Dr Somvir Soroti Temuan BPK dan Serapan Belanja APBD 2025, Gusti Ayu Mas Sumatri Bacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali

DENPASAR – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun di balik capaian tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi.

Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., M.A.P. dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026), mewakili Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr. Somvir.

Dalam pembukaannya, Fraksi Demokrat-NasDem menyampaikan penghormatan kepada seluruh pimpinan rapat, jajaran Pemerintah Provinsi Bali, serta mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Kepolisian Republik Indonesia.

“Semoga Polri senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam mengemban amanah menjaga keamanan serta mengayomi masyarakat,” demikian disampaikan dalam pandangan umum fraksi.

Apresiasi WTP, Namun Tata Kelola Harus Terus Dibenahi

Fraksi Demokrat-NasDem menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr. Somvir melalui pandangan umum yang dibacakan Gusti Ayu Mas Sumatri menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi meminta pemerintah mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar kualitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

Soroti Empat Temuan Penting BPK

Fraksi Demokrat-NasDem secara khusus meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Bali terhadap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Empat persoalan utama yang menjadi perhatian fraksi meliputi:

Pengelolaan hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai belum memadai.

Dugaan potensi kelebihan pembayaran pembangunan Menara Turyapada sebesar Rp2,31 miliar, ditambah biaya personel dan nonpersonel sekitar Rp384,07 juta.

Temuan yang terus berulang dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan adanya inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Manajemen aset daerah yang dinilai masih belum optimal.

Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, berbagai temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak terus menjadi catatan berulang dalam pemeriksaan BPK pada tahun-tahun berikutnya.

Bedah Kinerja APBD 2025

Fraksi Demokrat-NasDem juga mengulas secara rinci realisasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Data yang dipaparkan menunjukkan:

Target pendapatan daerah sebesar sekitar Rp6,66 triliun dengan realisasi mencapai Rp7,41 triliun atau sekitar 105,82 persen.

Belanja daerah ditargetkan sekitar Rp7,41 triliun namun terealisasi Rp6,55 triliun atau sekitar 88,42 persen.

Pembiayaan neto tercatat sekitar Rp219,21 miliar.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai sekitar Rp712,87 miliar.

Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, tingginya SILPA menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Retribusi Daerah Melonjak Hingga 206 Persen

Salah satu hal yang mendapat sorotan ialah melonjaknya realisasi retribusi daerah.

Fraksi mencatat target retribusi sebesar sekitar Rp439,46 miliar justru terealisasi mencapai Rp909,59 miliar atau sekitar 206,97 persen.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan apakah lonjakan itu terjadi karena kesalahan dalam penyusunan target pendapatan atau memang terdapat peningkatan penerimaan yang luar biasa selama tahun anggaran berjalan.

Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci agar penyusunan target APBD pada tahun berikutnya menjadi lebih realistis.

Belanja Modal Tanah Hanya 3,8 Persen

Sorotan tajam lainnya diarahkan kepada rendahnya realisasi belanja modal tanah.

Dari target sekitar Rp31,06 miliar, realisasi hanya mencapai sekitar Rp1,18 miliar atau sekitar 3,80 persen.

Fraksi mempertanyakan penyebab rendahnya penyerapan tersebut, sekaligus meminta penjelasan apakah dana yang telah dikeluarkan telah menghasilkan perolehan aset tanah sesuai luas yang direncanakan.

Selain itu, Fraksi juga mempertanyakan rendahnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang hanya mencapai sekitar 86,25 persen dari target.

Fraksi meminta penjelasan apakah keterlambatan penyaluran bantuan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten/kota di Bali.

Kritik Rencana Pinjaman Daerah

Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kembali mencantumkan rencana pinjaman daerah sebesar sekitar Rp530 miliar dalam APBD.

Menurut Fraksi, pola tersebut terus berulang setiap tahun, namun pada akhirnya pinjaman tidak pernah direalisasikan karena kondisi keuangan daerah justru mengalami surplus.

Fraksi mengingatkan bahwa apabila pinjaman benar-benar dilakukan, maka akan membebani APBD tahun-tahun berikutnya sebagaimana pernah terjadi dalam restrukturisasi anggaran pada 2023 dan 2024.

Karena itu Fraksi meminta agar Pemerintah Provinsi Bali tidak lagi menggunakan skema pinjaman daerah sebagai instrumen penyusunan APBD apabila pada akhirnya tidak diperlukan.

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

Selain mengejar serapan anggaran, Fraksi Demokrat-NasDem mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Bali lebih menitikberatkan setiap program terhadap hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Fraksi berharap seluruh kebijakan anggaran diarahkan pada:

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

penurunan angka kemiskinan;

peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fraksi juga meminta agar besaran SILPA dapat ditekan melalui perencanaan yang lebih akurat sehingga anggaran benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.

Usulkan Tambahan Dana BKK untuk RSUD Karangasem

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-NasDem turut menyoroti penurunan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali kepada Kabupaten Karangasem.

Fraksi mencatat alokasi BKK Tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp18 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp25 miliar.

Padahal Kabupaten Karangasem telah mengusulkan kebutuhan sekitar Rp90 miliar, termasuk untuk rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem.

Melihat besarnya SILPA APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp712 miliar, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Gubernur Bali mempertimbangkan penambahan BKK guna mendukung rehabilitasi RSUD Karangasem demi pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Bali.

Dorong APBD Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Menutup pandangan umumnya, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr. Somvir, melalui pembacaan oleh I Gusti Ayu Mas Sumatri, menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Fraksi berharap seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti, belanja daerah lebih efektif, perencanaan APBD semakin akurat, serta setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.