Bahas Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster Tegaskan Data Statistik Jadi Kompas Pembangunan Bali

DENPASAR, Matakompas.com | Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat, 6 Pebruari 2026.

Pertemuan tersebut membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Dalam audiensi itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya data statistik yang akurat sebagai rujukan utama pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.

Ekonomi Bali Tumbuh Tertinggi dalam Tujuh Tahun

Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan perekonomian Bali sepanjang 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.

Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi. Sementara perjalanan wisatawan nusantara meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.

Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak 1996 sekaligus paling rendah secara nasional, dengan jumlah penduduk miskin 160,09 ribu orang dan garis kemiskinan rumah tangga sekitar Rp2,65 juta per bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 sebesar 1,45 persen, juga terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal telah melampaui pekerja informal, sementara proporsi pekerja penuh terus meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53 dan menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional.

Instruksi Tekan Kemiskinan dan Nolkan Pengangguran

Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah menjadikan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” kata Gubernur Koster.

Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja memetakan pengangguran serta menggelar bursa kerja berskala besar agar lulusan SMK dan perguruan tinggi terserap dunia usaha.

“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” tambahnya.

Program SDM dan Insentif Demografi Bali

Pemprov Bali juga menjalankan program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana”, sejak Agustus 2025 dengan target 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini mencakup pembiayaan penuh pendidikan serta bantuan biaya hidup Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan melalui kerja sama dengan puluhan perguruan tinggi di Bali.

“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” tegas Gubernur Koster.

Selain itu, Pemprov Bali menyiapkan Program Insentif Nyoman dan Ketut yang berlaku penuh mulai 2026 untuk menjaga keberlanjutan demografi sekaligus pelestarian identitas budaya Bali. Insentif meliputi layanan kesehatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.

“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegasnya.

Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Dalam audiensi tersebut, BPS Bali juga meminta dukungan Pemprov Bali untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sensus kelima yang digelar setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh dan menilai sensus ini penting untuk memperkuat basis data transformasi ekonomi Bali, termasuk ekonomi digital, hijau, dan biru dalam kerangka pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sinergi antara Pemprov Bali dan BPS diharapkan semakin memperkuat ketersediaan data yang kredibel, terukur, dan mutakhir sebagai kompas pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. (red).