Antisipasi Ancaman Siber dan Kebocoran Data, Pemkab Bangli Perkuat Sistem Keamanan Digital Lewat RoPA-DPIA
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANGLI, MATACOMPAS.COM – Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut kesiapan sistem keamanan informasi yang semakin kuat. Di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, ancaman serangan siber, kebocoran informasi, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah strategis dengan memperkuat literasi keamanan siber sekaligus meningkatkan tata kelola pelindungan data pribadi di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Literasi Siber serta Pendampingan Penyusunan Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA), yang berlangsung di Ruang Rapat Krisna, Kantor Bupati Bangli, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melalui Bidang Persandian tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas seluruh perangkat daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.
Menurutnya, penguatan literasi siber dan pendampingan penyusunan RoPA serta DPIA menjadi kebutuhan penting untuk memastikan setiap aplikasi dan layanan digital yang dikelola pemerintah daerah memiliki tata kelola keamanan informasi dan pelindungan data pribadi yang memadai.
Ia juga menekankan bahwa keamanan informasi tidak dapat dibangun hanya oleh satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi, sinergi, serta keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tercipta sistem pengamanan informasi yang terpadu dan mampu merespons berbagai potensi ancaman secara cepat.
Sementara itu, dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan I Gede Eddy Hartawan, ditegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi instrumen penting dalam mendorong efektivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi ancaman siber dan risiko kebocoran data. Karena itu, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan digital.
Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan informasi tidak boleh hanya dibebankan kepada Diskominfosan, melainkan menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah.
“Keamanan informasi dan pelindungan data pribadi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran seluruh aparatur untuk menjaga keamanan informasi serta data yang dikelola pemerintah daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah.
Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan ini memiliki dua sasaran utama. Pertama, memperkuat jaring komunikasi keamanan siber melalui koordinasi yang cepat, terpadu, dan responsif antarperangkat daerah dalam menghadapi potensi insiden keamanan informasi.
Kedua, meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam menyusun dokumen RoPA dan DPIA, terutama bagi unit kerja yang mengelola aplikasi berbasis web serta melakukan pemrosesan data pribadi masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Dalam konteks tersebut, RoPA atau Record of Processing Activities merupakan dokumen yang mencatat seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi, mulai dari jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, hingga bagaimana data tersebut dikelola.
Sementara DPIA atau Data Protection Impact Assessment merupakan penilaian dampak pelindungan data pribadi yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko, sekaligus menentukan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keamanan dan privasi data.
Untuk memberikan pemahaman sekaligus pendampingan teknis, Diskominfosan Kabupaten Bangli menghadirkan tiga narasumber dari Bidang Persandian, yakni I Putu Sundika, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Persandian; I Made Widiartha, S.T., M.A.P., Sandiman Ahli Madya; serta I Putu Ananta Wijaya, S.Kom., Sandiman Ahli Pertama.
Ketiga narasumber memberikan materi mengenai literasi keamanan siber, tata kelola keamanan informasi, serta pendampingan teknis penyusunan RoPA dan DPIA. Peserta juga diarahkan agar mampu melakukan pemetaan aplikasi yang digunakan di masing-masing perangkat daerah, mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi, serta mengidentifikasi potensi risiko keamanan secara sistematis dan terukur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Sekretaris Perangkat Daerah, Wakil Direktur RSUD Bangli, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris Camat se-Kabupaten Bangli, serta tenaga teknis IT pengelola aplikasi dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bangli berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya keamanan informasi dan memiliki kesadaran kolektif dalam melindungi data yang dikelola pemerintah. Sinergi lintas sektor, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar pengelolaan data yang baik menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemerintahan digital yang tangguh.
Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Keamanan Data
Penguatan keamanan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif maupun regulasi. Lebih dari itu, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebab, di era pemerintahan digital, data menjadi salah satu aset penting yang harus dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Kelalaian dalam pengelolaannya dapat berdampak terhadap pelayanan publik sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dengan memperkuat literasi siber, membangun koordinasi keamanan informasi, serta mendorong penyusunan RoPA dan DPIA di seluruh perangkat daerah, Pemkab Bangli berupaya memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan peningkatan keamanan dan pelindungan privasi.
Langkah ini sekaligus menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, aman, dan terpercaya, sehingga kemajuan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak atas pelindungan data pribadi.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar