NCW Bali Ultimatum Keras MoU Gubernur Bali – Agus Andrianto: Bukan Seremoni, Negara Harus Hadir Nyata

DENPASAR, 27 April 2026 — Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dinilai sebagai momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun di balik seremoni tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (NCW) Bali justru melihatnya sebagai titik krusial untuk menguji keseriusan negara dalam menjawab persoalan nyata di lapangan.

Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang, menyampaikan kritik tegas. Ia menekankan bahwa publik tidak lagi membutuhkan komitmen normatif yang berulang, melainkan langkah konkret yang dapat diukur dan dirasakan dampaknya secara langsung.

“Ini bukan ruang simbolik. Jika tidak ada implementasi nyata, kesepakatan ini berisiko hanya menjadi dokumen formal tanpa arti. Publik sudah terlalu sering melihat pola seperti ini,” ujarnya.

Ujian Kredibilitas Negara

NCW Bali menilai tantangan keimigrasian di Bali saat ini semakin kompleks. Mulai dari pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA), kepatuhan terhadap izin tinggal dan usaha, hingga potensi pelanggaran administratif yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, nota kesepahaman ini dinilai bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan ujian nyata terhadap kredibilitas institusi negara dalam menegakkan aturan secara konsisten.

“Jika regulasi sudah ada tetapi tidak dijalankan secara tegas, maka persoalannya bukan lagi pada aturan, melainkan implementasinya. Ini yang tidak boleh terus berulang,” tegas Donnox Wong.

Ultimatum: Harus Ada Hasil Terukur

Sebagai bentuk kontrol sosial, NCW Bali menyampaikan ultimatum terbuka kepada seluruh pihak terkait agar kesepakatan tersebut segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Beberapa poin yang disoroti antara lain:

Operasi pengawasan terpadu yang berkelanjutan

Penertiban berbasis data dan transparansi

Koordinasi lintas instansi yang efektif dan terukur

Mekanisme evaluasi terbuka kepada publik

“Jangan berhenti di rapat dan penandatanganan. Harus ada output nyata. Jika tidak, publik berhak menilai ini hanya pengulangan pola lama,” lanjutnya.

NCW Bali Siap Mengawal

NCW Bali juga menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Mereka akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan, menghimpun laporan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat.

“Kami tidak dalam posisi menghakimi, tetapi memastikan setiap komitmen diuji dengan realisasi. Ini bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” ujarnya.

Pesan Tegas: Bali Wajah Indonesia

Menutup pernyataannya, NCW Bali mengingatkan bahwa Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penegakan aturan tidak boleh menyisakan ruang abu-abu.

“Negara harus hadir secara nyata—tegas, konsisten, dan transparan. Jika tidak, yang dipertaruhkan bukan hanya sistem, tetapi juga marwah institusi dan kepercayaan publik secara keseluruhan,” pungkas Donnox Wong.