Breaking News
light_mode
Trending Tags

DPW NCW Bali Minta Publik Tak Menggeneralisasi Imigrasi: Bedakan Dugaan Ulah Oknum dengan Kinerja Institusi

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) National Corruption Watch (NCW) Bali mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dan tidak terburu-buru menghakimi institusi imigrasi terkait dugaan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik dan tengah dalam proses penegakan hukum.

Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang atau yang akrab disapa Donnox Wong, menegaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara dugaan perbuatan individu dengan kinerja sebuah lembaga secara keseluruhan.

“Kita harus berpikir jernih dan objektif. Jangan karena dugaan ulah oknum, lalu seluruh pegawai imigrasi dianggap buruk. Itu tidak adil dan tidak sesuai fakta,” tegas Donnox dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2026).

Menurutnya, di tengah sorotan terhadap dugaan kasus yang sedang dikembangkan aparat penegak hukum, terdapat banyak kontribusi dan capaian positif yang selama ini dilakukan jajaran imigrasi bersama berbagai instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.

Donnox menilai, berbagai keberhasilan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara, hingga penanganan buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian Interpol merupakan bagian dari kerja nyata yang tidak boleh diabaikan.

“Banyak keberhasilan yang tidak boleh kita tutup mata. Mulai dari pengamanan WNA yang diduga terlibat kejahatan internasional, penanganan buronan yang masuk daftar Interpol, hingga pengawasan orang asing. Semua itu bukan kerja satu institusi saja, tetapi hasil sinergi antara Imigrasi, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya kritik yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik, baik dari kalangan birokrat maupun politikus, terhadap institusi imigrasi. Menurut Donnox, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Silakan mengkritik, itu hak semua orang. Tetapi jangan sampai karena kepentingan tertentu atau mencari perhatian politik, akhirnya seluruh institusi dicap buruk. Yang salah harus diproses, tetapi yang bekerja baik juga harus dihargai,” katanya.

Terkait dugaan kasus yang kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali, Donnox mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum masih berlangsung.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan imigrasi terlibat dalam dugaan pelanggaran yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Jangan langsung memvonis semua pejabat atau pegawai imigrasi melakukan korupsi, pungli, atau pemerasan. Itu tidak benar kalau belum ada putusan hukum,” tegasnya.

Donnox juga menilai kehadiran KPK di Bali dalam rangka pengembangan perkara harus dipahami secara proporsional. Ia menegaskan bahwa langkah penyelidikan dan pengumpulan informasi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan seluruh aparatur yang bertugas di institusi imigrasi.

“Publik harus cerdas melihat persoalan. KPK bekerja berdasarkan pengembangan perkara, data, dan bukti. Jangan semua orang yang ada di dalam institusi diseret opini negatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta para tokoh masyarakat, wakil rakyat, maupun figur publik untuk turut memberikan edukasi yang menyejukkan kepada masyarakat serta tidak memperkeruh situasi dengan membangun opini yang belum tentu didukung fakta hukum.

“Kalau memang punya data atau bukti, silakan laporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum. Jangan hanya berbicara di media sosial dan membangun persepsi seolah semuanya sudah terbukti,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Donnox juga mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki tantangan besar dalam menjaga citra daerah di mata dunia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan fokus pada upaya penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak pada keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan pariwisata.

“Jangan hanya ramai ketika api sudah besar. Pertanyaannya, selama ini ke mana? Apakah hanya muncul ketika isu sedang viral? Masyarakat Bali harus melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari panggung,” sindirnya.

Menutup pernyataannya, Donnox mengajak masyarakat Bali untuk tetap kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, namun tetap mengedepankan sikap bijaksana serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi.

“Kita bicara berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar omongan. Jangan mudah diadu domba. Masyarakat Bali sudah cerdas dan mampu menilai mana perjuangan nyata dan mana yang hanya mencari sensasi,” pungkas Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang alias Donnox Wong.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengawasan Orang Asing di Bali Diperketat, Polda Bali Gandeng Pelaku Pariwisata Lewat Cakrawasi

    Pengawasan Orang Asing di Bali Diperketat, Polda Bali Gandeng Pelaku Pariwisata Lewat Cakrawasi

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Pengawasan terhadap orang asing di Bali terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah optimalisasi penggunaan aplikasi Cakrawasi guna mendukung sistem keamanan dan pengelolaan pariwisata yang lebih tertib, aman dan berkualitas. Upaya ini mengemuka dalam kegiatan penguatan kolaborasi dan koordinasi antara Polda Bali dengan pelaku usaha pariwisata […]

  • “Kenapa Tidak Gunung Sampah Saja yang Ditukar Guling?” — Somvir Sentil BTID di Tengah Polemik Mangrove Bali

    “Kenapa Tidak Gunung Sampah Saja yang Ditukar Guling?” — Somvir Sentil BTID di Tengah Polemik Mangrove Bali

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Polemik tukar guling lahan mangrove yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Senin (11/5). Namun di tengah pembahasan serius soal kawasan lindung, satu pernyataan tajam dari Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr Somvir, […]

  • Harja Astawa Datang Membawa Semangat Kepedulian, Jenguk Korban Kebakaran dan Serukan Gotong Royong

    Harja Astawa Datang Membawa Semangat Kepedulian, Jenguk Korban Kebakaran dan Serukan Gotong Royong

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BULELENG , Matakompas.com — Asap duka masih menyelimuti Dusun Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Puing-puing rumah yang hangus terbakar menjadi saksi bisu amukan si jago merah pada Jumat sore, 24 Oktober 2025. Dua rumah milik warga, Wayan Narta dan Nengah Cipta Yasa, ludes dilalap api. Tak hanya atap dan dinding, seluruh harta benda […]

  • Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Forum Pendalaman Materi Perancang PP di Awal Tahun 2025

    Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Forum Pendalaman Materi Perancang PP di Awal Tahun 2025

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 203
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Subbidang FPPHD di bawah Divisi P3H pada pagi ini mengikuti jalannya kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) secara virtual melalui Zoom Meeting (Selasa, 14/01/2025). Dari ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, Kepala Kantor […]

  • Kacau, Presiden Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Kacau, Presiden Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli Antoni

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 880
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Lantaran kebijakannya Memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use( FOLU) Net Sink 2030, tanpa melihat kompetensi yg dibutuhkan. menimbulkan kritik dan kemelut berkepanjangan, maka Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan ((Menhut). Permintaan itu diungkapkan Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin […]

  • Dispora Bengkulu Ajak Pemuda Lestarikan Budaya Lokal di Bulan Ramadhan

    Dispora Bengkulu Ajak Pemuda Lestarikan Budaya Lokal di Bulan Ramadhan

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 96
    • 0Komentar

    BENGKULU,Jarrakpos.com – Bulan Ramadhan bukan hanya momen untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga kesempatan bagi pemuda Bengkulu untuk melestarikan budaya lokal. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu mengajak generasi muda untuk mengisi bulan suci dengan kegiatan positif yang juga memperkuat tradisi daerah, seperti pencak silat, seni hadrah, dan tradisi berbagi khas Bengkulu. Kepala Dispora Provinsi […]

expand_less