Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bolehkah Penjor Galungan Dipasang Sebelum Hari Penampahan Galungan?

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 42
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com | Perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan yang dirayakan Umat Hindu di Indonesia selalu identik dengan pemasangan penjor di depan rumah,pura,kantor,toko dan tempat- tempat lain.

Khusus untuk Hari Suci Galungan,menurut Ida Bagus Partama,Klian dan Penglingsir Paiketan Semeton Giriya Telaga,Sanur menjelaskan mengenai Penjor Galungan.

“Sepatutnya nanceb Penjor Galungan bertepatan dengan Hari Penampahan Galungan.Dan penjornya wajib dilengkapi dengan pala bungkah,pala gantung,pala wija dan plawa serta sanggah penjor di samping materi utamanya janur,ambu atau ental.

Betapapun bagusnya hiasan penjor,berapapun banyaknya menelan biaya,bila tidak dilengkapi itu,tetap hanya menjadi sekedar penjor hiasan.Karena Penjor Galungan sejatinya adalah simbol kesuburan,kemakmuran,juga sebagai simbol Sang Naga Basuki serta ungkapan rasa syukur dan hormat kepada Hyang Widhi atas kemenangan Dharma melawan Adharma,” terangnya.

Jadi,bila penjor dipasang Hari Minggunya misalnya,itu sudah jelas tidak benar,apalagi kita nanceb penjor di Penyajahan Galungan.Itu Tri Waranya Kajeng, hari larang macek/ nanceb.Tapi jaman sekarang banyak orang dikejar waktu,serba buru-buru,sehingga melanggar kepatutan itu.
“ungkap mantan manager beberapa hotel ini.

Ida Bagus Partama juga menjelaskan,waktu yang benar mencabut dan memprelina Penjor Galungan adalah setelah kita menghaturkan Banten pada Hari Buda Kliwon Pahang,atau Buda Kliwon Pegat Wakan.Sedangkan penjor yang patah (rusak) sebelum hari tersebut bisa langsung diprelina,tidak usah diganti lagi.

Terakhir pesannya,jaman sekarang semua serba berubah sesuai situasi dan kondisi,maka cukup sulit menyesuaikan agar sama persis dengan sastra.Antara nawang ( tahu),bisa,dadi,patut dan pantes sudah campuh (berbaur).Namun yang terpenting bagaimana cara kita untuk tetap bisa mengajegkan dan mempertahankan budaya dan agama agar tidak terkikis dimakan beradaban modern.(Brt)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh 

    Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh 

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 197
    • 0Komentar

    JAKARTA, jarrakpos.com | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Pembentukan desk ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, serta sengeketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Jenderal Sigit mengemukakan, Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu terjadi. Persoalan-persoalan […]

  • Gubernur Koster Dukung Forum Investasi yang Bermanfaat untuk Masyarakat Tanpa Korbankan Budaya dan Lingkungan

    Gubernur Koster Dukung Forum Investasi yang Bermanfaat untuk Masyarakat Tanpa Korbankan Budaya dan Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2). Audiensi tersebut membahas penguatan investasi pariwisata yang sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal. NCPI Bali merupakan organisasi yang beranggotakan praktisi multidisiplin di […]

  • Imbauan Dispora Provinsi Bengkulu Pada Momen Hari Gizi Nasional

    Imbauan Dispora Provinsi Bengkulu Pada Momen Hari Gizi Nasional

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 85
    • 0Komentar
  • Wagub Giri Prasta Sampaikan Pendapat terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    Wagub Giri Prasta Sampaikan Pendapat terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, Senin (18/5). Giri Prasta menyampaikan bahwa retribusi daerah merupakan manifestasi kemandirian fiskal […]

  • Berakhir Damai, Perselisihan WNA Prancis dan WNI di Denpasar Selatan Diselesaikan Lewat Mediasi

    Berakhir Damai, Perselisihan WNA Prancis dan WNI di Denpasar Selatan Diselesaikan Lewat Mediasi

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DENPASAR — Perselisihan antara seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial XSAD dan warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS yang sebelumnya masuk dalam pengaduan masyarakat (Dumas) di Polsek Denpasar Selatan, akhirnya berujung damai. Kedua pihak sepakat mengakhiri persoalan melalui jalur mediasi yang berlangsung di Polsek Denpasar Selatan, Rabu (19/8/2026). Penyelesaian ditempuh dengan mengedepankan komunikasi, […]

  • Monitoring Gabungan Kemenkum dan Setneg: Fasilitas Pelayanan Kanwil Bali Penuhi Standar, Kakanwil Komitmen Terus Berbenah

    Monitoring Gabungan Kemenkum dan Setneg: Fasilitas Pelayanan Kanwil Bali Penuhi Standar, Kakanwil Komitmen Terus Berbenah

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dinilai telah memenuhi standar kualifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan […]

expand_less