Breaking News
light_mode
Trending Tags

Polemik PT Jimbaran Hijau dan Pengempon Pura Memanas, Upe Taufani Temui Kakanwil BPN Bali: Desak Tim Khusus

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Polemik pertanahan antara PT Jimbaran Hijau dengan masyarakat pengempon pura di Jimbaran, Kabupaten Badung, terus bergulir. Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian dan pemulihan hak kini memasuki tahapan koordinasi yang lebih luas dengan institusi pertanahan.

Jumat (20/11/2026), Tim Pemulihan Hak Adat melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO.

Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mempertegas komitmen dan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada 19 November 2026, khususnya mengenai permohonan verifikasi dan identifikasi 4P DPRD Bali.

Ketua Tim Pemulihan Hak Adat, Upe Taufani Mokoagow, S.H., hadir bersama Linda Rahmawati, Gede Nyoman Erawan, Jero Mangku Bulat, dan Jero Mangku Warka.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian Tim Pemulihan Hak Adat. Salah satunya adalah tindak lanjut permohonan verifikasi dan identifikasi 4P DPRD Bali.

Pihak Kanwil BPN Bali menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal ATR/BPN di tingkat kementerian terkait penanganan konflik pertanahan antara masyarakat dengan korporasi.

Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih komprehensif, mengingat persoalan lahan di Jimbaran telah menjadi perhatian masyarakat dan DPRD Bali.

BPN BALI DUKUNG LANGKAH PENGADUAN

Tidak hanya membahas koordinasi dengan pemerintah pusat, pertemuan tersebut juga menyinggung langkah pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya telah dilakukan Tim Pemulihan Hak Adat.

Upe Taufani Mokoagow mengungkapkan, Kanwil BPN Bali memberikan dukungan terhadap langkah Tim Pemulihan yang telah menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat ATR/BPN serta Menteri ATR/BPN melalui Wakil Menteri.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat pengempon pura mendapatkan perhatian dan penanganan pada tingkat kementerian.

Menurut Upe, pengaduan tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan persoalan yang dipersoalkan masyarakat tidak berhenti pada pembahasan di tingkat daerah, tetapi memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga terkait.

USUL BENTUK TIM KHUSUS, LIBATKAN MASYARAKAT, DPRD DAN BPN

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah usulan pembentukan tim khusus untuk menangani konflik lahan antara masyarakat adat Jimbaran dengan pihak korporasi.

Tim Pemulihan Hak Adat mengusulkan agar tim khusus tersebut beranggotakan unsur masyarakat, DPRD, dan BPN.

Keterlibatan ketiga unsur tersebut dinilai penting agar proses penanganan konflik dapat berjalan lebih terkoordinasi, transparan, serta mengedepankan fakta dan data pertanahan.

Ketua Tim Pemulihan Hak Adat, Upe Taufani Mokoagow, menegaskan bahwa pembentukan tim khusus diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian DPRD Bali.

“Usulan kami adalah dibentuk tim khusus dalam penanganan konflik lahan masyarakat adat Jimbaran dengan korporasi. Tim ini melibatkan masyarakat, unsur dewan, dan BPN agar penyelesaian persoalan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama,” ungkap Upe.

Ia berharap usulan tersebut mendapatkan perhatian serius sehingga ada mekanisme kerja yang jelas dalam mengurai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi polemik.

PERJUANGAN HAK ADAT MENUNGGU LANGKAH KONKRET

Pertemuan dengan Kakanwil BPN Bali menjadi bagian dari rangkaian upaya Tim Pemulihan Hak Adat dalam mengawal aspirasi masyarakat pengempon pura di Jimbaran.

Di tengah polemik yang melibatkan PT Jimbaran Hijau, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai persoalan lahan yang mereka perjuangkan.

Tim Pemulihan Hak Adat berharap koordinasi Kanwil BPN Bali dengan Ditjen ATR/BPN dapat segera direalisasikan, termasuk tindak lanjut atas permohonan verifikasi dan identifikasi serta usulan pembentukan tim khusus.

