Pembangunan Titik 9 dan 10 Dimulai, Gubernur Koster ‘Geber’ Penuntasan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani

BULELENG, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani melalui kegiatan Upacara Adat Ngeruak dan Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2. Kegiatan ini digelar di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan ini merupakan bagian strategis dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, sekaligus meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, dan kelancaran distribusi logistik.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan jalan shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Dalam hitungan minggu setelah pelantikan, Gubernur Koster langsung menghadap Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelanjutan pembangunan shortcut yang telah direncanakan dari Titik 1 hingga Titik 12.

“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.

Ia mengucapkan proyek tetap berjalan dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Gubernur Koster juga menegaskan perannya dalam mengawal proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak, hingga penentuan waktu ground breaking.

“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” jelasnya sambil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.

Ke depan, Gubernur Koster juga mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki medan paling berat. Ia menargetkan proses pembebasan lahan dimulai pada tahun 2026, sehingga konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030.

“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis di Bali paling lambat tahun 2030, pada periode keduanya sebagai gubernur.

*Jaga Keberlanjutan Bali sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia*

Penuntasan infrastruktur ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia.

Menurut Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, yakni mencapai 66 persen. Kontribusi tersebut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat meningkat, dengan tingkat hunian hotel berada di kisaran 75–85 persen.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan dampak negatif, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua persoalan tersebut, menurutnya, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.

“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan dan mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, telah menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

Gubernur Koster juga mengungkapkan dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya datang ke Bali. Kontribusi devisa wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun, atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.

“Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Koster menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja meskipun menghadapi kritik dan perdebatan di media sosial. Ia menganggap dinamika tersebut sebagai bagian dari risiko kepemimpinan.

“Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja. Kalau dengan membully orang lain hidupnya jadi bahagia, silakan,” ucapnya.

*Kualitas Kerja Nomor Satu dan Harus Tepat Waktu*

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional, menjaga kualitas, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.

Gubernur Koster berharap pembangunan infrastruktur yang dimulai saat ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani. Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.

Untuk Paket 1, proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025–2027. Sedangkan selanjutnya untuk pembangunan Shortcut Singaraja -Mengwitani titik 9-10 paket 2 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187 miliar dan nilai kontrak paket 3 yaitu sebesar Rp. 189, 716 miliar.

Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas jalan Singaraja–Mengwitani memiliki tingkat risiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan tercatat sekitar 140 kecelakaan per tahun dengan 16 korban meninggal dunia. Melalui perbaikan geometrik jalan ini, waktu tempuh dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang drastis, serta tingkat kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen.

“Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun demikian, untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani masih diperlukan pembangunan lanjutan pada Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.

Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas Bali Utara–Selatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata.(rd)