Breaking News
light_mode
Trending Tags

9 Tahun Pergub Busana Adat Bali: Gubernur Koster Tegaskan Identitas Nak Bali Berdampak Positif bagi Ekonomi Lokal

  • account_circle Redaksi Bali
  • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BULELENG, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya kepatuhan atas kebijakan penggunaan Busana Adat Bali yang telah berjalan selama 9 tahun, sejak diberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Karya Ngenteg Linggih di Pura Puncak Duwur Sari, Desa Adat Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Sabtu (26/9/2026), bertepatan dengan Rahina Purnama Kapat.

Mengingat, Pura Puncak Duwur Sari merupakan pura sakral dan bersejarah yang disebut sebagai salah satu titik awal peradaban Bali Kuno.

Gubernur Koster mengatakan, kebijakan penggunaan Busana Adat Bali merupakan kebijakan yang diberlakukannya saat menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023. Kebijakan tersebut diatur melalui Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 26 September 2018 dan diluncurkan pada 11 Oktober 2018.

“Tepat pada hari ini, hari suci yang penuh anugerah ini, angayubagia kebijakan Penggunaan Busana Adat Bali telah berjalan selama 9 tahun,” kata Gubernur Koster.

Dalam Pergub tersebut, penggunaan Busana Adat Bali ditetapkan setiap Hari Kamis, Purnama, Tilem, serta Hari Jadi Provinsi Bali pada 14 Agustus.

Kebijakan tersebut diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Busana Adat Bali merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya nasional.

Penggunaan Busana Adat Bali juga bertujuan menjaga dan memelihara kelestarian busana adat sebagai bagian dari peneguhan jati diri, karakter, dan budi pekerti.

Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dengan pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia, mengenali nilai estetika, etika, moral, dan spiritual dalam budaya Bali, serta mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.
Kebijakan penggunaan Busana Adat Bali berlaku di lingkungan lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.

Sementara itu, masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi Bali diperbolehkan menggunakan Busana Adat Bali atau busana adat daerah masing-masing.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Hal itu terlihat dari semakin semaraknya penggunaan Busana Adat Bali oleh pegawai pemerintah, hotel, restoran, bank, pusat perbelanjaan, siswa, generasi muda, hingga berbagai komponen masyarakat lainnya.

Penggunaan Busana Adat Bali juga tidak hanya terlihat pada hari-hari yang telah ditetapkan dalam Pergub, tetapi mulai digunakan masyarakat pada berbagai kesempatan lainnya.

Gubernur Koster menilai penggunaan Busana Adat Bali menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat identitas, karakter, jati diri, serta rasa cinta masyarakat Bali dalam menampilkan diri sebagai Nak Bali yang berbudaya.

“Ternyata, penggunaan Busana Adat Bali berdampak sangat positif terhadap perkembangan industri busana adat, meliputi: penenun, penjahit, desain busana adat Bali untuk kegiatan adat dan kantor, peningkatan produksi busana adat Bali, UMKM, Butik, dan mata rantai lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Masyarakat Bali,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga pendidikan, hotel, restoran, mall, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat Bali yang telah tertib dan disiplin menggunakan Busana Adat Bali sesuai Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018.

Atas restu Ida Bhatara yang berstana di Pura Puncak Duwur Sari, Gubernur Koster mengimbau seluruh pihak, terutama yang belum menerapkan penggunaan Busana Adat Bali, agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Gubernur Koster menegaskan, kepatuhan menggunakan Busana Adat Bali merupakan bentuk tanggung jawab bersama masyarakat Bali dalam memuliakan Bali, melestarikan budaya, sekaligus menjaga masa depan Bali bagi generasi penerus.

“Kalau bukan Kita Masyarakat Bali, siapa lagi yang harus bertanggungjawab atas keberlanjutan masa depan Bali. Busana Adat Bali adalah Kita, Nak Bali,” tutupnya.

Reporter: Putu Ivan.
Redaktur: Agus Jaya.

