Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Ombudsman NTT Kawal Kasus RS Pratama Wewiku: Pastikan Proses Hukum Transparan dan Bebas Maladministrasi

Ombudsman NTT Kawal Kasus RS Pratama Wewiku: Pastikan Proses Hukum Transparan dan Bebas Maladministrasi

  • account_circle Redaksi Matakompas
  • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NTT, Matakompas.com- Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Wewiku di Kabupaten Malaka kini menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur hukum dan prinsip transparansi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTT untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan kasus ini,”

“Ombudsman tentu berkepentingan memastikan tidak ada maladministrasi maupun pelanggaran dalam pelayanan publik, termasuk dalam proyek fasilitas kesehatan seperti RS Pratama Wewiku,” ujar Darius kepada wartawan di Betun, Jumat (31/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik bertema Akses Pengaduan Pelayanan Publik yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT di Hotel Nusa Dua, Betun, Kabupaten Malaka.

Sebagai informasi, kasus dugaan penyimpangan proyek RS Pratama Wewiku saat ini tengah diselidiki oleh Kejati NTT.

Sejumlah aset milik mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kontraktor pelaksana, dikabarkan telah disita sebagai bagian dari proses penyidikan.

Langkah Ombudsman untuk turut memantau jalannya kasus ini menunjukkan upaya serius lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dalam menjaga integritas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah.

Melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas lembaga, Ombudsman berharap setiap proses hukum dapat berjalan adil, akuntabel, dan memberikan efek jera terhadap praktik maladministrasi dalam proyek pelayanan publik.*** Eky Luan

Tags
  • Penulis: Redaksi Matakompas

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Mekar Sari Cek Kolam Bioflok Ikan Nila

    Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Mekar Sari Cek Kolam Bioflok Ikan Nila

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 5
    • 0Komentar

    DUMAI, MATAKOMPAS. COM– Personil Bhabinkamtibmas Kelurahan Mekar Sari Polsek Dumai Barat, Aipda SG. Manalu, bersama pengelola kolam, Harisman Zai, melaksanakan kegiatan pengecekan Pekarangan Pangan Bergizi pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan yang berlokasi di Jalan Arjuna RT 02, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ini difokuskan pada pemantauan peternakan ikan nila […]

  • Menjelang Masa Jabatan Berakhir Bupati Indramayu Nina Agustina Memgadakan Syukuran Pembangunan Mall .

    Menjelang Masa Jabatan Berakhir Bupati Indramayu Nina Agustina Memgadakan Syukuran Pembangunan Mall .

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 260
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Mall Indramayu dipastikan mulai beroperasi pada awal Maret 2025 nanti. Saat ini progres pembangunannya diketahui sudah mencapai sekitar 90 persen. General Manager Mall Indramayu, Ohezisokhi Maruhawa mengatakan, untuk keterisian tenan yang akan membuka usaha di Mall Indramayu sendiri sekarang sudah sekitar 87 persen. Tenan tersebut diantaranya Matahari Departemen Store, Cinema XXI, Azko, Fun […]

  • Bali-NTT Perkuat Harmoni Sosial, Gubernur Koster dan Gubernur Melki Laka Lena Teken Komitmen Bersama

    Bali-NTT Perkuat Harmoni Sosial, Gubernur Koster dan Gubernur Melki Laka Lena Teken Komitmen Bersama

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    LABUAN BAJO, Matakompas.com |  Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi antar wilayah melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur NTT Melki Laka Lena di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu, 28 Januari 2026. Komitmen ini menjadi langkah strategis kedua daerah dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat […]

  • KPK Respon Desakan Massa Aksi Terkait Dugaan Korupsi 8.3T PT Pupuk Indonesia

    KPK Respon Desakan Massa Aksi Terkait Dugaan Korupsi 8.3T PT Pupuk Indonesia

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/6/2025). Aksi ini berlangsung serius dan penuh tekanan, diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol ketegasan mereka menuntut agar KPK segera membuka penyelidikan atas dugaan korupsi besar senilai Rp8,3 triliun […]

  • Tiga Dugaan Korupsi di PLN, Pejabat PLN Pusat Diperiksa

    Tiga Dugaan Korupsi di PLN, Pejabat PLN Pusat Diperiksa

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.062
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor Polri tengah menyelidiki dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN). Wakil Kepala Kortastipidkor Polri Brigadir Jenderal Arief Adiharsa mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus masih tahap awal. Sabtu(8/3/2025) “Masih tahap penyelidikan ya,” kata Arief. Respons tersebut menjawab soal pemeriksaan pejabat PLN Pusat yang dipanggil oleh Kortastipidkor […]

  • Sidang Praperadilan Made Daging Bergulir, GPS Tegaskan Pasal Sudah Kedaluwarsa

    Sidang Praperadilan Made Daging Bergulir, GPS Tegaskan Pasal Sudah Kedaluwarsa

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Sidang praperadilan terkait penetapan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat, 6 Pebruari 2026.  Agenda persidangan kali ini adalah penyampaian kesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon. Kuasa hukum Pemohon, Gede Pasek Suardika (GPS), menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak […]

expand_less