Breaking News
light_mode
Trending Tags

Camellia Dorong Edukasi Bahaya Vape Hingga ke Tingkat Rumah Tangga

  • account_circle Admin Jakarta
  • calendar_month 9 jam yang lalu
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Matacompas.com Jakarta — Keputusan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa yang menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang haram dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, kini menjadi sorotan penting bagi seluruh elemen masyarakat.

Camellia Panduwinata Lubis, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) sekaligus Ketua Perempuan Jagatara, menyambut baik langkah tersebut. Baginya, fatwa ini bukan sekadar pernyataan keagamaan, melainkan titik awal yang kuat untuk memperkuat perlindungan kolektif, khususnya bagi anak‑anak dan generasi muda Indonesia.

Camellia menegaskan, persoalan vape tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan gaya hidup atau pilihan konsumsi pribadi. Di balik popularitasnya, tersembunyi risiko kerusakan kesehatan, ketergantungan nikotin, kerentanan anak, serta potensi penyalahgunaan yang harus menjadi kepedulian semua pihak.

“Saya mendukung langkah MUI. Perlindungan terhadap generasi muda harus menjadi prioritas. Jangan sampai vape dianggap sebagai gaya hidup modern yang biasa, padahal ada risiko kesehatan dan ketergantungan yang perlu diwaspadai,” ujar Camellia.

Pengawasan Ketat, Termasuk Penjualan kepada Anak di Bawah Umur

Fatwa ini baru akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Camellia mendorong pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan distribusi, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahaya penjualan vape kepada anak di bawah umur, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital dan lingkungan sekitar sekolah.

“Jangan sampai anak‑anak kita menjadi target pasar industri yang justru berpotensi membahayakan masa depan mereka. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus mengambil peran bersama,” tegasnya.

Koordinasi Lintas Lembaga Harus Berjalan Secara Konsisten

Camellia berharap pemerintah mengkaji dan menindaklanjuti rekomendasi MUI secara terkoordinasi, melibatkan BPOM, Kementerian Kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga‑lembaga terkait. Kebijakan publik perlu dijalankan secara konsisten, adil, dan disertai sosialisasi yang memadai kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

“Ini bukan semata‑mata soal melarang sebuah produk. Ini tentang bagaimana negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. Kepentingan ekonomi jangan sampai mengalahkan keselamatan generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Peran Strategis Perempuan dan Ibu di Tengah Keluarga

Sebagai Ketua Perempuan Jagatara, Camellia menekankan bahwa perempuan dan ibu memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun kesadaran keluarga terhadap bahaya zat adiktif, termasuk nikotin. Gerakan edukasi tidak boleh berhenti di level kampanye publik, melainkan harus menyentuh rumah tangga, komunitas, organisasi perempuan, dan lembaga pendidikan.

“Generasi muda harus kita lindungi, bukan kita biarkan menghadapi risiko yang sebenarnya bisa dicegah. Masa depan bangsa dimulai dari kesehatan generasinya,” tutup Camellia.

  • Penulis: Admin Jakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Jabar Terima Audiensi PT Eigerindo Multi Produk Industri Bangun Sinergitas

    Kemenkum Jabar Terima Audiensi PT Eigerindo Multi Produk Industri Bangun Sinergitas

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 266
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG-Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak Eksklusif yang diberikan kepada Pemilik KI untuk memperoleh Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Kekayaan Intelektual juga melindungi masyarakat dari pelanggaran seperti Pembajakan, Pemalsuan, Eksploitasi karya yang tidak sah atau penggunaan Kekayaan Intelektual tanpa seijin dari pemilik yang sah. Pada hari […]

  • Akses Pura di Kawasan BTID Jadi Pembahasan Serius di PHDI Bali, Wisnu Wardana Ingatkan Prinsip Tri Hita Karana

    Akses Pura di Kawasan BTID Jadi Pembahasan Serius di PHDI Bali, Wisnu Wardana Ingatkan Prinsip Tri Hita Karana

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Dinamika terkait akses umat Hindu menuju pura-pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) Serangan kembali menjadi sorotan dalam Paruman yang digelar di Aula Gedung PHDI Provinsi Bali, Kamis (25/6/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur PHDI, sulinggih, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak untuk membahas persoalan akses persembahyangan, keberadaan pura, serta […]

  • Wagub Giri Prasta Salurkan Rp304 Juta untuk Korban Kebakaran hingga Warga Rentan di Jembrana; Total Bantuan 2026 Tembus Rp811,5 Juta

    Wagub Giri Prasta Salurkan Rp304 Juta untuk Korban Kebakaran hingga Warga Rentan di Jembrana; Total Bantuan 2026 Tembus Rp811,5 Juta

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matacompas.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyalurkan bantuan sosial senilai Rp304 juta kepada masyarakat Kabupaten Jembrana. Bantuan tersebut terdiri atas Rp98 juta untuk perbaikan rumah tiga warga korban kebakaran dan Rp206 juta untuk penguatan ekonomi bagi 27 penerima manfaat. Untuk itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta langsung menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat […]

  • Sudirta Sentil KPK: Jangan Tebang Pilih, Kasus Nusron Wahid Jadi Ujian Nyali Pemberantasan Korupsi

    Sudirta Sentil KPK: Jangan Tebang Pilih, Kasus Nusron Wahid Jadi Ujian Nyali Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, MATACOMPAS.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara yang menyeret nama Nusron Wahid. Ia menyoroti dugaan tebang pilih, lambannya penanganan, hingga munculnya kesan bahwa lembaga antirasuah kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar […]

  • Kadispora Sumut Sesali Berita Pemotongan Gaji Securiti

    Kadispora Sumut Sesali Berita Pemotongan Gaji Securiti

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 204
    • 0Komentar

    MEDAN: Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumatera Utara M Mahfullah Pratama Daulay SSTP, MAP, menyesali munculnya berita di suatu media mengenai pemotongan gaji para security di jajaran Dispora Sumut. “Ipunk (panggilan beliau) dengan santai menanggapi berita itu. Untuk diketahui bahwa penyediaan jasa tenaga kebersihan, keamanan atau security dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing […]

  • Aktivis Lintas Organisasi Geruduk KPK Desak Periksa dan Tangkap Pimpinan DPD RI Atas Dugaan Reses Ilegal Rugikan Keuangan Negara

    Aktivis Lintas Organisasi Geruduk KPK Desak Periksa dan Tangkap Pimpinan DPD RI Atas Dugaan Reses Ilegal Rugikan Keuangan Negara

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Jakarta- jarrakpos.com | Aktivis Lintas Organisasi yang terdiri dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Pemuda Bersatu Merah Putih (PBMP) dan Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada hari Jum’at 11 April 2025 mendesak KPK segera memeriksa dan menahan Pimpinan […]

expand_less