  • Penulis: Redaksi Bali

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aktivis 98 David Pajung Beri Apresiasi Khusus untuk Sufmi Dasco

    Aktivis 98 David Pajung Beri Apresiasi Khusus untuk Sufmi Dasco

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta — Momen bersejarah tercipta di Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), ketika RUU Perampasan Aset Koruptor resmi disahkan menjadi Undang-Undang secara musyawarah mufakat. Pengesahan ini disambut apresiasi besar oleh David Pajung, Ketua Umum ALL Cipayung Nusantara, yang menilai capaian tersebut adalah bukti nyata Sufmi Dasco Ahmad menepati janji yang pernah disampaikannya kepada masyarakat. David […]

  • CIPTAKAN NAPI KOMPETEN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG BERIKAN PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK DAPUR SEHAT LAPAS SUKAMISKIN

    CIPTAKAN NAPI KOMPETEN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG BERIKAN PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK DAPUR SEHAT LAPAS SUKAMISKIN

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com | Bandung, (03/02/2025) – Dalam rangka untuk meninjau sejauh mana kesiapan sarana prasarana dapur sehat pada program pembinaan kemandirian tata boga Lapas Kelas I Sukamiskin, jajaran kegiatan kerja terima kunjungan tim penilai kesehatan lingkungan dan gizi dari Puskesmas Arcamanik, ini merupakan bentuk pembinaan tim penilai untuk memberikan pemahaman serta standarisasi dapur sehat serta untuk […]

  • IMAS Lontarkan “By the Sign, By Order” dalam Praperadilan I Made Daging: Ada Apa di Balik Penanganan Perkara?

    IMAS Lontarkan “By the Sign, By Order” dalam Praperadilan I Made Daging: Ada Apa di Balik Penanganan Perkara?

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Penanganan perkara hukum yang menjerat I Made Daging kembali menuai kritik tajam. Dalam sidang praperadilan jilid III di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (28/10/2026), I Made Ariel Suardana atau IMAS, selaku bagian dari tim kuasa hukum I Made Daging, mempertanyakan konsistensi penanganan perkara setelah penyidikan sebelumnya dihentikan, tetapi kemudian muncul laporan dan proses […]

  • Pertambangan Rakyat Papua Tengah Menjadi Pertanyaan di Balik Rencana Pengelolaan Tambang ANTAM

    Pertambangan Rakyat Papua Tengah Menjadi Pertanyaan di Balik Rencana Pengelolaan Tambang ANTAM

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Rencana pengelolaan lahan bekas PT Kristalin Eka Lestari oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) memunculkan pertanyaan penting mengenai posisi masyarakat adat sebagai pemilik tanah di Papua Tengah. Di tengah rencana tersebut, nasib usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjadi sorotan. Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, […]

  • Jangan Percaya Informasi Menyesatkan, Pemprov Bali dan Pansus TRAP Pastikan Gugatan Lift Kaca Belum Diputus

    Jangan Percaya Informasi Menyesatkan, Pemprov Bali dan Pansus TRAP Pastikan Gugatan Lift Kaca Belum Diputus

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali membantah keras isu yang beredar di media sosial bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan investor proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, menegaskan informasi tersebut […]

  • Dari Pasar Kediri ke Kerambitan, Alit Kelakan-Made Supartha Gencarkan Gerakan Pilah Sampah

    Dari Pasar Kediri ke Kerambitan, Alit Kelakan-Made Supartha Gencarkan Gerakan Pilah Sampah

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    TABANAN, MATACOMPAS.COM – Persoalan sampah yang masih menjadi tantangan lingkungan mendapat perhatian serius jajaran PDI Perjuangan. Melalui gerakan kerja bakti massal dan aksi pemilahan sampah, PDI Perjuangan menggerakkan kader serta masyarakat untuk turun langsung menjaga kebersihan lingkungan secara serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (14/11/2026). Di Kabupaten Tabanan, gerakan tersebut menyasar sejumlah pasar tradisional. Setelah sebelumnya […]

expand_less