Bagi masyarakat pengempon pura, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hak adat dan keberadaan warisan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret BPN Bali dan kementerian terkait. Masyarakat berharap proses penanganan tidak berhenti pada koordinasi dan pertemuan, tetapi berlanjut pada pemeriksaan, verifikasi, serta penyelesaian yang berlandaskan hukum dan fakta di lapangan.

Perjuangan pemulihan hak adat Jimbaran pun terus berjalan. Tim Pemulihan Hak Adat menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelesaian.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gung Cok: Hari Raya Saraswati Momentum Memuliakan Ilmu Pengetahuan, Perkuat Karakter dan Kebijaksanaan dalam Kehidupan

    Gung Cok: Hari Raya Saraswati Momentum Memuliakan Ilmu Pengetahuan, Perkuat Karakter dan Kebijaksanaan dalam Kehidupan

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Umat Hindu di Bali dan seluruh Indonesia memperingati Hari Raya Saraswati pada Sabtu, 31 Oktober 2026, bertepatan dengan Saniscara Umanis Watugunung. Hari suci yang diperingati setiap enam bulan sekali berdasarkan kalender Bali ini menjadi momentum untuk memuliakan ilmu pengetahuan sebagai sumber penerang kehidupan, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan kebijaksanaan dalam menjalani […]

  • Mengakhiri Warisan 1984: Ketegasan Koster Menutup Luka Lama TPA Suwung

    Mengakhiri Warisan 1984: Ketegasan Koster Menutup Luka Lama TPA Suwung

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 40
    • 0Komentar

    DENPASAR , Matakompas.com — Selama lebih dari empat dekade, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung menjadi simbol persoalan klasik Bali yang tak kunjung terselesaikan. Sejak mulai beroperasi pada 1984, gunungan sampah di kawasan ini terus membesar, seolah menjadi warisan masalah lintas generasi yang tak tersentuh solusi nyata. Namun, di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, sejarah […]

  • Bersikap Kooperatif!! Pansus DPRD Bali Beri Tenggat ke Nusa Bay Menjangan, Benahi Izin dan Jaga Ekosistem

    Bersikap Kooperatif!! Pansus DPRD Bali Beri Tenggat ke Nusa Bay Menjangan, Benahi Izin dan Jaga Ekosistem

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    BULELENG — Pansus TRAP DPRD Bali kembali melanjutkan pengawasan ketat terhadap aktivitas usaha pariwisata di kawasan konservasi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Nusa Bay Menjangan, Selasa (28/4/2026). Dalam sidak tersebut, sejumlah persoalan serius terungkap, mulai dari perizinan, kesesuaian tata ruang, hingga dugaan dampak terhadap ekosistem hutan dan laut. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh […]

  • Gelombang Penolakan Menguat, Eks Sekdes Serangan Nilai BTID Menggerus Ekosistem dan Ruang Hidup

    Gelombang Penolakan Menguat, Eks Sekdes Serangan Nilai BTID Menggerus Ekosistem dan Ruang Hidup

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik proyek reklamasi dan pengembangan kawasan KEK Kura-Kura Bali oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Senin (11/5). Di tengah forum yang berlangsung tegang itu, suara keras datang dari masyarakat Pulau Serangan yang mengaku […]

  • Kadispora Bengkulu Ajak Pemuda Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah

    Kadispora Bengkulu Ajak Pemuda Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, SE., MM., mengajak generasi muda untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam berbagai sektor, seperti olahraga, ekonomi kreatif, dan teknologi. “Pemuda adalah motor penggerak pembangunan. Kami berharap mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi […]

  • Desa Buruan Jadi Lokasi Karya Bakti TNI AD, Kebersamaan TNI dan Rakyat Makin Kokoh

    Desa Buruan Jadi Lokasi Karya Bakti TNI AD, Kebersamaan TNI dan Rakyat Makin Kokoh

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    TABANAN – Semangat gotong royong dan kebersamaan mewarnai kegiatan Karya Bakti TNI AD bersama masyarakat di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Prajurit TNI AD bersama masyarakat Desa Buruan bahu-membahu melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan penataan lingkungan. Kebersamaan tersebut […]

expand_less