Breaking News
light_mode
Trending Tags

DPW NCW Bali Minta Publik Tak Menggeneralisasi Imigrasi: Bedakan Dugaan Ulah Oknum dengan Kinerja Institusi

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) National Corruption Watch (NCW) Bali mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dan tidak terburu-buru menghakimi institusi imigrasi terkait dugaan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik dan tengah dalam proses penegakan hukum.

Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang atau yang akrab disapa Donnox Wong, menegaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara dugaan perbuatan individu dengan kinerja sebuah lembaga secara keseluruhan.

“Kita harus berpikir jernih dan objektif. Jangan karena dugaan ulah oknum, lalu seluruh pegawai imigrasi dianggap buruk. Itu tidak adil dan tidak sesuai fakta,” tegas Donnox dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2026).

Menurutnya, di tengah sorotan terhadap dugaan kasus yang sedang dikembangkan aparat penegak hukum, terdapat banyak kontribusi dan capaian positif yang selama ini dilakukan jajaran imigrasi bersama berbagai instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.

Donnox menilai, berbagai keberhasilan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara, hingga penanganan buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian Interpol merupakan bagian dari kerja nyata yang tidak boleh diabaikan.

“Banyak keberhasilan yang tidak boleh kita tutup mata. Mulai dari pengamanan WNA yang diduga terlibat kejahatan internasional, penanganan buronan yang masuk daftar Interpol, hingga pengawasan orang asing. Semua itu bukan kerja satu institusi saja, tetapi hasil sinergi antara Imigrasi, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya kritik yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik, baik dari kalangan birokrat maupun politikus, terhadap institusi imigrasi. Menurut Donnox, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Silakan mengkritik, itu hak semua orang. Tetapi jangan sampai karena kepentingan tertentu atau mencari perhatian politik, akhirnya seluruh institusi dicap buruk. Yang salah harus diproses, tetapi yang bekerja baik juga harus dihargai,” katanya.

Terkait dugaan kasus yang kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali, Donnox mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum masih berlangsung.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan imigrasi terlibat dalam dugaan pelanggaran yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Jangan langsung memvonis semua pejabat atau pegawai imigrasi melakukan korupsi, pungli, atau pemerasan. Itu tidak benar kalau belum ada putusan hukum,” tegasnya.

Donnox juga menilai kehadiran KPK di Bali dalam rangka pengembangan perkara harus dipahami secara proporsional. Ia menegaskan bahwa langkah penyelidikan dan pengumpulan informasi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan seluruh aparatur yang bertugas di institusi imigrasi.

“Publik harus cerdas melihat persoalan. KPK bekerja berdasarkan pengembangan perkara, data, dan bukti. Jangan semua orang yang ada di dalam institusi diseret opini negatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta para tokoh masyarakat, wakil rakyat, maupun figur publik untuk turut memberikan edukasi yang menyejukkan kepada masyarakat serta tidak memperkeruh situasi dengan membangun opini yang belum tentu didukung fakta hukum.

“Kalau memang punya data atau bukti, silakan laporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum. Jangan hanya berbicara di media sosial dan membangun persepsi seolah semuanya sudah terbukti,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Donnox juga mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki tantangan besar dalam menjaga citra daerah di mata dunia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan fokus pada upaya penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak pada keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan pariwisata.

“Jangan hanya ramai ketika api sudah besar. Pertanyaannya, selama ini ke mana? Apakah hanya muncul ketika isu sedang viral? Masyarakat Bali harus melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari panggung,” sindirnya.

Menutup pernyataannya, Donnox mengajak masyarakat Bali untuk tetap kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, namun tetap mengedepankan sikap bijaksana serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi.

“Kita bicara berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar omongan. Jangan mudah diadu domba. Masyarakat Bali sudah cerdas dan mampu menilai mana perjuangan nyata dan mana yang hanya mencari sensasi,” pungkas Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang alias Donnox Wong.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Direktur Pertamina Sidak di SPBU

    Direktur Pertamina Sidak di SPBU

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 887
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta untuk memastikan kualitas BBM yang dipasarkan oleh Pertamina. Dalam pemeriksaan yang dilakukan bersama lembaga independen PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia, diperoleh hasil bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai […]

  • Gubernur Koster Resmi Berlakukan Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai Untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal

    Gubernur Koster Resmi Berlakukan Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai Untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai Untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal, yang ditandatangani, Selasa (Anggara Paing, Bala), 24 Pebruari 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Perda ini merupakan salah satu bentuk implementasi […]

  • Pemkab Cirebon Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Buruh dan Jaga Kondusivitas Dunia Usaha

    Pemkab Cirebon Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Buruh dan Jaga Kondusivitas Dunia Usaha

    • calendar_month Sabtu, 19 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 241
    • 0Komentar

    CIREBON, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto. Pertemuan yang juga dihadiri Wakil […]

  • Dewa Rai Desak KY Turun Periksa Tiga Hakim PTUN di Balik Putusan Lift Kelingking

    Dewa Rai Desak KY Turun Periksa Tiga Hakim PTUN di Balik Putusan Lift Kelingking

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar yang mengabulkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dalam sengketa penghentian operasional Lift Kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, memicu sorotan tajam dari jajaran legislatif Bali. Sorotan tersebut bahkan berkembang menjadi desakan agar Komisi Yudisial (KY) turun memantau dan memeriksa aspek perilaku […]

  • Semangat Kebersamaan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Bersama Warga Membangun Masjid

    Semangat Kebersamaan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Bersama Warga Membangun Masjid

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 214
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Kanduangan melaksanakan kegiatan Karya Bhakti pembangunan Masjid Al-Nurul bersama masyarakat di Kampung Kanduangan, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pembangunan fasilitas umum berupa tempat ibadah, sekaligus mempererat hubungan dan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat di desa binaan. Selasa(28/1/2025) Dalam kegiatan ini, […]

  • Waka Bidang Hukum PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu Dr. Sugiarto Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Dedikasikan untuk Membela Wong Cilik

    Waka Bidang Hukum PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu Dr. Sugiarto Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Dedikasikan untuk Membela Wong Cilik

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Bengkulu
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, matacompas.com – Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, Dr. Sugiarto, SH, MH, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah sukses menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Borobudur, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pencapaian akademik tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier Dr. Sugiarto yang selama ini dikenal sebagai advokat nasional, aktivis hukum, […]

expand_less