Breaking News
light_mode
Trending Tags

Agung Gempa Nahkodai Dekopinwil Bali 2025-2030, Nyoman Suwirta Dukung Penuh 

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Bali memasuki babak baru yang krusial. Dinamika suksesi kepemimpinan periode 2025-2030 mengerucut setelah salah satu kandidat, I Nyoman Suwirta, secara terbuka dan komunikatif menyatakan mundur dari pencalonan.

Keputusan ini diambil Suwirta, yang kini mengemban amanat baru sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menegaskan prioritasnya untuk berkonsentrasi penuh pada tugas legislatif tersebut.

“Saya ingin fokus di DPRD. Kalau ada di sana-sini, apapun ceritanya tentu saya tidak akan bisa fokus bekerja,” ujar Suwirta dengan lugas.

Sikap Suwirta ini disertai dengan pernyataan dukungan penuh kepada I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana (Agung Gempa). Keduanya diketahui merupakan sahabat akrab sejak lama. Suwirta menegaskan, dukungannya didasari oleh keyakinan penuh terhadap visi dan program kerja Agung Gempa.

“Saya mengetahui Pak Agung Gempa maju dengan program perencanaan, target, dan capaian yang jelas untuk memajukan organisasi Dekopin Bali. Ini selaras dengan era kekinian dan tantangan ke depan. Saya melihat Agung Gempa paham betul arah dan kebijakan pembangunan Bali di bawah visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, dan pasti mampu menyelaraskan tantangan Dekopin kini dan ke depan,” jelas Suwirta.

Pondasi Baru: Dekopin Bukan Tempat Istirahat Pensiunan

Lebih dari sekadar dukungan, I Nyoman Suwirta turut memberikan contoh dan meletakkan pondasi penting bagi masa depan Dekopin. Ia mengingatkan bahwa organisasi ini menuntut keseriusan penuh di era global dan memasuki Bali Era Baru.

“Wadah Dekopin, pengurus, terlebih ketua, bukan tempat istirahat pejabat yang sudah pensiun di sebuah instansi tertentu,” tegasnya.

Menurut Suwirta, Dekopin memerlukan pemimpin yang fokus, tulus, dan memiliki pengalaman di berbagai bidang organisasi. Terlebih, kemampuan optimalisasi digitalisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni “Koperasi Go Digital”.

“Ini tantangan serius ke depan. Saya mendukung penuh Agung Gempa menahkodai Dekopin 2025-2030 dan bersinergi dengan semua elemen,” pungkasnya . (Red)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Jabar Harmonisasi 4 Raperwal Kota Banjar: Perkuat Dasar Hukum Tata Kelola Daerah

    Kanwil Kemenkum Jabar Harmonisasi 4 Raperwal Kota Banjar: Perkuat Dasar Hukum Tata Kelola Daerah

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 176
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat melaksanakan rapat harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Banjar pada Selasa (21/01/2025). Bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, bersama Tim Pokja 2 […]

  • Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Gung Cok Minta Himbauan Jarak Penjor Tidak Singgung Tradisi Bali, Soroti Kabel PLN di Depan Rumah

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Gung Cok Minta Himbauan Jarak Penjor Tidak Singgung Tradisi Bali, Soroti Kabel PLN di Depan Rumah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 6
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com |Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok), memberikan tanggapan terkait polemik himbauan PLN mengenai jarak aman pemasangan penjor dari kabel listrik. Ia menilai himbauan tersebut sah secara teknis, namun berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak mempertimbangkan aspek adat dan tradisi masyarakat Bali. Menurut Gung Cok, edukasi […]

  • UMP NTT 2026 Resmi Ditetapkan, Dewan Pengupahan Sepakat Gunakan Alpha 0,7

    UMP NTT 2026 Resmi Ditetapkan, Dewan Pengupahan Sepakat Gunakan Alpha 0,7

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 11
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 resmi ditetapkan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 528/KEP/HK/2025. Penetapan ini diumumkan pada 22 Desember 2025 dan menjadi pedoman pengupahan bagi seluruh wilayah NTT mulai awal tahun mendatang. Gubernur menjelaskan bahwa besaran UMP 2026 merupakan hasil pembahasan panjang Dewan […]

  • Aktivitas PT Bali Turtle Island Development Ditutup Sementara, Pansus TRAP Soroti Ketidaksinkronan Dokumen dan Fakta

    Aktivitas PT Bali Turtle Island Development Ditutup Sementara, Pansus TRAP Soroti Ketidaksinkronan Dokumen dan Fakta

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara sejumlah aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Kamis (23/4/2026). Keputusan tersebut diambil setelah tim Pansus menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, […]

  • Sengketa Lahan Denpasar Utara Memanas, Kuasa Hukum Minta Polisi Bertindak Tegas

    Sengketa Lahan Denpasar Utara Memanas, Kuasa Hukum Minta Polisi Bertindak Tegas

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com |  Dugaan penguasaan kembali lahan secara sepihak di Denpasar Utara kian menjadi perhatian publik.  Tim Kuasa Hukum pemilik lahan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas dan profesional demi menjamin kepastian hukum atas hak milik yang telah diperoleh secara sah. Perkara ini bermula pada 17 Desember 2025, ketika terjadi transaksi jual beli lahan […]

  • PT. JH dan Pansus TRAP Sepakat Jaga Akses Publik

    PT. JH dan Pansus TRAP Sepakat Jaga Akses Publik

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com – PT. Jimbaran Hijau (JH) secara resmi mengklarifikasi bahwa kabar mengenai penutupan akses menuju dan dari Pura Batu Nunggul adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Lebih lanjut, JH menyatakan keselarasan prinsip dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali yang menolak segala bentuk pemblokiran akses masyarakat. […]

expand_less