebijaksanaan Bupati Cen Sui Lan agar TPP Tetap Dibayarkan 

    Nakes Natuna Berharap Kebijaksanaan Bupati Cen Sui Lan agar TPP Tetap Dibayarkan 

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    NATUNA, jarrakpos.com | Sejumlah pegawai di bidang tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Natuna sedang mengalami perasaan yang gundah gulana akibat tidak cairnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga ditambah dengan isu akan dipotongnya nilai TPP dari jumlah yang selama ini diterima. Lebih dari 450 tenaga kesehatan di kabupaten Natuna betugas di Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit […]

expand_less