Gung Cok Warning Keras Soal Hibah Pemprov Bali: APBD Jangan Cuma Jadi Formalitas Anggaran

DENPASAR — Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan belanja hibah Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD 2026.

Gung Cok mengingatkan pemerintah daerah agar anggaran hibah tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan untuk memenuhi daftar usulan kelompok atau lembaga penerima. Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan Gung Cok di tengah besarnya postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dalam APBD tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp6,33 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp7,16 triliun.

Menurut Gung Cok, besarnya belanja daerah harus berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, belanja hibah tidak boleh hanya dipandang sebagai pos anggaran yang harus direalisasikan.

«“Jangan sampai hibah hanya menjadi rutinitas anggaran. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun manfaatnya,” tegas Gung Cok.»

Politisi Golkar tersebut menilai pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme verifikasi sebelum sebuah usulan hibah ditetapkan sebagai penerima anggaran.

Kelengkapan proposal, kata dia, tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Pemerintah perlu melihat tingkat urgensi, skala prioritas, pemerataan, manfaat sosial, hingga kemampuan penerima dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Gung Cok meminta agar jangan sampai proposal yang secara administratif lengkap justru mengalahkan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.

“Harus ada skala prioritas. Jangan sampai kebutuhan yang lebih mendesak justru kalah dengan usulan yang sifatnya tidak prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, APBD memiliki ruang fiskal yang terbatas sementara kebutuhan pembangunan Bali sangat besar. Anggaran daerah harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan sosial.

Karena itu, menurut Gung Cok, kebijakan hibah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar mekanisme distribusi anggaran.

Gung Cok Soroti Transparansi Penerima Hibah

Selain soal prioritas, Gung Cok juga menyoroti aspek transparansi. Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas siapa penerima hibah, berapa nilai anggaran yang diberikan, untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan, serta apa hasil yang diperoleh setelah anggaran direalisasikan.

Transparansi tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan antara tujuan pemberian hibah dengan realisasi di lapangan.

Bagi Gung Cok, pengawasan terhadap hibah juga tidak boleh dilakukan hanya setelah muncul persoalan. Pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan, verifikasi penerima, penetapan nilai, pencairan, hingga pertanggungjawaban.

«“Pengawasan jangan hanya dilakukan setelah ada masalah. Dari awal harus dipastikan perencanaannya benar, penerimanya tepat, penggunaannya sesuai dan pertanggungjawabannya jelas,” katanya.»

Ia menilai semakin besar anggaran yang digelontorkan melalui skema hibah, semakin besar pula tuntutan publik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.

Karena itu, Fraksi Golkar DPRD Bali mendorong agar belanja hibah benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Gung Cok menegaskan, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan, terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipastikan mendapatkan manfaat.

Jangan sampai APBD hanya selesai sebagai formalitas anggaran, tetapi minim dampak dan tidak menjawab kebutuhan rakyat.

Reporter: Gung K

Redaktur Ivan Ernawan