Made Supartha Dorong Konsep Keamanan Bali Jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026

DENPASAR, Matakompas.com |  Anggota Komisi I DPRD Bali sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dr. (C). I Made Supartha, SH., MH., menegaskan pentingnya konsolidasi pengamanan secara intens menjelang perayaan hari raya besar keagamaan di Bali.

Hal ini dinilai krusial mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang selalu dipadati wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Made Supartha, saat Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis, 12 Maret 2026.

Menurutnya, momentum hari raya seperti Nyepi maupun Idul Fitri harus diantisipasi secara matang melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk melibatkan unsur masyarakat adat seperti pecalang di seluruh Bali.

Made Supartha menilai kehadiran pecalang sangat penting untuk memastikan wisatawan yang datang ke Bali merasa aman dan nyaman selama berada di Pulau Dewata.

“Jadi, ada satu role model terkait keamanan, kenyamanan dan tata cara keamanan daripada wilayah pulau kita ini sebagai pulau surga. Tempat tamu-tamu datang dan kemudian akan bercerita nanti keluar bagaimana keamanan di Bali ini,” kata Made Supartha.

Made Supartha menambahkan bahwa keamanan di Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengamanan khusus yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, keamanan Bali harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk aparat kepolisian di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang harus bekerja dalam satu konsep pengamanan terpadu.

“Mungkin ini sebagai PR dulu, tidak sekarang mungkin disampaikan, mungkin pada kesempatan lain, kita yang semua bertanggung jawab untuk urusan keamanan Bali ini, ada role model dan konsep tersendiri,” kata Made Supartha.

Selain itu, Made Supartha juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan terkait aturan serta nilai-nilai yang berlaku di Bali, guna menjaga kerukunan umat beragama dan kenyamanan bersama.

“Perlu kami tegaskan disini, karena di Bali ini banyak sekali tamu-tamu luar yang datang kemari, baik itu tamu-tamu asing, walaupun tamu-tamu sahabat-sahabat kita, saudara kita, dari dangin jurang dan dauh jurang, hal ini khan banyak kita di Bali, yang menimbulkan kadang-kadang kurang pemahaman terhadap bagaimana kita menjaga Bali. Kalau kita sudah ada konsep tentu kita akan berikan kepada mereka itu untuk sebagai pegangan, menjaga kerukunan umat beragama di Bali, menjaga wilayah kota Bali, sehingga orang bisa tinggal merasa aman dan nyaman,” kata Made Supartha.

Dalam kesempatan tersebut, Made Supartha juga menyoroti peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Bali.

Made Supartha menyebutkan adanya sejumlah laporan mengenai wisatawan asing yang membuat keributan di jalan raya, tempat hiburan hingga lokasi lainnya.

“Kami dengar juga ada kampung bahkan itu, ada kampung Rusia, ada kampung-kampung lainnya. Maksud kami disini, agar Imigrasi melalui Pasal 76 itu, Bapak Imigrasi punya kewenangan ini. Oleh karena itu, bagaimana konsepnya Bapak, dari Imigrasi ini untuk mengevaluasi, mengatasi hal-hal yang sifatnya keamanan, kenyamanan pulau Bali ini,” tegasnya.

Made Supartha juga menyinggung sejumlah kasus kriminalitas yang belakangan ramai diberitakan, termasuk aksi penjambretan yang menimpa warga pada malam hingga dini hari.

Selain itu, Made Supartha menyoroti fenomena wisatawan asing yang memasuki tempat-tempat suci tanpa memperhatikan etika dan kesakralannya.

“Maka ini khan buat onar disini. Jadi, Pecalang, MDA dan lembaga umat beragama serta kita semualah, tiap pukul siang juga, jadi kan hadir tempat-tempat ibadah itu,” tegasnya.

Made Supartha juga mengingatkan pentingnya pengawasan di kawasan rawan bencana maupun lokasi berbahaya seperti tebing, jurang, dan area laut yang sering dilanggar wisatawan sehingga memicu kecelakaan hingga korban jiwa.

“Banyak yang terlanggar, yang mati, banyak yang jatuh, dari jurang, di wilayah-wilayah mitikasi bencana. Maka itu, bagaimana kita hadir, jangan sampai terjadi, kita kan berusaha, sebagai orang yang bertugas, bertanggung jawab di urusan keamanan, setidak-tidaknya kita meminimalkan, kegiatan-kegiatan keamanan yang menganggu nasib orang banyak,” pungkasnya.

Diketahui, RDP Komisi I dan Komisi IV DPRD Bali tersebut membahas kesiapan pengamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Bali, mengingat dua hari besar keagamaan tersebut berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial di wilayah Bali.

Rapat koordinasi itu juga dihadiri berbagai pihak, diantaranya perwakilan Polda Bali, para Kapolres se-Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. (Red)